Nasib Masa Depan Dunia Pendidikan

Kamis 15 Maret 2008 (Media Indonesia)

Indonesia dijuluki sebagai negeri Zamrud Khatulistiwa, yang memiliki kekayaan alam berlimpah dan potensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar. Dewasa ini, cerita tersebut sepertinya sudah usang dibicarakan. Buktinya, setelah 63 tahun merdeka, bangsa Indonesia banyak mengalami permasalahan yang kronis. Sehingga Indonesia tidak bisa keluar dari lingkaran krisis multidimensial. Masalah tersebut lah yang menjadi hambatan utama pemerintah dalam pembangunan.

Diantara berbagai problematika yang dihadapi negara ini, sektor pendidikan dan kualitas SDM yang paling parah. Ke duanya merupakan dua masalaha yang berkaitan. Penyebabnya, karena pemerintah kurang memberikan perhatian di sektor pendidikan. Aspek pendidikan selama ini bukan menjadi prioritas utama dalam pembangunan negara. Meskipun ada blue print untuk mencapainya, pemerintah tak punya arah konsep yang jelas tentang penyelenggaraan pendidikan. Akibatnya, kualitas lulusan SDM di Indonesia banyak yang kurang terampil dan semakin tertinggal dari negara lain.

Seperti yang dilansir ESCAP Population Data Sheet tahun 2006, Indeks Prestasi Manusia (IPM) Indonesia berada di urutan ketujuh dari 11 negara Asia Tenggara, atau rangking 108 dari 177 negara dunia. Sangat ironis, karena peringkat di atas Indonesia adalah Vietnam yang baru terbebas dari pergolakan di dalam negeri, sementara IPM-nya peringkat kelima di Asean atau ke 108 dunia.

Sebuah ”prestasi” lainnya, yakni kian terpuruknya posisi Indonesia dalam peringkat Indeks Pendidikan Dunia dari posisi 58 di tahun sebelumnya, menjadi peringkat 62 dari 130 negara pada 2007 menurut laporan United Nations Educational Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Penurunan indeks tersebut merupakan cerminan rendahnya kualitas pendidikan di negara kepulauan ini.

Sektor pendidikan yang selalu dinomorduakan, disinyalir menjadi biang kerok terpuruknya pendidikan Indonesia. Kurangnya perhatian pemerintah kepada sektor tersebut berimplikasi terhadap kualitas SDM Indonesia yang rendah.

Buktinya jika dibandingkan dengan dekade 80-an, di mana bangsa Malaysia belajar banyak aspek kepada Indonesia dengan mengirimkan banyak mahasiswa untuk menuntut ilmu ke beberapa universitas di tanah air. Namun sekarang kondisinya berbalik, negeri Jiran itu sudah maju kualitas pendidikannya hingga jauh meninggalkan negara tetangganya. Malaysia yang dulu menjadi murid Indonesia dengan mengimpor guru untuk belajar di sini, kini sudah jauh melangkah ke depan dalam hal penyelenggaraan pendidikan. Hal itu terjadi karena pemerintah Malaysia sangat concern dalam membenahi sektor pendidikan.

Tak dipungkiri bahwa salah satu faktor pendukung kemajuan suatu bangsa adalah perhatian dari pemerintahnya untuk memberikan akses seluasnya kepada masyarakat untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Pendidikan adalah investasi bagi pembangunan SDM Indonesia di masa yang akan datang.

Menyadari kesalahannya, pemerintah coba membuat berbagai kebijakan, program, maupun kegiatan pendidikan. Dengan program tersebut pemerintah ingin pendidikan nasional menghasilkan manusia Indonesia yang mempunyai kecerdasan menyeluruh meliputi kecerdasan intelektual, kesehatan mental, rohani, memiliki kepribadian sosial dan emosional, serta estetika.

Reformasi pendidikan yang diusung pemerintah (Depdiknas) mempunyai tiga tujuan pokok, yakni akses pemerataan pada pendidikan berkualitas tinggi di semua level, memperbaiki standart dan mutu pendidikan. Untuk mencapainya, maka pemerintah berupaya meningkatkan alokasi dana pendidikan guna meningkatkan kualitas SDM Indonesia dengan peningkatan alokasi dana pendidikan guna mendukung tercapainya visi Depdiknas sampai dengan tahun 2025, yakni mewujudkan target-target pencapaian pembangunan di bidang pendidikan, seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Depdiknas.

Namun sayangnya, dalam APBN 2008 anggaran pendidikan realisasinya hanya Rp 49,1 triliun atau 11,8 persen dari total nilai APBN Rp 763,6 triliun, kurang 8 persen dari yang seharusnya dipenuhi pemerintah, masih dipotong lagi demi penghematan anggaran pemerintah. Padahal mandat konstitusi (Pasal 31 UUD 1945) menyebutkan bahwa negara wajib menyisihkan 20 persen anggaran belanja negara untuk pendidikan. Hal itu dipertegas lagi dengan UU No 20/2003 tentang Sisdiknas yang menekankan alokasi minimum 20 persen dari APBN dan APBD yang jumlah tersebut tak termasuk gaji untuk guru (dosen). Karenanya patut dipertanyakan komitmen pemerintah dalam menciptakan pendidikan yang dapat dijangkau semua kalangan masyarakat.

Sebab dikhawatirkan, jika tidak ada upaya ke arah itu, pembangunan kualitas SDM bangsa Indonesia akan semakin tertinggal dalam percaturan dunia. Padahal, pembangunan manusia merupakan kunci utma untuk memajukan bangsa. Pendidikan memang tidak harus mahal, tetapi untuk menghasilkan pendidikan bermutu pasti butuh sebuah cost yang tidak murah. Tetapi, dengan tidak menempatkan pendidikan dalam prioritas utama dalam rencana pembangunan pemerintah, ditakutkan terjadi ketidaksinkronan dengan upaya untuk memajukan bangsa.

Azyumardi Azra dalam bukunya Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokratisasi, memberikan pengertian bahwa pendidikan adalah suatu proses di mana bangsa mempersiapkan generasi mudanya untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien. Sehingga pendidikan dijadikan sebuah proses pondasi dimana suatu negara membina dan mengembangkan kesadaran diri diantara individu-individu untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik di masa depan.

Hal itu berarti masa depan suatu negara ditentukan pendidikan yang diterima generasi mudanya saat ini. Bila generasi muda memperoleh pendidikan yang layak, maka bisa dipastikan suatu negara telah menginvestasikan diri guna mewujudkan kemajuan bangsanya di era mendatang. Karena membangun sebuah masyarakat yang maju modal dasarnya adalah negara memberikan pendidikan bagi rakyatnya.

Apabila peningkatan kualitas pendidikan hanya sebagai angin surga yang dihembuskan negara kepada rakyatnya agar terbuai, maka proses jalannya sistem pendidikan guna mencetak generasi unggul dan berkualitas akan berhenti di tempat. Sehingga tujuan desain dan arah kebijakan pendidikan yang dilakukan tak akan akan tercapai dengan baik secara kwantitas maupun kualitas. Manusia Indonesia akan mengalami kemunduran dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dan pemerintah dapat dituduh sebagai pihak yang paling bertanggungjawab karena tak punya komitmen untuk memajukan dunia pendidikan tanah air.

Maka diharapkan setidaknya ada kemauan politik yang kuat (political will) dari pemerintah untuk memposisikan sektor pendidikan sebagai prioritas utama sebagai landasan pembangunan SDM. Kenaikan anggaran pendidikan yang difokuskan pada peningkatan mutu tenaga didik akan berdampak baik dan bisa dilihat hasilnya lima sampai sepuluh tahun ke depan.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: