Mempertanyakan Kuota Caleg Perempuan

Jumat 8 Agustus 2008 (Duta Masyarakat)

Tanggal 14 hingga 19 Agustus 2008 adalah saat-saat yang menentukan bagi perempuan. Waktu enam hari itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan membuka pendaftaran bagi partai politik (parpol) untuk menyerahkan daftar nama calon legislator (caleg) yang akan maju mewakili parpol dalam Pemilu 2009. Tentu saja waktu yang singkat tersebut harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh parpol yang ingin mengajukan nama-nama caleg yang diusungnya.

Yang menjadi persoalan adalah apakah daftar caleg yang disetorkan parpol ke KPU nanti mewakili unsur perempuan. Karena sebagaimana yang kita tahu, caleg ideal keterwakilan perempuan di lembaga legislatif yang sebesar 30 persen sampai saat ini masih jauh dari panggang api.

Ada petinggi parpol yang beralasan bahwa sulit sekali menemukan caleg perempuan yang berkualitas dan memiliki wawasan yang mumpuni untuk terjun di panggung politik, sehingga kurang layak untuk dicalonkan. Bahkan alasan bahwa perempuan sulit bersaing dengan laki-laki jika disandingkan sampai mengemuka di publik yang malah menjadi perdebatan panjang tiada akhir.

Padahal Pasal 65 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 yang sudah direvisi menjadi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 mengatur tentang ketentuan keterwakilan perempuan dari total caleg yang diajukan parpol sebesar 30 persen. Nyatanya yang terjadi adalah bahwa untuk memenuhi kuato tersebut hingga saat ini sangat sulit dilakukan.

Dengan berbagai alasan dan rasionalisasi, petinggi parpol yang mengurusi masalah pendaftaran dan penyaringan caleg biasanya akan mengemukakan banyak alasan jika masyarakat mempersoalkan prosentase keterwakilan caleg perempuan di DPR. Padahal jika pengisi kursi DPR jumlah legislatornya banyak yang perempuan, aspirasi masyarakat yang berjenis kelamin perempuan akan semakin didengar dan mereka bakal punya lobi yang kuat dalam kedudukannya menentukan kebijakan publik.

Saat ini, dari seluruh parpol yang mempunyai kursi di DPR semuanya tidak ada yang mencapai ambang batas 30 persen. Dari total 550 legislator, 65 atau 11,8 persen adalah legislator perempuan. Sehingga masih kurang 22 persen lagi atau separuh lebih kekurangannya. Fakta tersebut mengindikasikan bahwa di tubuh parpol terjadi kemacetan terhadap kaderisasi caleg perempuan

Padahal jika ada political will dari parpol, mendapatkan 30 persen caleg perempuan dari jumlah keseluruhan caleg yang bakal didaftarkan ke KPU pasti bisa teratasi. Namun karena sistem parpol dan kultur politik yang menganggap remeh kemampuan perempuan di panggung politik masih kuat, tentu perempuan yang bakal maju sebagai legislator akan kesulitan berhadapan dengan laki-laki.

Kondisi itu tidak boleh terus dibiarkan terjadi karena merupakan bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Parpol yang bertugas sebagai fasilitator bagi legislator untuk mendaftarkan diri melalui pintu parpol harusnya berbenah diri dan mau membuka kran selebar-lebarnya untuk membuat strategi agar keterwakilan caleg perempuan di DPR bisa terpenuhi.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: