Hukuman Mati Koruptor

Koran Pak Oles, Edisi 158, 16-31 Agustus 2008

Saya merasa perlu untuk memberikan komentar dan urun rembug mengenai polemik tentang hukuman mati yang masih diterapkan di Indonesia, yang diributkan banyak kalangan. Karena akhir-akhir ini ketika saya membaca beberapa media massa cetak, baik terbitan nasional maupun daerah banyak sekali komentar dari masyarakat yang menentang masih diterapkannya hukuman mati kepada orang yang melakukan tindakan kriminal tingkat tinggi.

Banyaknya komentar individu yang mengatakan bahwa hukuman mati adalah tindakan keji yang dilakukan negara terhadap warganya dengan menghilangkan nyawa seseorang merupakan pernyataan yang tanpa dasar. Di samping itu, banyaknya komentar individu yang mencibir pemerintah mengenai masih relevankah hukuman mati diterapkan karena undang-undang yang digunakan adalah hasil warisan zaman Belanda juga merupakan pernyataan yang bersifat emosional.

Alasan pihak yang menentang diterapkannya hukuman mati dengan berargumen bahwa itu melanggar hak asasi manusia (HAM) dan Indonesia cuma menggunakan hukum warisan Belanda tanpa mau menelaah lebih lanjut merupakan komentar yang tendensius. Boleh jadi mereka menggunakan bahwa negara telah melanggar HAM dan Belanda yang membuat hukuman mati sekarang sudah tidak menerapkannya lagi benar adanya.

Tetapi yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa penerapan hukuman mati masih relevan dan layak untuk tetap dijalankan di Indonesia, mengingat kondisi kehidupan bermasyarakat kita yang masih memungkinkan untuk diterapkannya hukuman mati. Memang pernyataan saya ini bisa mengundang banyak pertanyaan balik dari mereka yang mendukung perlunya segera diakhiri penerapan hukuman mati di Indonesia. Karena menurut saya, banyak sekali penjahat dan pelanggar hukum yang memang layak untuk diberikan hukuman mati akibat tindakannya yang berlawanan dengan aturan hukum yang berlaku.

Misalnya, pelaku koruptor yang telah mencuri uang negara untuk digunakan demi kepentingan pribadinya maupun kelompok. Tentu saja kejahatan tersebut sangat layak sekali untuk diganjar hukuman mati. Memang koruptor tidak tindakannya tidak sampai menghilangkan nyawa orang, namun efek multiplier yang ditimbulkan akibat penggelapan uang negara bisa menyengsarakan orang banyak, meskipun bersifat nonfisik.

Bayangkan, seumpama uang yang dikorupsi itu seharusnya digunakan untuk dana kredit bantuan mikro kepada pedagang, tetapi oleh pejabat yang bersangkutan malah menilepnya demi kepentingan pribadi, yang terjadi adalah banyak sekali pedagang yang dirugikan dan kesejahteraan yang seharusnya bisa meningkat tidak terjadi. Sehingga selain negara yang dirugikan, masyarakat secara tidak langsung sebagai pihak yang lebih banyak dirugikan.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Kampus Bestari UMM

Gedung Student Center lt.1 Bestari UMM Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang 65144

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: