DPR = Dewan Pengkhianat Rakyat

Senin 1 September 2008 (Surabaya Pagi)

Saya mungkin bukan orang pertama yang memakai judul di atas. Tetapi jika kita mengikuti perkembangan politik di Indonesia, khususnya Senayan, pasti masyarakat akan mafhum dan setuju dengan judul saya di atas. Sudah bukan rahasia lagi jika menjadi anggota DPR itu banyak godaannya dan akan bersentuhan langsung segala kenikmatan duniawi. Sehingga jika tidak mampu mengontrol diri dan memiliki iman yang kuat, dapat dipastikan mereka akan terjerumus dalam perbuatan tercela.

Banyak kasus hitam yang terjadi di DPR. Mulai kasus perselingkuhan, skandal seks, kasus suap, hingga kongkalikong amandemen pembuatan aturan guna memuluskan jabatan seseorang adalah kasus yang sering terjadi. Terakhir, kasus Bank Indonesia (BI) jilid dua yang melibatkan mantan dan anggota DPR kembali mencuat setelah pengakuan polikus PDI Perjuangan, Agus Tjondro, ketika dimintai keterangan KPK dalam kasus penerimaan dana ilegal Rp500 juta guna memuluskan Miranda Goeltom menjadi Deputi Gubernur Senior BI tahun 2004.

Tentu saja pengakuan Agus Tjondro tersebut membelakkan semua orang yang terlibat dalam praktek suap tersebut, tak terkecuali masyarakat. ‘Kejujuran’ Agus Tjondro itu bakal membawa konsekuensi yang sangat besar bagi dunia perpolitikan Indonesia, khususnya anggota parlemen. Karena diyakini bakal menyeret berbagai tokoh penting anggota DPR lainnya yang hingga saat ini masih mengelak ketika dimintai pendapat mengenai kasus yang menyeret dirinya.

Banyaknya kasus yang melibatkan anggota dewan tersebut semakin menguatkan dugaan rakyat Indonesia bahwa anggota DPR banyak yang tidak bersih dan tersandung kasus hukum. Buktinya, belum selesai kasus yang menyangkut anggota DPR yang satu, masalah hokum kembali melilit anggota dewan lainnya. Sehingga satu persatu anggota DPR harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena telah terlibat tindakan luar biasa yang melanggar aturan.

Meskipun menjadi anggota DPR mendapatkan berbagai keistimewaan pelayanan, dan pendapatan yang sangat besar, kondisi itu tak menjadi jaminan bagi anggota DPR untuk tidak terlibat kasus korupsi. Sehingga pantas saja rakyat menjadi marah karena terus-terusan disakiti akibat ulahnya itu.

Anggota dewan yang harusnya menyampaikan aspirasi rakyat agar didengar pemerintah, malah lebih sering mendahulukan kepentingan pribadi dan partai. Para wakil rakyat yang seharusnya bertugas menjadi pembela dan penyambung lidah rakyat, perbuatannya tidak patut diteladani rakyat. Karena itu, kegeraman rakyat yang menuding bahwa DPR adalah dewan pengkhianat rakyat menjadi tidak terbantahkan lagi. Dan tak bakal ada pihak yang menentangnya jika melihat realita yang terjadi belakangan.

Dapat dikatakan jika sekarang citra DPR berada di titik nadir dan masyarakat sudah tidak menganggap lagi keberadaannya. Sehingga survei Transparancy International yang mengatakan bahwa lembaga DPR adalah institusi paling korup di Indonesia sekarang mendapatkan pembenaran dan terbukti. Masyarakat pun pasti mengamini data itu, walaupun dulu pernah dibantah habis-habisan para wakil rakyat yang duduk di Senayan. Sekarang alasan apa lagi yang bakal dikemukakan anggota DPR jika kondisinya seperti itu?

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: