Keadilan untuk Warga Alastlogo

Senin 1 September 2008 (Jurnal Nasional)

Masih terngiang di benak banyak orang ketika sebuah peristiwa berdarah yang terjadi pada bulan Mei tahun lalu, di mana terjadi penembakan kepada warga sipil desa Alastlogo, Pasuruan, yang dilakukan 13 marinir. Selang 15 bulan lebih setelah tragedi berdarah tersebut akhirnya 13 marinir yang terlibat langsung insiden di lapangan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim militer Pengadilan Militer III-12 Surabaya (13/8).

Vonis pemecatan diberikan majelis hakim kepada tiga terdakwa dan hukuman satu tahun enam bulan penjara untuk sepuluh tersangka lainnya merupakan tindakan yang tidak adil dan membuat sakit hati masyarakat Alastlogo. Menurut Kepala Desa Alastlogo, Imam Supnadi, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu dirasa sangat ringan dan jauh dari kata adil.

Pantas jika warga Alastlogo harus menyimpan kekecewaan menyikapi vonis tersebut. Apalagi bagi keluarga korban penembakan yang meninggal dunia, pasti mereka lebih kecewa lagi mendengar keputusan itu. Karena hukuman itu tidak setimpal dengan penderitaan yang harus ditanggung keluarga yang termasuk korban warga Alastlogo yang meninggal dunia.

Nasi sudah menjadi bubur dan hukuman telah ditetapkan oleh majelis hakim kepada 13 marinir pelaku penembakan warga. Untuk itu, hal yang bisa dilakukan oleh warga Alastlogo yang menjadi korban tragedi berdarah itu adalah dengan meminta keadilan langsung kepada Presiden SBY.

Kasus penembakan itu terjadi karena ketegangan antara warga Alastlogo dengan marinir menyangkut pengelolaan tanah. Warga dan marinir yang sama-sama merasa paling benar posisinya tidak bisa saling menahan diri hingga akhirnya harus saling berhadapan dan terlibat kontak fisik. Mengingat marinir membawa senjata api sedangkan warga hanya melempar batu, tentu sudah jelas siapa yang unggul.

Berdasarkan realita yang terjadi dan bukti fakta di lapangan seharusnya peristiwa Mei kelabu itu dimasukkan dalam kategori pelanggaran HAM berat, hingga pelakunya harus diseret ke pengadilan hak asasi manusia karena melakukan tindakan pembunuhan secara brutal dan tak bertanggungjawab.

Bagaimana mungkin senjata yang dibeli dari hasil pajak uang rakyat harus digunakan untuk menembak rakyat pula. Karena itu, sangat aneh dan tidak wajar jika pelaku penembakan itu dihukum penjara maksimal cuma setahun enam bulan. Padahal tindakan menghilangkan nyawa adalah jenis kejahatan yang sangat serius dan bertentangan dengan peri kemanusiaan. Bahkan dalam Doktrin Prajurit tidak pernah ada ajaran yang memerintahkan kepada setiap prajurit untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum sekecil apa pun.

Untuk itu, sudah seharusnya pengadilan Tanah Air bisa bertindak lebih fair menyikapi kasus yang mencoreng nama Indonesia di mata dunia internasional itu. Janganlah mentang-mentang mereka prajurit negara sehingga harus dibela mati-matian meskipun terbukti bersalah, sementara di sisi lain warga Alastlogo tidak mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Tetapi inilah realita hukum di Indonesia. Saya cuma berharap pemerintah dapat berlaku adil dan menegakkan hukum secara tegas.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa Psikologi UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari UMM, Jl. Raya Tlogomas No.246 Malang 65144

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: