Hukum Berat Pelaku Makar

Senin 6 Oktober 2008 (Lampung Post)

Tindakan beberapa orang yang berani mengibarkan bendera Bintang Kejora di pelataran Kantor Panel Dewan Adat Papua di Kwamki Baru, Kabupaten Mimika, Papua (23/9) lalu perlu ditindaklanjuti petugas keamanan. Karena pengibaran bendera yang menjadi simbol pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) itu adalah bentuk tindakan pelanggaran serius yang berkaitan dengan perilaku makar atau melawan terhadap negara.

Sebelum kasus tersebut terungkap di daerah Kwamki Lama juga terjadi pengibaran bendera Bintang Kejora, (17/9). Bedanya kasus yang terjadi di Kwamki Baru pelakunya dapat ditangkap polisi, sementara pelaku pengibaran di Kwamki Lama belum teridentifikasi hingga saat ini.

Karena itu, sudah sepatutnya aparat berwenang untuk segera menangkap pelaku makar tersebut. Tak hanya pelaku lapangan, namun juga aktor intelektual yang menjadi dalang pengibaran bendera milik OPM itu. Karena munculnya kasus tersebut adalah bentuk pelanggaran berat dan tindakan melawan negara, yang pelakunya bisa diseret ke meja hijau untuk diadili.

Sehingga pelaku yang tertangkap tersebut pantas dijerat sesuai pasal 106 dan 107 KUHP tentang tindakan makar. Sehingga pelaku aksi kontra terhadap keadulatan Indonesia itu jika sudah tertangkap harus dihukum seberat-beratnya, karena tindakannya jelas sebagai bentuk perlawanan terhadap Pancasila dan UUD 1945.

Jika kita menengok ke belakang, akhir-akhir ini banyak sekali kasus makar yang terjadi di beberapa daerah Tanah Air. Sebelumnya, tepat pada 17 Agustus 2008 ketika, bangsa Indonesia merayakan hari kemerdekaannya ke-63 lalu, juga ada sekelompok orang yang dengan sengaja mengibarkan bendera selain Merah Putih, yaitu bendera Bintang Kejora di tengah masyarakat Papua yang merayakan detik-detik HUT Proklamasi Kemerdekaan.

Di hari yang sama juga terjadi penurunan sekitar dua puluh bendera Merah Putih dan perusakan beberapa umbul-umbul peringatan HUT RI oleh orang tidak dikenal di desa Ulee, kecamatan Kuta Makmur, kabupaten Bireuen, Nangroe Aceh Darussalam. Tentu penurunan bendera dan perusakan umbul-umbul Merah Putih itu juga termasuk tindakan makar dan pelakunya patut dihukum seberat-beratnya.

Menyadari betapa berbahanya dampak yang ditimbulkan aksi makar tersebut aparat keamanan harus segera bertindak serius untuk menangkap pelakunya. Jangan sampai peristiwa yang mencoreng kedaulatan RI itu sampai tidak terungkap dan pelakunya masih berkeliaran bebas. Karena hal itu merupakan preseden buruk bagi terciptanya keamanan di tanah Rencong dan Papua, yang notabene masih sering timbul gejolak perlawanan dari pihak-pihak yang ingin melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Stabilitas keamanan dan pemberian rasa nyaman kepada warga Indonesia di dua wilayah itu harus ditingkatkan. Karena tindakan makar yang dilakukan oknum anti NKRI tersebut bertujuan untuk menggoyang stabilitas keamanan dan menciptakan rasa ketakutan kepada masyarakat.

Karena itu, tidak ada alasan bagi penanggungjawab keamanan di dua wilayah itu untuk tidak sampai mengusut tuntas dan menemukan pelakunya agar bisa diseret ke pengadilan dan dihadapkan pada hukum yang berlaku.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari UMM

erikeyikumm@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: