Anggaran Pertahanan Harus Ditingkatkan

Rabu 15 Oktober 2008 (Jurnal Nasional)

Bulan Oktober identik dengan hari Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap tanggal 5 di bulan itu, semua matra TNI (AD, AU, AL) memperingati hari jadinya, yang kebetulan tahun ini usianya sudah berumur 63. Banyak kisah sejarah yang sudah dilakukan TNI demi tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga jika kita menghitung berapa banyak jasa TNI kepada bangsa Indonesia, sudah barang tentu tak terhitung lagi.

Dalam perjalanannya mengamankan Tanah Air ini, TNI tidak serta merta dapat menjalankan tugasnya secara baik dan sukses. Hal itu terjadi karena alat resmi pertahanan dan keamanan (Hankam) yang dimiliki negara ini selalu terkendala masalah alokasi anggaran dari pemerintah yang belum berpihak pada terciptanya postur kekuatan TNI yang profesional dengan ditunjang alat tempur yang memadai.

Untuk tahun anggaran 2008, alokasi dana untuk bidang pertahanan hanya Rp 36,3 triliun. Penggunaan anggaran itu 50 persen untuk belanja rutin dan sisanya dialokasikan kebutuhan pembangunan dan peningkatan peralatan (modernisasi) alat tempur.

Jumlah angka anggaran itu bisa dibilang sangat jauh dari cukup. Pasalnya, dengan anggaran yang sangat terbatas, TNI diharuskan mampu mengamankan setiap jengkal wilayah NKRI dari ancaman, baik internal maupun eksternal. Sebuah tuntutan kontradiktif yang harus tetap dilaksanakan TNI mengingat sudah risiko mereka menjadi alat penangkis gangguan stabilitas keamanan Indonesia.

Padahal, jika pemerintah serius ingin meningkatkan kemampuan siaga dan tempur prajurit TNI, alokasi anggaran tersebut hanya berada pada posisi minimum essential forces, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sehingga dana yang diberikan untuk TNI tidak bisa digunakan untuk keperluan perawatan maupun pembelian alat tempur baru. Karena itu, banyak alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki TNI berada pada kondisi mengkhawatirkan dan yang layak dioperasikan sangat terbatas.

Pemerintah yang kurang memiliki kemauan politik untuk meningkatkan alokasi dana bidang pertahanan membuat TNI tidak bisa bekerja lebih maksimal dan berbuat banyak dalam mengamankan setiap lini wilayah Indonesia. Karena dengan terbatasnya anggaran, misalnya, TNI-AL sering kecolongan menindak pelaku illegal fishing di perairan nusantara, yang konon setiap tahunnya negara dirugikan sebesar Rp18 triliun.

Belum lagi praktik illegal logging dan penyelundupan kayu sebesar Rp20 triliun, serta pencurian pasir sebesar Rp2 triliun. Sehingga setiap tahunnya negara dirugikan Rp50 triliun dari pencurian kekayaan negara. Jumlah fantastis, hampir 150 persen anggaran pertahanan.

Seandainya pemerintah bisa melakukan penambahan anggaran untuk peningkatan pembelian peralatan kendaraan operasi tentara di lapangan, tentu kinerja TNI bisa lebih ditingkatkan. Dan penjagaan terhadap Hankam negara bisa lebih ketat, sehingga segala tindakan ilegal yang merugikan negara bisa diminimalisir.

Untuk itu, tidak ada salahnya jika pemerintah meninjau lagi kebijakannya mengenai alokasi anggaran bidang pertahanan.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari UMM

erikeyikumm@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: