Coret Caleg Bermasalah

20 Oktober 2008 (Jurnas)

Verifikasi berkas calon legislator (caleg) sudah selesai dilakukan, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan Daftar Caleg Sementara (DCS) yang lolos seleksi ke masyarakat melalui media cetak dan elektronik. Sayangnya, dari banyak nama caleg yang diajukan partai politik (parpol), beberapa nama caleg terindikasi bermasalah, namun malah bisa lolos dan tercantum dalam DCS.

Kondisi itu, merupakan sebuah bentuk tindakan kecerobohan KPU maupun lalainya Panitia Pengawas Pemilu 2009, yang seharusnya mengawasi dengan ketat proses verifikasi tersebut. Pasalnya, caleg bermasalah yang diajukan parpol hingga bisa lolos verifikasi jelas tindakan tidak bertanggungjawab, dan bisa menimbulkan dampak implikasi besar terhadap kepercayaan rakyat kepada kinerja KPU.

Padahal, banyaknya caleg bermasalah yang bisa lolos verifikasi awal tidak hanya terjadi di tingkat pusat. Hal yang sama juga mudah ditemukan di tingkat daerah, yang di mana KPU Daerah (KPUD) juga meloloskan caleg bermasalah. Sehingga caleg yang pernah tersandung kasus hukum maupun sedang menghadapi masalah hukum bisa terus melenggang tanpa ada masalah.

Misalnya, caleg berinisial DN yang diajukan PDIP yang berhasil lolos verifikasi dan namanya terdaftar dalam DCS yang dikeluarkan KPUD. Hal itu tentu dapat dikatakan sebagai sebuah kecerobohan bodoh yang tidak perlu dilakukan KPUD jika memang berhati-hati dalam pengurusan berkas caleg.

Padahal caleg berinisial DN adalah mantan residivis yang pernah dipenjara pada tahun 1995 dan 1997, di Polresta Malang dan mendapatkan ancaman hukuman lebih lima tahun penjara. Sehingga jika kita berpatokan pada UU Pemilu Legislatif Nomor 10 Tahun 2008, di mana seseorang yang pernah didakwa hukuman penjara lebih lima tahun dilarang mencalonkan dirinya menjadi caleg. Tentu caleg DN tidak bisa menjadi caleg karena otomatis dia akan gugur untuk menjadi calon anggota dewan.

Untungnya, ketidakcermatan KPUD tertolong laporan masyarakat yang melihat ketidakberesan caleg DN. Sehingga caleg mantan residivis itu akhirnya posisinya dipertanyakan dan menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya, sebagai warga negara yang baik sudah sepatutnya caleg yang masih terlibat masalah hukum maupun pernah tersandung kasus hukum tidak ikut memaksakan diri menjadi caleg.

Sehingga atas dasar itu, sebaiknya KPUD mencoret atau menggugurkan nama caleg bermasalah. Dan menghukum parpol pengusungnya dengan mewajibkan mengganti dengan calon lainnya. Karena tidak perlu dipertanyakan lagi seandainya caleg yang termasuk daftar hitam tersebut sampai bisa meraih kursi menjadi anggota dewan, kinerjanya pasti sulit diharapkan. Dan malah bisa-bisa dia akan melakukan tindak pencurian ketika sudah menjadi anggota dewan, seperti yang pernah dilakukannya tempo dulu.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa Psikologi UMM

Gedung SC Lt. 1 Bestari UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: