Kinerja Birokrasi Semakin Bebas Korupsi

Senin 10 November 2008 (Surabaya Pagi)

Banyak kalangan berpendapat bahwa gerakan pemberantasan korupsi yang dicanangkan pemerintah Indonesia perkembangannya cukup menggembirakan. Adalah naiknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2008, di mana Indonesia berada pada peringkat 126 dengan skor 2,6 adalah buktinya. Dengan nilai itu, Indonesia mengalami kenaikan angka 0,3 dibanding tahun lalu. Sebuah prestasi cukup menggembirakan mengingat kenaikan itu merupakan nilai paling tinggi di antara negara ASEAN lainnya.

Hasil survey Transparency International (TI) tersebut patut diapresiasi secara khusus, dan dapat dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah benar-benar serius dalam mempersempit ruang gerak koruptor dalam melakukan aksinya. Sehingga harapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ingin menciptakan good corporate government dengan cara mereformasi birokrasi pemerintah mulai menampakkan hasil.

Memang terlalu dini jika kita menilai bahwa gerakan pemberantasan korupsi sudah berhasil sepenuhnya. Namun, setidaknya upaya untuk menuju ke sana (pemerintahan yang bersih) sudah mulai menampakkan sinar cerah di era pemerintahan SBY. Geliat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang semakin menunjukkan taringnya dengan banyak berhasil membongkar praktik korupsi di berbagai institusi pemerintah turut menyumbang membaiknya IPK Indonesia.

Dari berbagai reformasi institusi yang telah dijalankan pemerintah, institusi Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai adalah yang paling menunjukkan progress menggembirakan. Salah satu indikator yang turut mendongkrak nilai adalah keberhasilan internal Dirjen Pajak dan Bea Cukai dalam meningkatkan kinerjanya melalui percepatan jangka waktu penyelesaian layanan yang diberikan kepada masyarakat maupun pengusaha yang memerlukan izin administrasi pengurusan.

Sehingga ketika TI melakukan penilaian dan pengukuran kinerja antar-departemen pemerintaha periode April-Mei 2008, pelayanan penyelesaian permohonan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang diajukan masyarakat rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu 1,5 jam adalah terobosan baru yang membuat institusi itu menyumbang nilai tertinggi terciptanya good corporate government. Sebuah pencapaian menggembirakan, yang berdampak pada meningkatnya pelayanan.

Sebelumnya, sudah jamak diketahui jika institusi pemerintah adalah tempat paling dikeluhkan masyarakat. Sehingga sudah barang tentu birokrasinya menjadi sulit ditembus, dan jika membutuhkan perijinan harus mengeluarkan biaya lebih agar prosesnya cepat selesai. Karena itu, pelayanan birokrasi pemerintah sangat dikeluhkan dan citranya selalu negatif di mata rakyat.

Pengusaha pun mengalami banyak hambatan jika melakukan pengurusan izin administrasi berkaitan dengan pelayanan birokrasi pemerintahan. Karena biasanya kalangan pengusaha pasti dijadikan sasaran pemerasan supaya keperluan pengurusan ijinnya cepat selesai. Sehingga dengan mengeluarkan biaya lebih yang diberikan kepada birokrat, ijin pengusaha tersebut bisa dengan cepat dikeluarkan.

Memang kita masih mudah menjumpai pelayanan aparatur pemerintah yang terkesan kurang ramah dan tidak bisa diajak kerjasama dalam pengurusan perijinan. Namun, kita juga harus mengakui bahwa praktik birokrasi di pemerintahan sudah mengalami peningkatan, baik dari segi pelayanan maupun transparansi biaya yang harus dibayarkan masyarakat. Sehingga aspek itulah yang berhasil mendongkrak nilai IPK Indonesia, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan rakyat terhadap kinerja birokrasi pemerintah.

Seperti yang diutarakan Manajer Riset dan Kebijakan TI, Anung Karyadi, jika dulu untuk pengurusan administrasi perijinan selama tiga tahun harus memerlukan 150 hari, sekarang hanya butuh 45 hari. Dan perijinan tersebut sudah beres. Sehingga praktik high cost economy dapat ditekan dan biaya di luar perijinan yang telah ditentukan bisa diminimalisir.

Sehingga, segala pencapaian yang dilakukan pemerintah dalam meminimalisir praktik korupsi di institusi pemerintahan, dan upaya gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia harus terus dilakukan secara kontinyu supaya menghasilkan tatanan birokrasi yang lebih efektif dan transparan dalam pengurusan perijinan. Dan itu bukan hanya tugas pemerintah semata, melainkan juga perlu dukungan masyarakat agar kelak seluruh departemen pemerintah bisa bebas dari unsur korupsi.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa Psikologi UMM dan Jurnalis Koran Kampus Bestari

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: