Pemberantasan Korupsi Tidak Pandang Bulu

Opini Koruptor, Jumat 14 November 2008 (Surabaya Pagi)korupsi

Sejarah penegakan hukum di Indonesia memasuki babak baru. Akhir-akhir ini, banyak sekali pencapaian progresif yang berhasil dilakukan aparat penegak hukum, terutama masalah korupsi. Banyak kasus korupsi yang dibongkar dan pelakunya diseret ke meja hijau untuk diadili atas perbuatan yang dilakukannya.

Semua itu, tanpa bermaksud mengesampingkan kontribusi aparat penegak hukum lainnya adalah berkat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang dengan senantiasa menghadirkan mimpi buruk bagi pelaku korupsi. Tindakan KPK yang gencar melakukan penyelidikan hingga berhasil mengungkap kasus korupsi di berbagai institusi pemerintahan membuat kinerja penegak hukum citranya mengalami perbaikan di mata rakyat.

Masyarakat pasti paham benar bahwa kinerja KPK dalam membongkar praktik korupsi di tubuh pemerintahan sering membuahkan hasil menggembirakan. Berkat sepak terjangnya yang secara konsisten menegakkan hukum, KPK telah memberikan cahaya harapan bagi masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang bersih dan jujur (good and clean goverment).

Keberhasilan KPK sekarang tidak diraih secara tiba-tiba. Ketika Antasari Azhar di awal-awal mengomandoi KPK, banyak kalangan pesimistis terhadap lembaga tersebut. Pasalnya, banyak pihak berkeyakinan jika KPK nanti hanya akan menjadi macan ompong dan tidak berani menyentuh skandal korupsi besar. Beberapa kalangan, baik pribadi maupun mewakili lembaga juga beranggapan bahwa KPK tidak akan berani melakukan pemberantasan korupsi secara menyeluruh dan akan memilih kasus yang dirasa cukup ‘aman’ dan tidak bersinggungan dengan penguasa.

Seiring berjalannya waktu, KPK membuktikan dirinya sebagai sebuah lembaga penegak hukum yang terlihat garang dan tak kenal kompromi. Buktinya, kasus demi kasus korupsi berhasil diungkap dan pelakunya dipenjarakan.

Yang terbaru, KPK berhasil mengurai benang ruwet kasus aliran dana rekening ilegal bank sentral yang melibatkan petinggi Bank Indonesia (BI). Burhanuddin Abdullah sudah disidangkan, sementara keempat Deputi Gubernur Senior BI termasuk Aulia Pohan sudah dijadikan tersangka pula. Tentu, fakta tersebut merupakan langkah gemilang KPK dalam upaya melakukan gerakan pemberantasan korupsi di tubuh birokrasi pemerintahan.

Keberanian KPK memberikan status tersangka kepada Aulia Pohan yang notabene besan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merupakan realita mengagumkan yang harus diapresiasi secara khusus. Pasalnya, dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, tidak pernah ada orang dekat penguasa negeri bisa terjerat hukum.

Kondisi itu, tentu membuat penegakan hukum di Indonesia mengalami kemajuan berarti dan tudingan bahwa KPK melakukan tebang pilih dalam mengungkap kasus praktik korupsi terbantahkan dengan sendirinya. Karena dulu banyak kalangan menuding KPK beraninya cuma menahan pejabat era pemerintahan sebelum SBY. Karena itu, ketika Aulia Pohan juga harus berurusan dengan KPK, sikap skeptimisme berbagai kelompok kepada KPK tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Keberanian KPK yang menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka merupakan keberhasilan KPK dalam upaya memberantas praktik korupsi di Indonesia. Dan itu juga bisa dijadikan bukti konkret bahwa penegakan hukum di Indonesia tidak pandang bulu. Siapa pun orangnya jika terbukti melakukan tindak pidana korupsi, meskipun dia keluarga presiden harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Karena itu, dapat dikatakan langkah yang ditempuh KPK tersebut setidaknya memberikan sinar harapan bagi terciptanya penegakan hukum di Indonesia menjadi lebih baik.

Yang juga patut diapresiasi, langkah KPK menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka tidak dihalang-halangi Presiden SBY. Bahkan secara gentle, orang nomor satu di negeri ini mengungkapkan, jika dirinya tidak akan melindungi setiap orang yang salah di depan hukum, termasuk keluarganya. Dengan jabatan yang dipegangnya, SBY tidak melakukan sedikit pun intervensi kepada KPK, dan mempersilahkan KPK untuk bertugas secara maksimal dalam upaya memberantas korupsi.

Karena itu, pernyataan SBY tersebut patut dijadikan acuan bagi seluruh elemen bangsa dan perjalanan bangsa ini bahwa semuanya sama di depan hukum dan tidak ada yang kebal hukum. Jika memang bersalah resiko siap di penjara adalah mutlak tidak dapat dihindari. Dan berkaca dari peristiwa di atas, KPK berhasil menunjukkan eksistensinya bahwa tidak akan pandang bulu dalam membongkar kasus korupsi lainnya.

Erik Purnama Putra

Jurnalis Koran Kampus Bestari UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: