Jangan Lindungi Birokrat Korup

Opini Hukum, Sabtu, 22 November 2008 (Surabaya Pagi)

PERSOALAN mengenai tabiat buruk anggota dewan terus saja terjadi. Bukannya semakin berkurang, dari waktu ke waktu masalah tersebut terus berulang dan bahkan semakin meningkat.

Perilaku anggota dewan sudah sangat keterlaluan hingga membuat citra lembaga legislatif cukup buruk di mata masyarakat.

Jika di tingkat pusat kasus yang menimpa anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berkisar masalah korupsi, skandal seks, pemerasan, hingga wewenang penyalahgunaan jabatan. Hal yang sama juga terjadi di tingkat daerah, salah satu contohnya terjadi di kota Malang. Di mana banyak anggota DPR Daerah (DPRD) yang terlibat kasus pencurian uang negara.

Seperti kita tahu, beberapa anggota DPRD kota Malang periode 1999-2004, yang sekarang masih menjabat sebagai anggota dewan periode 2004-2009, terlibat kasus korupsi anggaran belanja senilai Rp 6,8 miliar. Hingga saat ini, tiga anggota DPRD Kota Malang yang sekarang masih menjabat, yaitu Aries Pudjangkoro, Ahmad Fauzan, dan Agus Sukamto, sudah dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) untuk dilakukan proses penyidikan karena surat izin dari Gubernur sebagai syarat administrasi sudah turun. Pasalnya, mereka bertiga sudah ditetapkan menjadi tersangka kasus penggelapan anggaran belanja DPRD periode itu.

Sayangnya, panggilan Kejari tersebut dianggap angin lalu oleh ketiga anggota dewan bersangkutan. Buktinya, tidak ada yang memenuhi panggilan yang diagendakan Kejari Malang, pada Kamis (13/11). Sehingga proses penyidikan guna mengungkap kasus aliran dana penggelembungan anggaran belanja DPRD mengalami hambatan.

Menyikapi itu, sudah sewajarnya pihak Kejari kota Malang bertindak lebih tegas lagi dalam menangani kasus penggelapan uang rakyat itu. Pasalnya, tidak adanya niatan baik dari ketiga tersangka membuktikan jika para anggota dewan yang terlibat itu berupaya kurang kooperatif dalam menyelesaikan masalah kasus korupsi di lingkungan anggota dewan.

Yang aneh, meskipun ketiganya sudah menjadi tersangka dan harus menjalani proses penyidikan yang dilakukan Kejari Kota Malang, namun hingga kini para tersangka masih tetap menjabat sebagai anggota DPRD Kota Malang. Menggelikan, tetapi kenyataannya seperti itu.

Badan Kehormatan (BK) selaku organisasi internal yang memayungi seluruh anggota dewan seharusnya bisa bertindak tegas dengan memberikan status penghentian sementara bagi ketiga tersangka. Pasalnya, hal itu sudah menjadi bentuk tanggungjawab BK yang tugasnya menindak anggotanya yang tersandung kasus hukum dan terlibat pencuriang uang negara.

Namun, hingga kini BK DPRD Kota Malang tidak bertaji dan tetap membiarkan ketiga tersangka anggota dewan itu tetap ngantor dan melaksanakan aktivitas sehari-harinya. Sungguh memalukan sekali tindakan anggota dewan yang mencerminkan sikap tidak memiliki rasa malu dan hanya memerdulikan kepentingannya sendiri.

Padahal, kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hingga Forum dan Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP), sudah mendesak agar BK DPRD Kota Malang menonaktifkan anggota dewan yang tersangkut kasus hukum. Hal itu dilakukan supaya proses penyidikan Kejari kota Malang bisa lancar dan tidak menemui hambatan birokrasi karena status tersangka yang masih anggota dewan.

Tetapi apalah daya, fungsi BK DPRD Kota Malang tidak ubahnya seperti macan ompong yang kehilangan taring dan cakarnya. Hingga membuat BK hanya menjadi sebuah lembaga formalitas yang menjadi pajangan semata di kantor anggota dewan. Karena tentu saja BK akan merasa kikuk jika harus melakukan tindakan luar biasa terhadap rekan sejawatnya yang sedang tersandung kasus hukum.

Belajar dari kasus tersebut, hal itu semakin menandakan bahwa penegakan hukum yang dicanangkan pemerintah demi terciptanya birokrasi yang bersih dan efisien, ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh lembaga bersangkutan. Dalam kasus ini pihak internal DPRD Kota Malang kurang punya itikad baik membantu Kejari Kota Malang dalam memuluskan penyidikan terhadap ketiga tersangka anggota dewan.

Karena itu, penegakan hukum di Indonesia yang sudah mengalami capaian progresif masih perlu ditingkatkan lagi. Dan dalam hal ini institusi internal DPRD Kota Malang harus bertindak bijaksana menyikapi kasus itu. Jangan sampai melindungi anggotanya yang bersalah secara membabi-buta. Jika memang terbukti bersalah, sebaiknya tidak perlu dilindungi, bahkan bila perlu anggota dewan yang telah mencuri uang negara dihukum seberat-beratnya.

Erik Purnama Putra

Pengurus Koran Kampus Bestari Unmuh Malang

erikeyikumm@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: