Berantas Korupsi, Tiru China

Opini Hukum, Selasa, 25 November 2008 (Surabaya Pagi)

NABI Muhammad Saw. pernah menyerukan kepada seluruh umat Islam agar menuntut ilmu hingga ke negeri China. Hal itu dilakukan karena nabi berpendapat bahwa di negeri China peradaban ilmunya sangat tinggi dibanding negari lainnya di muka bumi.

Sehingga saat itu umat Islam jika ingin mempelajari berbagai bidang ilmu pengetahuan wajib belajar ke daratan China.

Sekarang, seruan nabi Muhammad Saw. masih relevan dijalankan warga Indonesia, khususnya aparat penegak hukum dalam menangani masalah korupsi. Pasalnya, aparat penegak hukum bangsa ini wajib meniru berbagai langkah yang dilakukan aparat penegak hukum negeri Tirai Bambu dalam menghadapi skandal korupsi di negaranya.

Sudah jamak diketahui jika setiap orang yang tersandung kasus hukum di negeri China akan menghadapi konsekuensi yang sangat berat. Di samping harus menjalani hukuman moral, yaitu dengan ‘dipajang’ di depan masyarakat di tempat umum agar pelakunya diketahui masyarakat luas hingga merasa malu. Juga, hukuman maksimal hingga menghadapi tuntutan mati sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Karena itu, banyak yang menilai jika pemerintah China tidak main-main dan cenderung tegas dalam menangani pelaku korupsi.

Kondisi itu membuat iklim penegakan hukum di negara berpenduduk terbanyak di dunia tersebut sangat kondusif dan layak untuk dijadikan kiblat bagi aparat penegak hukum di Indonesia. Pasalnya, pemerintah China sangat serius dalam memperlakukan koruptor yang sudah mencuri uang negara demi kepentingan pribadi. Sehingga untuk menciptakan shock therapy, aparatur hukumnya bersikap tidak kompromi dalam menjatuhkan hukuman.

Pemberian hukuman mati kepada koruptor di negeri Tirai Bambu tersebut memang ditentang berbagai kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat dan organisasi pecinta Hak Asasi Manusia (HAM). Karena dipandang bertentangan dan melanggar HAM manusia untuk bisa tetap hidup di dunia.

Namun, berkat dipraktikkannya hukuman mati kepada koruptor yang terbukti menggunakan uang negara secara ilegal, proses pemberantasan korupsi di negara China bisa berjalan efektif dan menghasilkan efek jera. Hingga menimbulkan rasa takut bagi orang yang ingin melakukan korupsi atau koruptor lainnya yang masih belum tertangkap. Sehingga, meskipun kasus korupsi masih terjadi, jumlahnya dari waktu ke waktu dapat ditekan karena penegakan hukum di bidang korupsi sudah berjalan dengan baik.

Di Indonesia sendiri, memang belum sampai pada tingkatan seperti di negara China dalam menjalankan hukuman kepada para koruptor. Di sini, koruptor masih bisa berkeliaran karena tidak langsung ditahan dan mendapatkan perlakuan dan fasilitas istimewa semasa menjalani proses hukum. Sehingga, walaupun sudah terbukti terlibat kasus korupsi, para koruptor yang dulunya memegang jabatan penting di institusi pemerintahan, pelayanannya akan berbeda dengan koruptor kelas teri.

Karena itu, sudah sepatutnya bagi aparat penegak hukum di Indonesia, baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polisi, Kejaksaan, dan Kehakiman, untuk pro aktif menciptakan suasana kondusif dalam memerangi korupsi. Pasalnya, tindakan aparat penegak hukum dalam memperlakukan koruptor kelas kakap akan dijadikan acuan bagi masyarakat Indonesia dalam menyikapi penegakan hukum di Indonesia.

Jika aparatur hukum berani tegas dalam memberikan hukuman kepada koruptor, saya yakin kasus korupsi di negeri ini bisa diberantas, atau setidaknya dapat diminimalisir. Apalagi jika aparat penegak hukum Indonesia berani meniru langkah yang ditempuh negara China yang menjatuhkan vonis mati kepada koruptor, bisa jadi kasus korupsi bisa dihapuskan dari negeri ini.

Sehingga tidak ada jalan lain jika ingin Tanah Air ini terbebas dari tikus koruptor, yaitu pelaku korupsi harus dihukum seberat-beratnya. Bahkan bila perlu, penerapan hukuman mati kepada koruptor dengan terlebih dahulu diarak di muka umum perlu dilakukan. Supaya nantinya orang berpikir seribu kali jika ingin ingin melakukan upaya pencurian uang negara. Karena itu, saya sarankan aparat penegak hukum di Indonesia perlu belajar dari negeri Tirai Bambu dalam memberikan hukuman kepada koruptor sebagai upaya untuk memutus tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat tinggi negara.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari UMM, Malang

erikeyikumm@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: