Birokrat Jatim Korup

Opini Hukum, Jumat, 26 Desember 2008 (Surabaya Pagi)

Citra birokrasi pemerintahan yang dikenal buruk di mata masyarakat seperti mendapatkan penguatan ketika Jaringan Antikorupsi membeberkan data survei yang telah dilakukannya pada 2008. Hasil survei tersebut yang mencoba menguak praktik korupsi di seluruh institusi pemerintah provinsi (pemprov) seluruh Indonesia itu menempatkan institusi pemerintah daerah Jawa Timur (pemda Jatim) sebagai provinsi terkorup nomor dua.

Data tersebut pada kenyatannya memang sebuah hal yang mengecewakan bagi rakyat Jatim, meskipun tidak terlalu mengagetkan juga. Pasalnya, sudah jamak diketahui jika aparatur negara di setiap institusi pemda banyak yang kurang bisa memberikan pelayanan baik dan jujur kepada masyarakat. Malahan, yang terjadi adalah para birokrat akan selalu mempersulit setiap urusan yang dilakukan masyarakat dengan harapan supaya mendapatkan dana tambahan sebagai pelican agar urusan bisa cepat selesai.

Contoh paling nyata adalah masalah pengurusan berkaitan dengan admisitrasi penduduk, macam pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), maupun persyaratan administrasi lainnya di tingkat kelurahan atau kecamatan, yang biasanya dikenai biaya lebih oleh petugas. Karena jika tidak, pengurusan dokumen tersebut bisa memakan masa lebih panjang dari waktu resmi yang telah ditentukan.

Yang menjadikan masalah itu lebih terkesan ngawur adalah cara petugas pelayanan yang dengan terang-terangan meminta uang di luar biaya pengurusan resmi yang sudah ditetapkan. Sehingga hal itu sangat memberatkan masyarakat dan membuat citra departemen birokrasi bersangkutan menjadi jelek.

Padahal, hal itu adalah termasuk sebagai bentuk perbuatan korupsi, meskipun dalam skala kecil. Namun, karena hal itu dilakukan banyak birokrat dan dalam waktu bersamaan, maka terakumulasi menjadi sebuah korupsi besar dan menjadikan Jatim sebagai provinsi di bawah DKI Jakarta yang paling korup di Indonesia.

Tidak hanya itu, dalam lingkup lebih tinggi banyak korupsi yang dilakukan elite pejabat pemda Jatim. Pada tataran ini, biasanya bentuk korupsi yang dilakukan adalah dengan mempersulit perizinan pengusaha maupun investor yang ingin mendirikan perusahaan industri. Sehingga jika ingin urusan cepat selesai, maka investor harus mengeluarkan dana ekstra untuk digunakan sebagai setoran pelicin guna mendapatkan pelayanan cepat supaya pengurusan izin cepat selesai.

Padahal, menurut Dewan Ahli Jaringan Antikorupsi Jawa Timur, Zulkarnain, provinsi paling ujung di pulau Jawa itu menempati nomor dua sebagai provinsi terkorup karena dipicu banyaknya kebijakan aparatur pemerintah yang dalam praktiknya cenderung mengandung unsur korupsi. Dan masalah mempersulit pengurusan administrasi masyarakat maupun izin investor yang ingin mendirikan perusahaan adalah faktor utama yang membuat birokrasi Jatim nomor dua terkorup.

Pemberlakuan Kepres No 80 tahun 2003 juga menjadi sorotan Jaringan Antikorupsi yang ditenggarai menjadi ajang terselubung praktik korupsi di birokrasi Jatim. Pasalnya, diberlakukannya aturan tersebut seolah ingin melegalkan praktik korupsi yang dilakukan setiap departemen pemda Jatim melalui opsi pengadaan barang dan jasa tanpa penunjukan langsung atau tender yang dilakukan institusi pemda. Akibatnya, banyak aparatur daerah maupun kolega pejabat yang dijadikan mitra bisnis untuk memenangkan dan mengerjakan setiap proyek tender yang diadakan pemda.

Padahal praktik penunjukan langsung jelas memunculkan KKN. Sehingga tidak dapat dimungkiri jika dalam pelaksanaan di lapangan banyak sekali kebijakan yang menyimpang dari aturan berlaku, yang dilakukan birokrat di setiap departemen.

Memang kadang kejadian itu tidak dapat dibuktikan secara langsung, namun hal itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Karena itu, tidak ada langkah paling baik selain merestrukturasi birokrasi di Jatim sebagai upaya untuk mempersempit praktik korupsi di setiap departemen pemda.

Untuk itu, kepada gubernur terpilih seyogyanya memperhatikan masalah tersebut dan melakukan gebrakan mereformasi birokrasi guna menghilangkan praktik budaya korupsi di setiap unit kerja setiap institusi. Karena jika tidak, birokrasi Jatim akan terus termasuk dalam birokrasi paling korup di Indonesia.

Erik Purnama Putra

Anggota Forum Diskusi Ilmiah UMM dan Jurnalis Koran Kampus Bestari

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: