Hukuman Sosial bagi Koruptor

Opini Hukum, Senin, 22 Desember 2008 (Surabaya Pagi)

Wacana hukuman maksimal seumur hidup penjara atau penerapan hukuman mati bagi koruptor sudah sering kita dengar. Namun, diskursus pemberian hukuman sosial kepada koruptor masih belum banyak masyarakat maupun organisasi yang menyuarakannya.

Jika ditelaah lebih lanjut, hukuman bagi koruptor di Indonesia selama ini terkesan tidak memberikan efek jera bagi koruptor. Buktinya, jumlah tindak pidana korupsi yang terungkap jumlahnya terus bertambah. Sementara, pelaku korupsi yang tertangkap aparat penegak hukum juga ikut meningkat. Indikator itu bisa dijadikan pegangan bahwa pemberian hukuman bagi koruptor tidak mampu mengurangi jumlah koruptor dan memutus rantai korupsi.

Karena itu, saya mengusulkan supaya pelaku korupsi diberikan hukuman sosial sebagai upaya untuk menekan jumlah koruptor dan membawa aspek positif bagi terciptanya penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, jika pelaku korupsi di Indonesia diberikan hukuman sosial, tentu dampaknya jauh lebih mengena dan menimbulkan efek positif bagi perkembangan dunia hukum Tanah Air.

Asumsi itu didasarkan pada negara Cina yang terlebih dahulu menerapkannya, di mana memberi hukuman secara sosial koruptor sebelum memberikan hukuman resmi di penjara. Caranya, bisa dengan mengarak koruptor ke alun-alun kota untuk ’dipajang’ di muka umum supaya masyarakat bisa melihat wajahnya secara langsung.

Sehingga masyarakat akan tahu lebih dekat pelaku korupsi yang selama ini telah memakan uang negara demi memuaskan nafsu pribadinya. Dengan membawa ke tempat ramai yang banyak dikunjungi masyarakat, koruptor pasti akan timbul rasa malu dalam dirinya karena diketahui orang banyak telah melakukan perbuatan korupsi.

Hal itu berbeda jika koruptor langsung mendekam di penjara. Bisa jadi ketika di penjara tidak timbul perasaan malu. Faktanya, banyak koruptor yang dijebloskan penjara malah tersenyum dan tertawa ketika dishoot kamera televisi. Sehingga kesannya mereka tidak timbul rasa penyelasan dan merasa malu telah merugikan negara akibat tindakannya.

Dengan membawa ke tempat keramaian, wajah koruptor akan mudah diingat massa. Sehingga akan terbentuk pandangan umum di kalangan masyarakat bahwa koruptor bersangkutan sudah pernah terlibat tindak pidana korupsi. Jika itu terjadi mau tidak mau yang bersangkutan akan mendapat omongan miring dan kecaman dari masyarakat yang melewatinya. Sehingga koruptor pasti akan malu dan tidak bisa lagi hidup bersama masyarakat.

Alangkah enaknya ketika masyarakat berjalan-jalan ke pusat keramaian atau taman kota bisa sekalian mengenali pelaku pencuri uang negara. Di samping mendapatkan tontonan gratis. Juga, bisa dijadikan pelajaran bagi diri sendiri maupun masyarakat supaya tidak ikut-ikutan mencoba berbuat korupsi.

Anak sekolah pun juga bisa diajak belajar ke taman kota sekalian langsung mengobservasi wajah pucat koruptor. Sehingga dengan mendapatkan praktik langsung terjun ke lapangan, siswa akan lebih paham betapa jahatnya koruptor dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat perbuatan buruknya.

Coba jika dihukum penjara. Peluang koruptor untuk bertobat bisa sangat kecil, bahkan tidak ada niat untuk itu. Di samping itu, masyarakat juga tidak bisa mengontrol koruptor. Apakah selama di penjara benar-benar menjalani hukuman atau mendapatkan fasilitas enak dari aparat. Beda dengan hukuman moral yang memberikan efek langsung bagi hati pelaku korupsi yang bisa membuatnya mati kutu dan tidak dapat menghindar dari pandangan masyarakat.

Penerapan hukuman sosial sebagai hukuman awal sebelum di penjara sesuai hukuman pengadilan bisa lebih menimbulkan dampak luar biasa yang bisa menimbulkan efek takut bagi koruptor lainnya yang belum tertangkap. Pasalnya, hukuman menempatkan koruptor di tempat umum tidak dapat direkayasa seperti hukuman di penjara.

Pemberian hukuman sosial akan langsung berkaitan dengan nurani si koruptor. Jika dia tidak tahan dihadapkan dengan masyarakat pasti akan timbul penyesalan dalam dirinya. Sayang sekali, hukum di Indonesia masih belum memiliki karakater kuat untuk memberikan efek jera kepada koruptor. Hukuman penjara dan mati memang tidak bisa dikesampingkan. Namun, pemberian hukuman sosial lebih menimbulkan semangat takut kepada masyarakat karena membuat orang akan lebih pikir-pikir ketika akan melakukan korupsi.

Erik Purnama Putra

Anggota UKM FDI UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: