Indonesia, Negeri Para Kleptokrat

Opini Hukum, Rabu, 31 Desember 2008 (Surabaya Pagi)

Negara Indonesia pernah dijuluki sebagai surga bagi tempat tinggal koruptor. Bahkan Republik Indonesia (RI) juga disebut dengan nama negara penganut kleptokrasi. Karena banyak kalangan berpendapat bahwa di Indonesia banyak sekali pejabat negara yang tidak bisa memegang amanah jabatannya. Yang ada malahan mereka menyalahgunakan posisi yang didudukinya untuk memperkaya diri dengan cara ilegal dan menyalahi hukum.

Hal itu menunjukkan Negara Indonesia penuh dengan pencuri, yang kebanyakan dilakukan pemangku kekuasaan atau pejabat resmi negara. Anehnya, semakin banyak abdi negara yang semakin kaya. Di sisi lain, rakyat miskin jumlahnya bertambah banyak.

Kontradiksi tercipta. Bangsa Indonesia yang dikaruniai kekayaan alam melimpah ruah hingga kini belum bisa menyejahterakan rakyatnya. Yang lebih parah, rakyat miskin seperti hanya bisa merenungi nasibnya. Dan terjebak dalam lingkaran kemiskinan absolut, yang itu sebenarnya diakibatkan perilaku elite pejabat negara, yang hanya memikirkan kepentingan pribadi maupun golongan dengan mengesampingkan kepentingan masyarakat.

Sudah jamak diketahui jika di negeri ini kebanyakan petinggi negara belum bisa memberikan contoh bagus kepada masyarakat. Boro-boro melaksanakan tugas jabatan dengan amanah tinggi dan sesuai kontrak kerja. Rata-rata hampir semua petinggi negara lebih memikirkan bagaimana caranya mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dalam tempo singkat dan mudah tanpa perlu dilalui kerja keras.

Akhirnya jalan korupsi ditempuh. Caranya bisa bermacam-macam. Mulai, memainkan dan memanipulasi anggaran dinas pekerjaan hingga melakukan konspirasi sistematis dengan pejabat lain terkait agar bisa menggunakan anggaran negara untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Pasalnya, hanya dengan mengorupsi uang negara yang masuk dalam lingkup kerjanya mereka bisa mendapatkan uang dengan cara cepat.

Sementara, di satu sisi masyarakat harus menjadi korban dan sangat dirugikan atas perbuatan pejabat bersangkutan mengambil uang negara, yang seharusnya digunakan untuk program rakyat. Karena itu, jurang sosial antara si kaya dan miskin makin menganga.

Banyaknya pejabat bertambah kaya secara mendadak setelah menduduki jabatan penting di pemerintahan diikuti dengan bertambahna kesengsaraan rakyat akibat harus hidup dalam penderitaan akibat tidak mendapatkan perhatian dari abdi negara yang terus mengeluarkan kebijakan bersifat kontradiksi dan bertentangan dengan asas keadilan.

Pemangku jabatan resmi cenderung tidak menempatkan rakyat sebagai obyek perbaikan nasib dan pengentasan kemiskinan. Namun hanya dijadikan komoditas pejabat bersangkutan untuk melanggengkan kekuasaannya dengan cara memberikan angin surga, yang itu seolah-olah demi kebaikan publik.

Misalnya, pembuatan program pencabutan subsidi di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Yang padahal jika itu ditelusuri, banyak sekali penyelewengan terjadi akibat ulah elite pejabat yang tidak bisa memanajemen keuangan negara hingga banyak uang triliunan rupiah hilang tidak tahu rimbanya. Tetapi, karena tidak mau mempertanggungjawabkan perbuatannya dan ingin lepas tangan, maka dikeluarkanlah kebijakan pencabutan subsidi sebagai sarana untuk menutupi raibnya uang negara yang diakibatkan ulah petinggi negara yang banyak menduduki jabatan publik.

Sayangnya, gembar-gembor bahwa penarikan subsidi yang dilakukan negara itu untuk kepentingan bersama, serta supaya masyarakat di negeri ini bisa lebih mandiri dan tidak lagi bergantung kepada subsidi negara. Bodohnya, masyarakat kadang menerima hal itu sebagai bentuk kewajaran. Di sini peran kleptokrat terlihat jelas.

Dengan mempermainkan persepsi publik, mereka mengeluarkan trik jitu untuk membentuk opini bahwa keuangan negara sedang limbung dan jalan satu-satunya adalah menghapus subsidi dan meningkatkan pajak.

Padahal, jika ditelisik lebih lanjut, hilangnya uang negara itu diakibatkan tindakan manipulasi dan pencurian yang dilakukan kelompok elite pejabat negara dalam jumlah besar. Berpatokan dari itu, bisa dikatakan jika Indonesia adalah negeri penganut klpetokrasi dan banyak kleptokrat yang hidup nyaman di negeri ini tanpa pernah tersentuh aturan hukum. Karena itu, ketika nantinya koruptor ketahuan belangnya dan terendus aparat penegak hukum, kebanyakan tidak satu orang pejabat yang ditangkap, melainkan pasti akan diikuti pejabat lainnya.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Koran Kampus Bestari UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: