Jangan Korbankan Pendidikan

Suara Konsumen, Sabtu, 10 Januari 2009 (Surabaya Post)

Banyak kalangan mengecam penerapan peraturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.  Pasalnya, kebijakan aturan jam masuk kuliah lebih pagi pada siswa itu cenderung lebih mendatangkan dampak negatif daripada asas manfaat. Penerapan aturan itu juga menandai bahwa penguasa lebih mementingkan keegoisannya mengesampingkan efek negatif jangka panjang akibat penerapan kebijakan masuk sekolah lebih dini.

Apalagi alasan pemerintah Jakarta yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Prijanto, sungguh tidak masuk akal. Karena orang nomor dua di lingkungan Pemprov DKI Jakarta itu menyebut bahwa kalangan pelajar menyumbang angka kemacetan jalanan di Ibu Kota sebesar 14 persen. Fakta itu sangat naif untuk dijadikan pembenaran bagi pemerintah daerah Jakarta sebagai landasan guna mengeluarkan aturan bahwa siswa sekolah harus masuk lebih pagi supaya jalanan tidak tertumpuk dan terkonsentrasi pada waktu tertentu. Sehingga dengan menggeser jam masuk sekolah, diharapkan kendaraan terurai dan jalanan bisa sedikit lancar.

Kebijakan pemerintah Jakarta tidak ada untungnya bagi dunia pendidikan. Jika pun kemacetan bisa sedikit terurai, dampaknya pasti tidak signifikan. Karena masalah utama kemacetan bukan disebabkan banyaknya pelajar yang menggunakan fasilitas jalan raya ketika berangkat ke sekolah, melainkan berlebihnya kendaraan pribadi yang melintasi jalanan Ibu Kota. Karena itu, meskipun dampak buruk bagi siswa belum terjadi akibat pelaksanaan kebijakan masuk lebih pagi bagi siswa, namun sepatutnya aturan itu ditinjau kembali dan dikaji ulang.

Jika memang Pemrpov DKI Jakarta berniat untuk mengatasi masalah kemacetan, harusnya dibuat aturan khusus yang membatasi jumlah kendaraan pribadi di jalanan. Di samping itu, penyediaan moda transportasi massal juga musti disediakan guna mengangkut pemakai jasa transportasi. Hal itu lebih relevan dan dapat diterima dibanding dengan mengorbankan siswa supaya bangun lebih pagi guna berangkat ke sekolah.

Jika ditelisik, peraturan itu hanya menyenangkan pejabat dan mengorbankan asas keadilan siswa dalam memperoleh hak mengenyam pendidikan. Karena, menurut Utomo Dananjaya, penguasa hanya mencari jalan pintas dalam menyelesaikan persoalan kemacetan tanpa mempertimbangkan efek buruk lebih besar bagi generasi muda. Sehingga menyalahkan siswa berangkat sekolah yang menyebabkan kemacetan merupakan bentuk perbuatan primitif penguasa yang tidak intelektual.

Karena itu, pantas saja jika kualitas pendidikan Tanah Air tidak beranjak. Karena banyak kebijakan yang diluncurkan pemerintah bersifat kontradiktif dan malah mengempiskan kualitas akademik siswa dalam mengikuto proses belajar mengajar.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Kampus Bestari UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari Unmuh Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: