Aliran Dana Rekening MA

Sabtu, 31 Januari 2009 (Jurnal Nasional)

Sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi korupsi makin kencang. Kebijakan terbaru KPK yang ingin memeriksa mantan Ketua Mahkamah Agung (MA), Bagir Manan, terkait kasus ditemukannya 102 rekening liar MA oleh Departemen Keuangan (Depkeu) adalah kabar menggembirakan bagi masyarakat Indonesia. Bisa dikatakan langkah KPK itu sangat bagus mengingat MA adalah lembaga penegak hukum. Karena itu, upaya KPK menyelidiki pihak bersalah patut diapresiasi mengingat ditemukannya rekening liar ilegal itu keberadaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh MA.

Apalagi kali ini, DPR, institusi yang biasanya terlibat perseteruan dengan KPK, malah mendukung penuh upaya lembaga pimpinan Antasari Azhar untuk membongkar pihak pimpinan MA yang harus bertanggungjawab atas rekening liar yang jumlahnya milyaran rupiah itu. Pasalnya, sebagai lembaga pengawal supremasi hukum, patut disesalkan jika institusi MA malah berani melanggar aturan dan tidak bisa transparan dalam mengungkap siapa sebenarnya pemilik aliran dana ilegal.

Sehingga jika ada rekening yang tidak wajar dan di luar sistem aturan berlaku, maka layak bagi KPK untuk memeriksa dan menindaklanjuti ketidakberesan itu. Sebagai negara hukum, semua individu, baik rakyat jelata maupun pejabat tinggi sama di depan hukum. Karena itu tidak ada yang bisa kebal hukum jika memang telah melanggar aturan. Dan sebuah kebijakan wajar jika KPK ingin menyelidiki Bagir Manan, yang ketika menjabat Ketua MA tidak bisa menjelaskan tentang fakta ditemukannya banyak sekali aliran dana rekening liar yang keberadaannya tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Semuanya harus ditindaklanjuti secara komprehensif hingga terlacak siapa yang telah melakukan pelanggaran. Prinsip equality before the law dapat ditegakkan. Apalagi tujuan KPK bukan untuk kepentingan politis, melainkan melaksanakan pekerjaan yang menjadi kesehariannya membongkar korupsi di setiap departemen.

Meskipun saat ini rekening itu sudah ditutup, namun penyelidikan harus diteruskan mengingat sebelumnya nemor rekening ilegal itu terdaftar atas nama pribadi pejabat MA. Sehingga harus jelas dan perlu ditindaklanjuti ke mana saja aliran uang selama ini dan apakah dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sangat kontradiksi dan aneh jika lembaga pengadilan tertinggi di Indonesia malah sumber masalah dan menjadi tempat ditemukannya banyak pelanggaran. Jika memang itu sumbernya miliki negara, pemilik rekening harus mengembalikannya kepada kas negara dan harus menerima konsekuensi hukuman.

Memang benar di institusi lain terdapat rekening liar. Namun KPK harus memprioritaskan yang ada di MA, mengingat lembaga ini merupakan tempat di mana orang mengupayakan tegaknya hukum di Indonesia. Karena itu, prioritas utama harus tetap di MA supaya lumbung aliran dana rekening bisa terungkap.

Toh, KPK bertindak atas dasar tepat karena mendapat keluhan dari Departemen Keuangan (Depkeu), yang menginginkan seluruh institusi pemerintahan harus ditertibkan arus keluar masuknya anggaran belanja negara. pengelolaan keuangan negara. Pasalnya, alokasi anggaran negara harus dikelola secara baik dan bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan program kerja institusi MA. Sehingga kasus rekening liar harus diselidiki hingga ditemukan siapa orang yang terlibat supaya dapat dijerat dengan hukum berlaku.

Erik PP

Reporter Bestari UMM, Kampus III Unmuh Malang, 65144

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: