Harga Mahal Demokrasi

Suara Pembaca, Senin, 19 Januari 2009 (Surabaya Pagi)

Episode panjang pemilihan gubernur (pilgub) di provinsi Jawa Timur (Jatim) terus berlanjut. Setelah bersidang, Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah keputusan di luar kewajaran, yaitu memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim untuk menyelenggarakan pemilihan ulang di kabupaten Bangkalan dan Sampang, serta penghitungan ulang di kabupaten Pamekasan. Ketiga kabupaten yang menjadi lahan sengketa persidangan pilgub Jatim itu semuanya terletak di pulau Madura.

Keputusan MK tersebut membawa konsekuensi besar bagi kedua pasangan yang bersengketa. Jika sebelumnya Karsa yang unggul, sekarang Kaji berbalik unggul. Sehingga pilgub putaran ketiga nanti akan menjadi penentu siapa yang berhak memimpin provinsi paling timur di pulau Jawa ini. Pasalnya, hasil sidang MK yang terkesan ’menunda’ gubernur terpilih itu membuat rakyat Jatim akhirnya harus menunggu lebih lama pasangan yang bakal duduk di Grahadi.

Menyikapi kondisi itu, sebagai rakyat Jatim, saya merasa pelaksanaan pilgub Jatim lebih banyak mendatangkan dampak negatif daripada positif. Pasalnya, putusan MK yang mengharuskan digelarnya pencoblosan ulang ronde tiga di dua kabupaten dan penghitungan ulang di Pamekasan tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Padahal, dua ronde pilgub Jatim sebelumnya sudah menguras anggaran cukup tinggi dan pengeluaran sebesar itu tidak sebanding dengan yang didapatkan rakyat kecil.

Tengok saja pada putaran pertama pilgub, anggaran yang dihabiskan mencapai Rp 550 miliar, sedangkan putaran kedua sekitar Rp 265 miliar. Sedangkan untuk melakukan pencoblosan di Bangkalan dan Sampang, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 20 miliar. Sehingga total membutuhkan biaya Rp 835 miliar hanya untuk memilih gubernur di satu provinsi.

Pilgub Jatim merupakan cerminan betapa borosnya pemilihan langsung oleh rakyat. Pembengkakan anggaran adalah masalah paling serius yang harus ditanggung pemerintah demi menyelenggarakan pilgub di satu provinsi. Padahal, anggaran sebesar itu tidak bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat Jatim, kecuali pihak terkait yang berada pada lingkaran tim kedua calon pasangan yang bertarung memperebutkan kekuasaan itu.

Seandainya anggaran pligub Jatim dialokasikan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan, misalnya pendidikan, kesehatan, dan program pengentasan kemiskinan, pasti hasilnya dapat dirasakan rakyat Jatim dan dampaknya langsung terasa. Belum lagi jika anggaran itu dialihkan untuk digunakan pembangunan infrastruktur jembatan Suramadu, pasti hasilnya malah langsung dapat dirasakan masyarakat.

Kita lihat, pembangunan Suramadu sampai sekarang belum beres dan terus tersendat karena pemerintah tidak mempunyai dana untuk membiayai proyek prestisius yang mampu mendatangkan manfaat besar bagi perkembangan perekonomian warga Jatim, khususnya penduduk Madura. Sementara, di sisi lain, penyelenggaraan pilgub sudah menelan dana ratusan miliar. Sehingga dapat dikatakan jika pilgub langsung sangat menguras anggaran.

Karena itu, sudah sepatutnya pemerintah meninjau ulang pilgub langsung. Dan bila perlu kembali pada pola lama. Di samping lebih hemat biaya, rakyat juga tidak ikut terbelah terlibat aksi dukung-mendukung pasangan cagub yang berakibat renggangnya hubungan masyarakat. Karena apalah artinya sebuah demokrasi jika rakyat masih tetap hidup miskin dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Kampus Bestari UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: