Keadilan Belum Berpihak pada GTT

Suara Konsumen, Rabu, 4 Februari 2000 (Surabaya Post)

Kebijakan pemerintah menaikkan dana alokasi bidang pendidikan dalam APBN 2009 hingga memenuhi amanat konstitusi sebesar 20 persen atau Rp227 triliun merupakan sebuah kebijakan bagus yang visioner. Langkah yang ditempuh pemerintah tersebut merupakan tindakan cerdas dan menjadi sebuah sinyal terang nasib dunia pendidikan dalam menapaki era baru, di mana pendidikan bisa diakses seluruh masyarakat.

Di samping itu, terpenuhinya kuota 20 persen anggaran pendidikan adalah sebuah langkah awal bagi bangsa Indonesia dalam menapaki jalur keluar dari lingkaran keterpurukan yang selama ini membelenggu bangsa. Pasalnya dengan terpenuhinya anggaran pendidikan seperti diamanahkan dalam konstitusi sama pemerintah telah mengambil kebijakan melegakan bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menyongsong pembangunan.

Dampak baik dari melonjaknya anggaran pendidikan adalah kesejahteraan guru meningkat drastis. Tambahan kenaikan anggaran pendidikan secara tiba-tiba sebesar Rp46,1 triliun yang dilakukan pemerintah berdampak pada naiknya pendapatan bulanan guru. Guru golongan terendah pada 2009 nanti minimal bisa mendapatkan minimal Rp2 juta yang bisa dibawa pulang.

Dengan meningkatnya kesejahteraan guru diharapkan mereka dapat lebih termotivasi untuk lebih giat dalam memberikan proses belajar mengajar kepada siswa, karena tidak kepikiran masalah keuangan lagi. Sehingga mereka bisa mencurahkan seluruh energinya untuk mendidik siswa agar menjadi pandai.

Namun sayang, kebijakan peningkatan kesejahteraan hanya dirasakan guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS). Sementara, nasib Guru Tidak Tetap (GTT) dan Guru Bantu masih saja belum diperhatikan pemerintah. Liat saja banyak sekali GTT yang harus turun ke jalan minta agar kesejahteraannya ikut diperhatikan. Dan kasus terakhir adalah di Nganjuk, di mana GTT demo kepada Dinas Pendidikan supaya kesejahteraannya diperhatikan, serta pemerintah jangan melakukan diskriminasi.

Pasalnya pengabdian mereka yang nilainya sama dengan guru PNS ternyata mendapatkan penghasilan yang sangat bertolak belakang. Jangankan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pendapatan yang diterimanya hanya cukup untuk pemenuhan sebagian keperluan sehari-harinya. Karena pendapatan yang diterima per bulan hanya berkisar Rp 150.000 hingga Rp 300.000.

Guru, khususnya GTT sering disebut sebagai ujung tombak utama dalam melaksanakan pendidikan. Tetapi selama ini kehidupannya penuh penderitaan karena menangggung masalah finansial. Meskipun selalu mencoba tabah dan ikhlas dalam menjalani profesinya meskipun pendapatannya sangat rendah mereka terus saja mengajar.

Untuk itu sudah sepatutnya bagi pemerintah untuk memperhatikan nasib semua guru, jangan hanya guru berstatus PNS. Jika kebijakan pemerintah menaikkan gaji guru PNS hingga minimal Rp 2 juta, tanpa diikuti penambahan gaji GTT, bukan tidak mungkin kebijakan itu malah membuat dikotomi yang dapat menimbulkan diskriminasi di kalangan guru.

Sehingga jalan satu-satunya supaya pendidikan Indonesia bisa berkualitas, kebijakan peningkatan kesejahteraan guru jangan harus menyeluruh. Karena itu GTT dan Guru Bantu harus ikut diperhatikan pemerintah juga. Apalagi jika ada guru yang bertugas di daerah terpencil itu perlu mendapatkan tunjangan khusus yang besarnya berkali-kali lipat dibanding dengan guru yang mengajar di perkotaan. Itu lebih adil daripada membuat kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi.

Erik Purnama Putra

Akademikus Pers Kampus Bestari UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: