Menelisik Kasus Dana Pungutan Pajak

Kamis, 23 Januari 2009 (Jurnal Nasional)

Lagi-lagi pejabat negara bikin susah rakyatnya. Kali ini seperti biasanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terlibat masalah penerimaan upah dana pemungutan pajak. Sebagaimana kita tahu, anggota DPRD DKI Jakarta setiap bulannya mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp 5 juta dari upah pemungutan pajak daerah.

Hal itu jelas bertentangan dengan isi Undang-Undang No 34/2000 mengenai Pajak dan Retribusi, di mana pemerintah daerah diizinkan menerima dan mengambil upah pemungutan pajak dari daerahnya. Karena sudah jelas bahwa DPRD dan Gubernur maupun Wagub tidak layak menerima gaji tambahan dari hasil pajak daerah, sebab undur legislatif apalagi eksekutif bukan termasuk petugas yang memungut langsung ke lapangan sebagai syarat penerima upah hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang selama ini mengalir ke kantong anggota dewan maupun kepala provinsi DKI Jakarta bisa disebut ilegal dan tidak mempunyai payung hukum.

Seperti diungkapkan Guru Besar Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo, upah pemungutan pajak yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 35/2002, dan diperkuat Peraturan Gubernur (Pergub) No 28/2005, serta Pergub No 118/2005, yang berhak mendapatkan upah pemungutan pajak dan retribusi adalah instansi dinas terkait, kepolisian, instansi pendukung dan pembina pusat.

Sehingga sudah jelas dan terang bahwa anggota dewan tidak termasuk ke dalam golongan penerima resmi dana tambahan dari hasil pemungutan pajak dan retribusi di Provinsi Jakarta. Karena itu, sangat aneh jika DPRD tetap ngotot bahwa tambahan uang Rp 5 juta rupiah yang selama ini diterimanya dinyatakan legal.

Baru setelah ramai diberitakan media massa, 75 anggota DPRD DKI Jakarta mulai melunak dan berancang-ancang mengembalikan uang panas itu. Lihat saja Ketua Fraksi Partai Golkar, Inggard Joshua, bersiap mengembalikan uang hasil pemungutan pajak yang selama ini mereka terima. Dari Fraksi Golkar saja uang yang bakal dibalikkan senilai Rp 1,68 miliar. Sebuah angka fantastis. Belum lagi dari fraksi lainnya, tentu uang yang bakal kembali ke negara bakal lebih banyak mengingat semua fraksi menerima uang haram.

Karena itu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah mengembangkan kasus ini dengan memanggil anggota dewan perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran aliran uang yang selama ini mengalir bukan pada tempatnya. Kasus yang pertama ramai diperbincangkan masyarakat Ibu Kota pada akhir tahun lalu harus diusut sampai tuntas.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa Unmuh Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: