Pengadilan Surga bagi Koruptor

Sabtu, 25 Januari 2009 (Jurnal Nasional)

Gerakan pemberantasan korupsi yang didengung-dengungkan pemerintah tidak otomatis diikuti semua elemen negara. Adalah kinerja Pengadilan Negeri (PN) yang jadi permasalahannya. Menurut Koordinator Bidang Hukum dan Monitoring Peradilan ICW, Emerson Juntho, setidaknya 277 dari 444 terdakwa korupsi atau sekitar 62,38 persen dinyatakan bebas oleh PN di seluruh Indonesia sepanjang 2008.

Ditelusuri lebih jauh, pelaku yang divonis ringan PN jumlahnya juga cukup banyak. Tidak kurang 17,57 persen dihukum kurang dari setahun, 12,39 persen divonis antara satu hingga dua tahun, empat persen divonis 2 sampai 5 tahun. Dan hanya 1,12 persen yang divonis 5-10 tahun, serta cuma 0,22 persen divonis di atas 10 tahun kurungan penjara. Yang lebih gila, PN menjatuhkan hukuman percobaan pada 10 terdakwa korupsi atau sekitar 2,25 persen. Dan umumnya dihukum satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.

Fakta memprihatinkan malah tersaji dari PN Jakarta Selatan, yang dinilai masyarakat sebagai tempat bebasnya koruptor dari tuntutan penjara. Karena selama ini PN Jakarta Selatan selalu membuat masyarakat geregetan sebab banyak sekali terdakwa koruptor kelas kakap yang malah menghirup udara bebas.

Data statistik itu tentu bukan kabar menggembirakan bagi masyarakat dan pemerintah, karena bertentangan dengan semangat Presiden SBY, yang menggencarkan perang melawan korupsi. Sehingga dapat dikatakan PN sebagai kuburan bagi masyarakat yang mendamba terciptanya penegakan hukum. Sebaliknya, koruptor seolah menemukan tempat baru dan legalisasi bagi terwujudnya kebebasan bagi dirinya sebab tidak tersentuh hukum.

Sebagai warga negara, saya sangat berharap kinerja ‘buruk’ PN tidak diulangi pada 2009. Karena sebagai tempat pencari keadilan sudah seyogyanya jaksa penuntut hukum bisa memberikan tuntutan setinggi-tingginya dan hakim pengadil bisa menghukum terdakwa koruptor semaksimal mungkin. Sehingga peristiwa lolosnya sebagian besar terdakwa korupsi tidak kembali terjadi.

Sudah saatnya bagi aparatur yudikatif untuk membela kebenaran dan tidak tunduk pada uang. Pasalnya, disinyalir lolosnya terdakwa korupsi disebabkan sebagian besar aparat hukum tidak bekerja secara profesional. Itu ditengarai banyaknya aparat penegak hukum yang tertangkap basah menerima suap dari terdakwa. Meskipun tidak bisa digeneralisasi, namun masyarakat pasti sudah paham bahwa banyak individu penegak hukum yang ketegasan dan kejujurannya dalam menangani perkara bisa dibeli dengan uang.

Sangat disayangkan sekali jika kinerja KPK, Polri dan Kejaksaan yang bergiat menangkap koruptor malah ketika sampai di pengadilan dibebaskan begitu saja. Sehingga segala jerih payah menyelidiki dan menyidik koruptor akhirnya sia-sia. Karena itu, perlu diadakan reformasi bagi PN sebagai tempat penyelenggara pengadilan korupsi.

Kita harapkan jika pembahasan UU Tipikor antara DPR dan pemerintah sudah disahkan nantinya bukan PN yang harus menyidangkan kasus korupsi, melainkan Pengadilan Tipikor. Karena sudah terbukti PN terlalu sering mengkhianati rakyat dengan membebaskan koruptor.

Erik Purnama Putra

Mahasiswi Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: