Bersihkan Institusi Penegak Hukum dari Koruptor

Opini Hukum, Jumat, 20 Februari 2009 (Surabaya Pagi)

Hasil penelitian terbaru Transparency International Indonesia (TII), yang baru dilansir beberapa waktu lalu tentang aksi kecenderungan terjadinya aksi suap dan korupsi di 15 instansi publik tidak mengagetkan, meskipun sangat mengejutkan. Pasalnya hasil penelitian tentang indeks suap memperlihatkan bahwa Pengadilan Negeri (PN) paling mendapatkan sorotan negatif dari masyarakat karena kinerjanya dinilai paling buruk sebab indikatornya sering membebaskan terdakwa korupsi dan menjadi kuburan bagi masyarakat yang mendamba terciptanya keadilan.

Sedangkan di bidang lain, institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menempati urutan pertama lembaga terkorup dengan nilai 48 persen disusul Bea Cukai sebesar 41 persen dalam Indeks Peringkat Korupsi (IPK). Sehingga dapat dikatakan korupsi di dua lembaga penegakan hukum itu bisa dikatakan banyak terjadi praktik suap maupun korupsi. Karena itu sudah menjadi kewajiban bagi setiap kepala instansi pemerintahan, terutama departemen penegak hukum untuk berbenah diri menyikapi hasil data itu.

Kondisi itu jelas meresahkan masyarakat karena pasti akan memberikan persepsi buruk bahwa setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan harus mengeluarkan dana ekstra. Sehingga masyarakat akan bersikap antipati terhadap kedua lembaga penegak hukum dan cenderung menhindari berurusan dengan kedua lembaga penegak hukum. Mengingat selama ini masyarakat sudah tidak banyak percaya kepada kinerja lembaga penegak hukum.

Apalagi dari data penelitian yang dilansir TII disebutkan jika dihitung nominal, rata-rata jumlah uang yang dibayarkan untuk keperluan suap terbanyak terjadi di instansi pengadilan dengan rata-rata nominal uang tiap transaksi mencapai Rp 102 juta. Bandingkan dengan Polri yang hanya Rp 2,2 juta per transksi atau bea cukai yang hanya Rp 3,2 juta. Namun intensitas di institusi kepolisian lebih sering dan banyak dilakukan masyarakat.

Karena itu sudah menjadi rahasia umum dikalangan masyarakat bila berurusan dengan pengadilan harus menyediakan uang ekstra untuk mendapatkan pemrosesan pengaduan yang diajukan. Pasalnya jika tidak begitu bisa dipastikan yang bersangkutan akan mendapat masalah baru dan keperluannya tidak bakal kesampaian sesuai harapannya. Mengingat di pengadilan banyak terjadi kasus jual beli perkara sehingga pemerasan jaksa terhadap terdakwa, hingga hakim memberikan keputusan hukum berdasarkan pesanan dari orang yang membayar kasus sering terjadi. Di samping setiap mengajukan kasus ke pengadilan harus membayar sejumlah uang agar perkaranya segera direspon untuk diproses.

Sementara, di institusi Polri, masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan dari kepolisian harus menghadapi kenyataan pelayanan di luar standart aturan berlaku. Misalnya, banyaknya calo yang seolah dipelihara oleh polisi dalam setiap pengurusan berbagai administrasi maupun dokumen, seperti mengurus perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tand Nomor Kendaraan (STNK), hingga Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKKB). Setiap orang yang ingin mengurus itu semuanya agar lekas selesai biasanya harus memberikan uang lebih untuk mendapatkan pelayanan cepat.

Tak hanya itu, kasus pendaftaran masuk menjadi calon anggota polisi juga banyak diwarnai percaloan dan suap. Meskipun sudah dibantah keras pihak kepolisian, namun praktik itu sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Belum lagi masalah kasus surat tilang yang kadang dijadikan oknum polisi untuk memeras pengendara sehingga harus membayar di tempat. Semua itu adalah beberapa contoh aksi suap dan korupsi yang ada di internal instansi kepolisian.

Untuk itu perlu dilakukan reformasi di tubuh institusi penegak hukum, terutama PN dan Polri. Karena jika lembaga penegak hukum sendiri masih banyak melakukan suap dan korupsi mana mungkin penegakan hukum di Indonesia bisa berjalan baik. Meminjam istilah Presiden SBY, di mana tidak mungkin membersihkan seluruh rumah (departemen pemerintahan) supaya bisa bersih (bebas korupsi) bila sapunya (aparat penegak hukum) sendiri tidak bersih. Sehingga jalan satu-satunya sebelum memberantas praktik suap dan korupsi di instansi lain, sudah selayaknya setiap institusi penegak hukum mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya dengan melakukan bersih-bersih internal. Integritas harus ditunjukkan pihak internal dengan komitmen perang terhadap korupsi dan menghukum aparat korup.

Erik Purnama Putra

Pelajar Psikologi UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: