Demokrasi Menyuburkan Praktek Korupsi?

Suara Konsumen, Kamis, 19 Februari 2009 (Surabaya Post)

Sudah lebih sepuluh tahun bangsa Indonesia menjalani kehidupan demokrasi, tepatnya sejak tahun 1998 setelah penggulingan Soeharto yang dilakukan masyarakat dan mahasiswa. Keberhasilan menggulingkan pemerintahan Orde Baru yang identik dengan pola otoriter membawa konsekuensi runtuhnya era kediktatoran yang dilakukan Soeharto berganti dengan pola demokrasi. Sehingga sejak saat itu seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia mulai menerapkan iklim demokrasi menggantikan pola sentralistik.

Pola demokrasi yang memberikan kebebasan berpendapat kepada setiap warga negara disambut suka cita penduduk negeri ini yang sudah lama merasa hidup tertekan akibat otoriterisme yang diterapkan Soeharto. Masyarakat akhirnya dijamin secara hukum untuk bisa menyuarakan pendapat maupun kritiknya asalkan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan pola demokrasi di Indonesia membawa angin segar bagi terciptanya kehidupan baru yang lebih cerah.

Penerapan kehidupan demokrasi membuat banyak sekali perubahan radikal di negeri ini yang dulu tak mungkin dapat dilakukan, misalnya demo, penyampaian pendapat di depan umum, melontarkan kritik kepada penguasa, dan kinerja pemerintahan yang sekarang dapat diawasi rakyat.

Dalam bidang sistem pemerintahan penerapan kekuasaan yang dulu sentralisasi sekarang mengalami perubahan dengan berubah menjadi desentralisasi. Pemerintahan pusat sedikit demi sedikit mengurangi kewenangannya, dan membaginya dengan pemerintahan daerah Kesemuanya itu sebenarnya adalah dampak positif yang timbul dari praktek demokrasi yang diterapkan di Indonesia.

Sayangnya, penerapan demokrasi di segala lini kehidupan masyarakat Indonesia menimbulkan dampak buruk dijajaran pemerintahan. Sekarang hampir semua instansi (eksekutif, legislatif, yudikatif) terlibat kasus korupsi. Dari waktu ke waktu jumlah pejabat yang terlibat praktik korupsi jumlahnya terus bertambah. Kebanyakan menyangkut penggelapan maupun pencurian dana belanja pemerintah untuk kepentingan pribadi dan melakukan mark up dana. Sehingga Indonesia pernah menyandang ’prestasi’ sebagai negara peringkat satu korupsi di Asia, dan lima besar dunia.

Demokrasi menyebabkan fungsi kontrol antar instansi menjadi lemah. Unsur eksekutif, legislatif, dan yudikatif malah bersekongkol melakukan tindakan korupsi, karena telah berkompromi dan mementingkan aspek keuntungan materi belaka. Walaupun tindakan itu sudah jelas melanggar hukum.

Sehingga masyarakat pada akhirnya kesulitan menemukan pejabat pemerintah yang bersih dan dapat dipercaya. Pasalnya setiap instansi dan pejabat sudah tercemar virus korupsi di instansi tempatnya bekerja. Untuk itu, tidak ada cara yang lebih baik dengan bersatu bergandengan tangan dan melakukan gerakan moral menentang praktek korupsi.

Tindakan kontra korupsi itu perlu dilakukan dengan harapan pelaku korupsi tidak mengulanginya lagi dan bertobat. Sedangkan bagi calon pelaku korupsi bisa segera sadar dan tidak ikut terjerumus dalam perbuatan nista itu. Karena sudah terbukti perbuatan korupsi yang dilakukan banyak pejabat pemerintah itu merusak sendi kehidupan berbangsa dan ujung-ujungnya yang harus menderita terkena dampaknya adalah rakyat miskin.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: