Kontradiksi DPR Menolak Proposal KPK

Surabaya Pagi, Kamis 26 Februari 2009 (Suara Pembaca)

Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui penambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 90 miliar dengan alasan karena dinilai pemborosan merupakan bentuk serangan langsung DPR terhadap KPK. Kondisi itu mencerminkan adanya hubungan kurang baik antara anggota dewan dengan institusi penegak hukum di bawah komandan Antasari Azhar.

Pasalnya, tujuan KPK meminta tambahan dana itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok internal KPK. Melainkan untuk mendirikan rumah tahanan sendiri yang rencananya dibangun di belakang kantor KPK saat ini. Sehingga ditinjau dari sudut mana pun kebijakan penghuni Senayan dengan mengeluarkan surat DPR bernomor TU.03/8199/DPR-RI/XI/2008, yang menolak proposal diajukan KPK sangat bermuatan politis dan tidak pada tempatnya.

Karena jika dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran negara, apakah para anggota dewan yang terlibat dalam penolakan itu tidak berkaca pada diri sendiri. Masyarakat pasti belum lekang ingatannya ketika penghuni Senayan ramai-ramai meminta tambahan anggaran hanya untuk membeli laptop senilai puluhan juta setiap anggota dewan. Belum lagi persoalan tunjangan jabatan, tambahan dana perjalanan dinas, renovasi gedung Senayan, hingga permintaan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang tidak bisa dinalar. Semua itu diributkan anggota dewan supaya semuanya dituruti dengan maksud agar kinerjanya bisa maksimal.

Nyatanya, boro-boro kinerjanya bagus. Penghuni Senayan malah sibuk dengan agendanya sendiri dan lebih banyak membuat kontroversi yang membuat lembaga legislatif itu citranya hancur di mata masyarakat. Bahkan lebih parah lagi banyak legislator kita yang hanya datang ke kantor cuma untuk tanda tangan dan langsung pergi. Buktinya ketika hari kerja aktif banyak ruangang dalam gedung Senayan lenggang dan ketika sidang banyak kursi melompong.

Sehingga jika kondisinya seperti itu, pihak yang dapat disebut sebagai institusi paling boros dengan kinerja buruk adalah DPR sendiri. Dan itu sesuai dengan survei Transparency International Indonesia, yang menyebut bahwa institusi legislatif adalah termasuk lembaga jajaran top terkorup di Indonesia. Oleh sebab itu penolakan DPR tentang proposal penambahan dana yang diajukan KPK itu sebagai bentuk keangkuhan penghuni Senayan dan menggunakan kekuasaan tidak pada tempatnya.

KPK ingin membangun ruang tahanan sendiri dengan maksud agar koruptor yang ditangkap bisa dengan mudah dijebloskan ke penjara tanpa perlu meminjam hotel prodeo milik Polri atau Lembaga Permasyarakatan. Sehingga ketika pelaku korupsi yang sudah diadili diharuskan masuk penjara, KPK bisa lebih efisien waktu dan tidak perlu ribet mengurusi segala administrasi dengan institusi lain berkaitan kasus pemenjaraan koruptor.

Karena jika dinilai dengan akal jernih tidak ada yang salah dengan permintaan KPK mengajukan tambahan anggaran 90 miliar. Di samping untuk kepentingan negara. Juga, demi terwujudnya pengawasan internal pada koruptor supaya tidak mendapatkan fasilitas di luar standart, yang dimungkinkan terjadi bila di tahan di sel lain. Sehingga dapat dikatakan jika penolakan DPR terhadap rencana KPK membangunan penjara khusus koruptor tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun. Dan itu menunjukkan jika anggota legislator itu hanya mementingkan diri dan kelompok, bukan negara seperti yang dilakukan KPK

Erik Purnama Putra

Akademikus UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: