Polemik Kemas dan Salim

Suara Pembaca, Senin, 2 Maret 2009 (Surabaya Post)

Penunjukan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus M. Salim dalam Tim Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan, dan Ekonomi oleh Jaksa Agung (Jagung) Hendarman Supandji, menimbulkan polemik. Karena tekanan luar biasa dari publik dan berbagai elemen lembaga antikorupsi, akhirnya sebelum ke duanya dicopot.

Sebagai masyarakat kita tentu mendukung langkah cepat Hendarman Supandji dalam menyikapi derasnya desakan masyarakat. Karena sebagaimana diketahui, ke dua jaksa senior tersebut sebelumnya terlibat masalah pelik yang telah mencoreng institusi kejaksaan, sebab ditengarai terlibat hubungan kasus suap Ayin –panggilan—Artalyta Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan sebesar USD 660 ribu, di mana Kemas dan Salim punya hubungan dengan Ayin.

Sehingga kredibilitas ke duanya sempat anjlok dan diragukan kinerjanya menyusul terbongkarnya skandal jaksa Urip. Karena dalam pengadilan sempat diputar rekaman perbincangan telepon antara Artalyta dengan Kemas, yang ujungnya Kemas dan Salim harus diperiksa tim internal Kejagung dan ke duanya mendapatkan sanksi internal dan dinonjob-kan dari jabatannya.

Apalagi setelah kasus suap Ayin itu hingga kini ke dua orang itu masih berurusan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan Kemas dan Salim. Sehingga sampai KPK selesai melakukan penyelidikan dan mencari kaitan hubungan ke duanya dengan kasus Ayin dan Urip Tri Gunawan, maka hingga sekarang dapat dinyakatak ke duanya masih bermasalah dengan hukum.

Apalagi dari kejadian itu kredibilitas Kemas dan Salim sudah diragukan masyarakat. Karena itu penunjukan ke duanya sebagai koordinator Supervisi Perkara Tindak Pidana Korupsi memang pantas diragukan. Mengingat publik sudah tidak percaya lagi dan gerah terhadap kinerja dua orang mantan petinggi kejaksaan itu. Apalagi Komisi Kejaksaan juga menilai penunjukan itu kurang tepat dengan alasan track record perjalanannya yang meragukan dalam menangani korupsi. Karena itu merupakan kebenaran mutlak bagi Hendarman Supandji ketika menarik mereka kembali dan tak membatalkan pengangkatan ke duanya.

Kejagung Hendarman harus melihat respon masyarakat dan mempertimbangkan citra institusi kejaksaan jika tetap memasukkan Kemas dan Salim dalam tim supervisi penanganan kasus korupsi. Jika tetap ingin memasukkan Kemas Yahya dan M. Salim dalam tim penangangan korupsi, maka sama dengan bunuh diri.

Pasalnya tidak mungkin tim penanganan korupsi dikendalikan orang yang masih terbelit hukum karena masih berurusan dengan KPK. Sehingga menunggu KPK menyelesaikan penyelidikan hingga tuntas untuk mengetahui status Kemas dan Salim adalah langkah bijak guna menghindari sentimen publik yang sudah terlanjur tidak percaya terhadap ke duanya pada khususnya dan lembaga kejaksaan pada umumnya.

Untuk itu langkah Hendarman mencopot ke dua orang yang masih terbelit kasus hukum dari jabatannya yang baru dalam penanganan korupsi merupakan kewajaran. Jangan sampai terus mempertahankan dua individu, sementara di sisi lain kebijakan itu harus mengorbankan perbaikan positif yang sudah dilakukan setiap elemen kejaksaan yang ingin memulihkan kepercayaan rakyat. Karena bisa jadi hal itu malah menimbulkan kesan negatif bagi kejaksaan dan masyarakat akan semakin antipati terhadap keberadaan tim supervisi penanganan korupsi.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: