Tangkap Pelaku White Colour Crime

Opini Hukum, Sabtu, 7 Ferbruari 2009, (Surabaya Pagi)

Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi praktik korupsi sudah tidak perlu diragukan lagi. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif semuanya telah diobok-obok dan pernah berurusan dengan KPK dalam urusan kasus korupsi. Semua itu menandakan tingginya komitmen KPK dalam memerangi kejahatan korupsi di setiap institusi negara.

Namun, ada sedikit hal yang masih mengganjal di benak masyarakat Indonesia terkait kinerja KPK dalam memerangi kasus korupsi. Pasalnya beberapa kalangan menyebut bahwa KPK hanya berkonsentrasi menangani kasus kecil. Sedangkan skandal korupsi besar yang telah merugikan negara tingkat tinggi masih belum tersentuh.

Memang kasus itu terjadi satu dasawarsa lalu. Tetapi tidak ada salahnya bagi KPK untuk segera bergerak menangani kasus mega korupsi yang populer disebut skandal BLBI, yang dinilai sebagai sumber kejahatan paling besar selama Negara Indonesia berdiri. Karena dengan terang-terangan uang negara yang seharusnya digunakan untuk menyelamatkan dunia perbankan dan perekonomian nasional malah diembat pelaku dari jajaran petinggi perbankan.

Seperti laporan yang diliris Kejaksaan Agung (Kejagung) akhir tahun lalu, hingga saat ini sedikitnya terdapat 15 pelaku white color crime (kejahatan kerah putih) yang masih menghirup udara bebas. Dari 15 koruptor kelas kakap yang hilang tak tentu rimbanya dan diduga ke luar negeri, di antara mereka ada yang sudah berstatus tersangka dan terpidana.

Beberapa nama sudah familiar dan dikenal luas masyarakat. Sebut saja nama Edy Tansil, yang buron dan terpidana sejak 4 Mei 1996 (pembobol Bapindo Rp 1,3 triliun), Bambang Sutrisno, buronan dan terpidana sejak 22 Juni 2001 (BLBI Bank Surya Rp 1,5 triliun), Maria Pauline Lumowa, yang buron dan tersangka ke luar negeri sejak 2004 (pembobol BNI Rp 1,7 triliun), Sudjiono Timan, pelaku korupsi buron 8 Desember 2004 dan terpidana BPUI (Rp 2,2 triliun), Sherny Kojongian, buronan sejak 2008 (BLBI Bank Harapan Sentosa Rp 1,5 triliun).

Mereka semua adalah penjahat tingkat tinggi penilep uang negara yang tidak bertanggungjawab. Dan hingga kini masih menghilang dari kejaran hukum yang siap memenjarakannya.

Menyikapi itu, tidak ada salahnya bagi pemerintah dalam hal ini aparat Kejagung untuk segera melimpahkan skandal mega korupsi BLBI kepada KPK supaya segera ditangani. Karena sekarang hanya KPK yang bisa diharapkan dan menjadi tumpuan masyarakat dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Pemberian wewenang terhadap KPK mesti segera dilakukan agar pelaku white color crime bisa lekas ditangkap dan dipenjarakan.

Jika menengok ke belakang, skandal BLBI masih menyisakan beragam masalah dan penanganannya oleh lembaga penegak hukum sebelumnya masih jauh dari harapan. Untuk itu, jika KPK diberi mandat menangani skandal korupsi terbesar di negeri ini setidaknya secercah harapan untuk menangkap dan menyeret koruptor yang juga petinggi perbankan dapat dilakukan. Mengingat sampai sekarang kinerja KPK dalam memenjarakan koruptor lebih cemerlang disbanding lembaga penegak hukum lainnya.

Jangan sampai buronan koruptor yang telah membawa kabur uang negara tidak bisa dipenjarakan dan tetap bisa menikmati kebebasan dengan hidup enak. Pasalnya, hal itu merupakan bentuk tumpulnya kinerja lembaga penegak hukum di negeri ini, yang memang dari dulu kurang bertaji dalam menangkap koruptor. Karena itu, sangat diharapkan bila KPK bisa mengambil alih kasus BLBI, koruptor triliunan rupiah itu bisa ditangkap dan diadili.

Sementara ini, pemerintah bisa menelusuri jejak pelaku penggondol uang rakyat itu ke berbagai negara yang dicurigai sebagai tempat bersembunyinya orang bersangkutan. Juga bisa dengan menggandeng Interpol untuk membantu mencari supaya keberadaan koruptor itu bisa ditemukan.

Jika pelaku ada di Singapura, seperti dugaan yang berkembang selama ini, sudah selayaknya pemerintah menjalin kerjasama dengan pemerintahan Singapura agar bisa mengusahakan ekstradisi terhadap koruptor. Semua usaha wajib dilakukan supaya koruptor BLBI bisa tertangkap.

Seandainya aparat penegak hukum berhasil menangkap dan membawa pelaku ke meja hijau, pasti citranya akan naik. Pasalnya masyarakat akan menilai positif kinerja lembaga penegak hukum bersangkutan. Sehingga tidak ada salahnya kepada pemerintah maupun pihak berwajib untuk berusaha menangkap pelaku kejahatan kerah putih itu demi menjaga wibawa hukum Indonesia di mata internasional tetap tegak.

Erik Purnama Putra

Akademikus UMM dan Pegiat Pers Kampus Bestari

erikeyikumm@yahoo.co.id

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: