DPR Tidak Mendukung Pemberantasan Korupsi

Jumat, 20 Maret 2009 (Jurnal Nasional)

Terkatung-katungnya Undang-Undang Khusus tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) hingga sekarang membuat banyak kalangan menilai sebagai bentuk terancamnya eksistensi penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam upaya memerangi tindak kejahatan korupsi. Pasalnya, menjelang batas akhir lebih 10 bulan lagi sesuai ketetapan Mahkamah Konstitusi yang memberikan mandat kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rancangan Undag-Undang (RUU Tipikor) juga belum disentuh sama sekali oleh DPR.

Pada rapat terakhir bulan Desember 2008, rapat harus ditunda ditunda karena kuorum tidak mencukupi. Dari 25 anggota panitia khusus (Pansus), hanya delapan yang hadir di DPR. Dan hingga menjelang bulan Februari, belum ada tanda-tanda akan ada pembahasan lanjutan. Padahal seperti diungkapkan salah satu anggota pansus, Nasir Jamil dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), sebenarnya target pansus membahas RUU Pengadilan Tipikor selesai akhir Maret 2009, sesaat sebelum digelarnya pemilu legislatif.

Anehnya, meskipun batas waktu penetapan akhir sudah semakin dekat, namun tidak ada upaya untuk mengagendakan frkuensi pembahasan lebih sering dan intens. Padahal langkah itu yang seharusnya musti dilakukan jika DPR berniat serius ingin agar UU Tipikor bisa segera direalisasikan. Sehingga bayang-bayang terlewatinya batas waktu pengesahan pembahasan UU Tipikor semakin mendekati kenyataan.

Adalah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang merubah aturan mengenai calon legislator (caleg) yang melenggang ke Senayan dari semula memakai sistem nomor urut dirubah menjadi suara terbanya yang dipilih rakyat disinyalir sebagai penyebabnya. Karena dampak aturan MK itu otomatis membuat anggota DPR sekarang yang menjadi pansus kebanyakan adalah berada pada nomor urut 1 harus berjuang lebih keras merebut suara dari konstituen.

Sehingga akibatnya banyak anggota dewan harus sering turun lapangan guna merebut simpati masyarakat. Padahal sebagaimana diketahui ada tiga perempat anggota pansus yang maju sebagai caleg periode 2009-2014. Sehingga mereka lebih sibuk mengurusi kepentingannya agar bisa meraih kursi di Senayan lagi daripada mengurusi pembahasan UU Tipikor. Alhasil, kekhawatiran banyak pihak akan terlewatinya batas waktu akhir pengesahan UU Tipikor semakin mengemuka.

Di samping itu, ada alasan lain bagi anggota dewan yang terlihat ogah-ogahan menyelesaikan aturan mengenai korupsi itu, yaitu adanya beberapa kalangan di Senayan yang merasa tidak nyaman terhadap terbentuknya Pengadilan Tipikor jika UU Tipikor berhasil diselesaikan. Pasalnya, dikhawatirkan kinerja Pengadilan Tipikor akan semakin membuat DPR kalang kabut disebabkan keleluasaan pengadilan itu ketika menangani kasus korupsi, semisal memutar rekaman perbincangan pihak yang terlibat korupsi.

Karena sudah banyak rakyat tahu bahwa Senayang banyak dihuni mafioso dan orang-orang yang hanya sibuk memikirkan jabatan, serta bagaimana mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengna waktu cepat. Sehingga ditakutkan jika UU Tipikor selesai, sekelompok legislator merasa UU itu akan menyerang balik dan akan membuat aktivitasnya menjadi tidak aman. Karena itu, tidak ada salahnya jika masyarakat saat ini berasumsi bahwa DPR tidak mendukung terciptanya penegakan hukum di bidang korupsi di Indonesia, dan malah menghambat terbentuknya payung hukum kuat dalam upaya pemberantasan korupsi.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM dan Aktivis Pers Bestari Kampus III Unmuh Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: