Kebijakan Pemerintah Memperparah Kerusakan Hutan

Suara Pembaca, Jumat, 13 Maret (Surabaya Pagi)

Banyak kalangan beranggapan bahwa lingkungan alam di Indonesia sudah mengalami kerusakan dalam taraf parah. Penyebab utamanya adalah faktor terjadinya kerusakan hutan yang terbilang sangat cepat, yang diakibatkan maraknya praktik illegal logging. Padahal tindakan melakukan penggundulan hutan secara ilegal itu bisa berakibat sangat berbahaya karena dapat mengganggu keseimbangan alam.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan bahwa laju deforestation (kerusakan hutan) yang diakibatkan  tindakan penggundulan hutan secara ilegal periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir menurun. Bukan dikarenakan banyak pelaku tertangkap, melainkan luas hutan sudah menyempit.

Fakta itu menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang tingkat kerusakan hutan tercepat di dunia. Sampai Guiness Book of Records (2008), melansir data yang menyebutkan Indonesia sebagai negara pemegang kejuaraan dunia penggundulan hutan. Sebuah ’prestasi’ memalukan yang patut direnungkan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Pasalnya, Indonesia sekarang tak ubahnya seperti negara hijau yang sedang menderita sakit kronis. Sempat digadang sebagai negara paru-paru dunia, bangsa ini malah kehilangan 7,2 hektare hutan setiap menitnya.

Karena itu, luas cakupan hutan di Indonesia, seperti dilansir Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas tutupan hutan di Pulau Sumatera 25 persen, Jawa tinggal 7 persen, Bali 27 persen, Nusa Tenggara 25 persen, Kalimantan 44 persen, Sulawesi 64 persen, Maluku 73 persen, dan Papua yang hutannya masih banyak, namun paling terancam keberadaannya sebesar 81 persen. Maka itu tidak mengherankan jika banjir dan tanah longsor sangat mendominasi musibah bencana di Indonesia.

Sayangnya, menyikapi kondisi itu, pemerintah malah terkesan tidak bisa berbuat banyak. Itu dibuktikan dengan tidak tegasnya pemerintah dalam memberantas praktik illegal logging yang banyak terjadi di hutan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Bukti dari lemahnya pemerintah dalam memberantas pelaku illegal logging adalah masih ditemukannya beberapa kasus bahwa terdakwa perusakan hutan masih bebas berkeliaran, dan banyak pelaku utama hanya mendapatkan hukuman ringan di pengadilan. Adelin Lis yang telah merugikan negara sebesar Rp227 triliun malah dilepaskan majelis hakim. Sebagai warga negara baik kita patut kecewa dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum terkait kasus pembalakan hutan.

Yang lebih gawat, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan bersifat kontradiktif berkaitan pemberantasan praktik illegal logging. Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2008, tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan, malah membuat keberadaan hutan lindung di Indonesia terancam.

Pasalnya, keluarnya PP tentang pengelolaan hutan lindung tersebut bisa menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi, tergantung pihak penyewa yang mempunyai hak memanfaatkan hutan lindung yang masuk wilayah ’miliknya’ tersebut. Hal itu dapat dimungkinkan terjadi karena pemerintah memberikan mandat legalitas kepada pihak swasta untuk memanfaatkan sesukanya bagi investor yang memiliki hak untuk mengelola hutan lindung yang masuk dalam area produksinya. Dan penyewa hanya perlu membayar Rp1,8 juta hingga Rp3 juta per hektare kepada pemerintah.

Sungguh ironis sekali kebijakan yang diperbuat pemerintah. Jika menengok ke belakang, pemerintah sejauh ini juga masih belum bisa mengatasi kerusakan hutan akibat praktek kegiatan illegal logging yang membuat laju kerusakan hutan di Indonesia semakin tak terkendali. Ditambah keluarnya peraturan pengalihfungsian hutan lindung, pemerintah dapat dikatakan telah membuat kebijakan yang bisa mempercepat kerusakan hutan di Indonesia.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Koran Kampus Bestari Universitas Muhammadiyah Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: