Konflik Petinggi Polri Menyikapi Kasus DPT

Suara Pembaca, Sabtu, 28 Maret 2009 (Surabaya Pagi)

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) Provinsi Jawa Timur (Jatim) periode III sudah berlalu. Dan pasangan Soekarwo-Syaifullah Yusuf (Karsa) berhasil mengalahkan pasangan Khofifah Indah Parawangsa-Mudjiono (kaji), yang mengantarkan nama pasangan pertama terpilih menjadi gubernur Jatim periode 2008-2013. Meskipun pasangan Kaji sempat tak terima dengan mengajukan laporan kecurangan ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun hasilnya ditolak. Sehingga pasangan Karsa tetap dilantik dan berhak menduduki Grahadi untuk memimpin Jatim selama 5 tahun ke depan.

Berselang 2 bulan lebih bukan berarti polemik terkait pilkada Jatim sudah selesai. Diawali laporan dari pasangan Kaji yang menduga banyak kecurangan terkait daftar pemilih tetap (DPT) palsu di Bangkalan dan Sampang, Madura, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur (Kapolda Jatim) saat itu, Irjen Herman Surjadi Sumawiredja, melakukan penyelidikan.

Setelah menelusuri berbagai data dan penelusuran, Herman SS menetapkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Jatim, Wahyudi Purnomo, sebagai tersangka pada 18 Februari. Kontan keadaan itu membuat heboh masyarakat Jatim dan menimbulkan konstalasi politik di tubuh institusi polisi.

Sehari setelah kejadian itu, Irjen Herman S. Sumawiredja, mendadak diganti Brigjen Anton Bachrul Alam, dan ditarik ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) untuk dinonjobkan. Dan penetapan Wahyudi Purnomo sebagai tersangka dinilai prematur sehingga oleh Anton Bachrul Alam dibatalkan dengan alasan tergesa-gesa menetapkan tersangka, sementara penyelidikan belum tuntas.

Masalah tak berhenti sampai di situ. Selanjutnya, Herman SS yang merasa kecewa mengundurkan diri dan mempercepat masa pensiunnya. Merasa dirinya sudah tak memiliki ikatan struktural dengan lembaga Kepolisian Republik Indonesia (Polri), pria yang memimpin Polda Jatim 3,5 tahun mulai berteriak lantang dan buka suara karena merasa didzalimi oleh petinggi Polri. Adanya intervensi dari jajaran pimpinan Mabes Polri yang menganulir kasus DPT fiktif membuatnya menjadi tak betah berada di kesatuannya. Sehingga Herman wajib berkata jujur sesuai hati nuraninya ketika apa yang diperbuatnya untuk mengungkap kecurangan malah dimentahkan pemimpinnya.

Bak bola salju. Ungkapan Herman jelas menggelinding dan akan menjadi polemik besar, serta membuat suasana di tubuh Polri memanas. Tak ingin kontroversi berlanjut sekaligus mengklarifikasi, Kapolri Bambang Hendarso, menyatakan bahwa institusi penegak hukum yang dipimpinnya tak pernah sedikit pun melakukan intervensi terhadap jajaran penyidik Polda Jatim terkait kasus DPT ganda. Pasalnya, pembatalan status tersangka Wahyudi Purnomo itu belum selesai diselidiki, tetapi terburu-buru aparat sudah menetapkan tersangka. Sehingga tak ada yang namanya intervensi.

Masyarakat tentu melihat ada ketidakberesan yang terjadi antara Herman S. Sumawiredja dengan Bambang Hendarso. Karena antara dua orang itu timbul ketidaksinkronan dalam menyikapi kasus yang sudah diselidiki akibat hasil pilgub Jatim. Malah, keduanya seperti saling menyerang dan bertentangan dalam menyikapi temuan DPT di Pulau Garam. Karena itu sudah jelas bila masyarakat bisa menangkap diantara kedua orang tersebut terlibat perseteruan.

Untuk itu, tak ada salahnya jika kasus penemuan DPT palsu dibuka kembali dan dicari siapa yang bertanggungjawab hingga menetapkannya menjadi tersangka. Mengingat dampak buruk tercetaknya DPT ganda akan membuat orang sama yang namanya dicetak lebih dari sekali akan menimbulkan permasalahan pelik ketika berlangsungnya pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pileg), karena bisa memberikan hak suaranya lebih dari satu.

Memang pilkada Jatim pelaksanannya paling rumit dan melelahkan dibanding pesta demokrasi di provinsi lain. Dan masyarakat pasti mengira pesta demokrasi di Jatim itu beres dan sengketa yang terkait dengan itu sudah diselesaikan dengan baik oleh pihak terkait. Namun ternyata hingga kini polemik yang terjadi masih terus berjalan dan merembet hingga harus membuat konflik baru di institusi Polri. Sehingga sangat disayangkan jika malah institusi yang tak terlibat politik malah harus saling bertikai sebab antara atasan dengan bawahan berbeda pendapat terkait temuan kecurangan di lapangan.

Saya sendiri mengaku sampai bingung dengan konflik antara sesama petinggi Polri tersebut. Mengingat kejadian itu sudah bernuansa politik. Namun saya yakin kebenaran akan tekuak dengan sendiri mengingat kesalahan apa pun pasti terbongkar. Sehingga pihak yang benar akan menjadi meraih kebenaran yang dinantikannya dan yang salah akan menerima konsekuensinya.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: