Sulitnya Mengakui Kekalahan

Suara Pembaca, Senin, 11 Mei 2009 (Surabaya Pagi)

Legowo. Kata itu mudah diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Itu jika mengacu pada kisruhnya elite politik pasca pemilihan legislatif (pileg), Kamis (9/4). Disebutkan, ada 45 juta warga yang tak bisa ikut menyalurkan hak suaranya akibat tak terdaftar karena dari berbagai berita yang dilansir media massa, disebutkan kelompok yang dapat disebut kubu oposisi merasa pemerintah diuntungkan dengan adanya berbagai kecurangan yang terjadi pada pileg, terutama kasus daftar pemilih tetap (DPT). Akibatnya suara parpol pemerintah berkuasa menggelembung dan di lain pihak suara parpol oposisi menyusut drastis.

Kondisi itu menurut petinggi PDIP, Gerindra, dan Hanura, membuat hasil pileg dinilai menguntungkan Partai Demokrat (PD) sebagai penyokong Presiden SBY. Sementara, di lain pihak merasa ketidakberesan dan kecurangan yang terjadi di berbagai daerah merugikan partai oposisi. Sehingga disebutkan pemimpin partai kubu oposisi, seperti Megawati, Prabowo Subianto, dan Wiranto, akan membawa kasus itu ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar disidangkan mengingat banyaknya pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan pileg. Meskipun melihat kenyataan sekarang rencana itu kemungkinan tak jadi, namun tetap masyarakat harus kritis menyikapinya.

Mengacu kejadian tersebut, saya menilai apa yang dilakukan elite parpol rival incumbent sebagai sebuah bentuk aksi tendensius dan hanya mendahulukan kepetingan partai. Pasalnya, jika ditelusuri lebih jauh, ternyata kecurangan yang dituduhkan itu tak semata-mata hanya dilakukan satu parpol saja, tetapi dilakukan setiap kontestan partai melalui setiap calegnya yang berkompetisi memperebutkan kursi anggota dewan.

Sehingga klaim bahwa banyaknya individu yang tak termasuk dalam DPT sebagai konstituen partai oposisi yang tak dapat menyontreng hingga membuat suara partai bersangkutan menurun dapat disebut sebagai tindakan keliru dan terkesan mengada-ada. Karena tak mungkin dalam satu wilayah masyarakat akan memilih hanya satu partai saja sebab hanya kejadian luar biasa yang dapat mengondisikan masyarakat menyalurkan hak suaranya seperti itu.

Seperti yang dikatakan Ketua MK Mahfud MD, bergulirnya kasus DPT bukan salah satu partai saja, melainkan semua partai. Karena sebelum disahkan KPU, daftar pemilih sementara (DPS) sebelum menjadi DPT diserahkan kepada setiap Fraksi Partai di DPR-RI. Dan ketika KPU memberikan DPT kepada DPR yang terdiri semua unsur parpol, para wakil rakyat tersebut menyetujui dan tak mempermasalahkannya. Karena itu menjadi lucu jika sekarang setelah kubu oposisi kalah dalam pileg baru ribut-ribut ingin menggugat KPU yang dinilai propemerintah guna mencari siapa yang harus bertanggungjawab.

Memang harus diakui kualitas penyelenggaraan pemilu 2009, menurun dibanding pemilu sebelumnya yang sudah dilakukan sejak pertama kali pada 1955. Namun, bukan berarti ketidaksempurnaan tersebut dijadikan alasan bagi Mega dkk., untuk menggugat hasil pileg. Lagian jika banyaknya warga yang tak terdaftar dalam DPT itu belum tentu akan menyontreng partai oposisi, seperti yang selama ini diklaim Mega, Prabowo, dan Wiranto. Mengingat tak tercantumnya nama warga itu bersifat random dan tak mungkin seluruh penduduk di daerah tersebut akan menyontreng partai yang sama. Berpatokan dari aturan hukum itu maka Mahduf MD menilai ketidakpuasan petinggi parpol opisisi yang akan membawa kasus itu ke MK salah alamat.

Saya menilai apa yang ditunjukkan Mega, Prabowo maupun Wiranto, sebagai sebuah tindakan gegabah. Dan di satu sisi menunjukkan bahwa yang bersangkutan tak dapat menerima kenyataan bahwa rakyat sekarang lebih cerdas dalam memilih pemimpin. Faktanya, meningkatnya perolehan suara Partai Demokrat menandakan rakyat masih ingin pemerintahan SBY dapat terus berlangsung hingga lima tahun ke depan. Sehingga jalan satu-satunya adalah masyarakat menyalurkan aspirasi suaranya ketika pileg berlangsung.

Penilaian saya bukannya asal-asalan sebab beberapa hari setelah perolehan suara PDIP tertinggal jauh dari PD menurut versi berbagai lembag quick count, Mega sempat melontarkan pernyataan bahwa partainya tak kalah jika 45 juta warga yang tak masuk DPT bisa menggunakan hak suara. Berhubung banyak simpatisan PDIP tak bisa menyontreng, Mega berujar partainya dicurangi dan akhirnya kalah suara. Dan tetap bukan kalah seperti yang dinilai banyak kalangan.

Pendapat itu bukan kali ini saja dilontarkan. Dulu setelah kekalahan pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dengan SBY-JK, Mega juga sempat melontarkan dirinya tak kalah, namun hanya tak beruntung dan perolehan suaranya tak mencukupi. Karena itu, sangat menggelikan sekali komentar Ketua Umum PDIP tersebut yang sudah cukup lama ini tak pernah mau mengakui realita. Dan sekali lagi, itu membuktikan dia tak pernah legowo dalam menerima kenyataan yang menimpa dirinya.

Saya berharap elite politik bisa semakin dewasa dalam menyikapi hasil pesta demokrasi. Jangan hanya kepentingan partainya saja yang dikedepankan, tetapi sebaiknya kepetingan negara dan rakyat Indonesia yang mesti didahulukan. Jika banyak petinggi partai tak juga memperlihatkan sikap kedewasaan dan tak mencerminkan pribadi kenegawaranan seperti ditunjukkan para pejuang Tanah Air dulu, maka yang rugi dia sendiri. Dan masyarakat akan semakin menilai politikus yang tak legowo dalam menyikapi hasil pesta demokrasi sebagai individu kekanak-kanakan.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa Psikologi UMM dan Pegiat Pers Kampus Bestari

Satu Tanggapan to “Sulitnya Mengakui Kekalahan”

  1. emmychen Says:

    pemilu paling memalukan sepanjang sejarah Indonesia…

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: