Tragedi Malang, Cerminan Pejabat Abai Pendidikan

Suara Pembaca, Selasa, 14 April (Surabaya Pagi)

Dunia pendidikan Tanah Air pada 2009 sedang berbahagia karena untuk pertama kalinya sejak bangsa Indonesia merdeka anggaran pendidikan dalam APBN dipenuhi sesuai amanat konstitusi sebesar 20 persen. Sehingga dapat disebut jika pemerintah ingin memanjakan pendidikan dengan memberikan porsi dana belanja paling besar dibanding bidang lainnya. Tujuan pemerintah meningkatkan alokasi bidang pendidikan supaya kesejahteraan guru terangkat dan dikuti peningkatan kualitas proses pengajaran transfer ilmu kepada muridnya hingga menciptakan peningkatan kualitas akademik siswa.

Sayangnya, kebijakan bagus pemerintah pusat tak diikuti pemerintah Kabupaten Malang (Pemkab) Malang. Buktinya, di saat pemerintah pusat getol membelajankan anggaran untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan, Pemkab Malang malah berbuat sebaliknya. Sehingga yang terjadi adalah ketidaksinkronan dan saling bertabrakan antara kebijakan pemerintah pusat dengan daerah. Efeknya, nasib dunia pendidikan tak kunjung beranjak membaik.

Adalah kasus diangkutnya kembali mebelir di beberapa sekolah dasar negeri (SDN) di wilayah Kabupaten Malang, oleh pihak pengrajin menjadi akar persoalannya. Karena merasa tidak puas atas tak dibayarnya hasil kerjanya, maka produsen bangku dan kursi sekolah mengangkut kembali barangnya yang sudah dua tahun ini ditempatkan di 33 kecamatan yang ada di daerah Kabupaten Malang. Kejadian itu patut disesalkan mengingat proses pengambilan bangku dan kursi siswa dilakukan di saat jam pelajaran kelas masih aktif.

Setelah ditelusuri peristiwa itu terjadi karena pengrajin merasa diperlakukan tak adil dengan tak kunjung juanya Pemkab Malang membayar melalui rekanan yang ditunjuk, yang akhirnya pihak pembuat mebelir muntab dan mengambil bangku serta kursi saat murid SD sedang belajar di kelas. Sehingga banyak siswa yang sampai menangis karena berusaha mempertahankan tempat duduknya. Padahal mereka itu masih kecil dan harus berjuang melawan tenaga orang dewasa, yang membuat saya tak bisa membayangkan bagaimana perasaan siswa SD yang bangkunya diambil dengan paksa.

Menyikapi itu, Bupati Malang, Sujud Pribadi, seolah tak ambil pusing dengan kejadian yang mencoreng institusi yang dipimpinnya. Faktanya, orang nomor satu di lingkungan pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Malang, malah tak kunjung mengeluarkan kebijakan yang dapat menenangkan hati masyarakat, khususnya siswa dan guru SD yang sudah menjadi korban tidak responsinya Pemkab Malang hingga sarana pendukung kegiatan pembelajaran di kelas diangkut pengrajin. Padahal kasus yang mencoreng muka dunia pendidikan itu sudah berlangsung dua minggu lebih dan sampai saat ini belum ada langkah konkret yang diambil bupati.

Yang mengkhawatirkan, ketika kalangan pecinta pendidikan dan akademi menyuarakan keprihatinannya dan membantu dengan memberikan pinjaman bangku sekolah, Sujud Pribadi saat kejadian itu masih ramai diperbincangkan masyarakat malah meninggalkan Kabupaten Malang demi memenuhi undangan kampanye partai pendukungnya di Jember. Berkaca dari itu, masyarakat bisa dengan fair menilai jika penguasa Kabupaten Malang tak peduli dengan nasib yang dialami siswa SD, karena lebih mengedepankan kepentingan pribadinya daripada mengurusi persoalan yang saya nilai lebih mendesak sebab wajib membutuhkan penanganan segera.

Lebih gawat lagi, di saat tak kunjung juga menemukan solusi atas nasib tak terurusnya siswa SD di Ampelgading dan Bulululawang yang bangku maupun kursi di kelasnya diambil paksa oleh produsen mebel, Sujud Pribadi beserta jajaran bawahannya masih sempat-sempatnya akan meninggalkan wilayahnya dengan alasan akan melakukan balasan kunjungan studi banding ke salah satu kabupaten baru hasil pemekaran di Sumatera Utara. Kenyataan itu menimbulkan sikap antipati masyarakat yang semakin membuncah kepada bupati yang dinilai tak punya nurani dan etika dalam menjabat sebagai kepala daerah.

Mungkin karena berpikir cekak, sebelumnya Sujud Pribadi dengan entengnya berkomentar yang isinya sangat tak apresiatif untuk mencari jalan keluar atas masalah yang mengguncang psikologis calon generasi bangsa itu. Pasalnya, bukannya membuat kebijakan produktif di tengah keadaan mendesak, bupati malah menebar ancaman ke pihak pengrajin akan membawa kasus itu ke ranah hukum. Dan bilang jika masyarakat tak tahu secara pasti akar persoalan yang sebenarnya sehingga banyak yang berlebihan menyikapi kasus penarikan bangku sekolah.

Sehingga sangat wajar bila publik tambah geregetan dengan sikap Sujud Pribadi yang dinilai mokong dan tak punya rasa tanggungjawab. Pasalnya, masyarakat sekarang sedang menunggu kebijakan solutif yang dibuat Pemkab Malang melalui Dinas Pendidikan (Diknas) guna mencegah ekses buruk terhadap murid SD. Idealnya Pemkab Malang bisa segera mengambil tindakan tegas dan solutif untuk mengatasi masalah tersebut agar tak semakin banyak siswa lainnya yang mengalami peristiwa tak mengenakkan tersebut. Bukannya sibuk mengumbar komentar yang tak perlu ke pihak lain tanpa mencari solusi. Itu penting supaya kasus penyitaan bangku tak semakin membuat murid SD tertekan dan tak selamanya belajar hanya beralaskan tikar atau duduk di atas tanah yang dilapisi karpet.

Saya sendiri sangat jengkel ketika bupati beserta wakilnya tak sekali pun menyinggung bahwa masalah yang terjadi itu telah mencoreng citra mereka dan menganggap semua itu hanya masalah kecil. Jika benar pikiran pemimpin Pemkab Malang seperti itu, maka dapat saya simpulkan jika penguasa tak memiliki pemikiran yang bagus dan bijka. Dan sebaliknya, menunjukkan betapa rendah dan tak berkualitasnya cara berpikir yang bersangkutan dalam menangani masalah yang benar-benar mencoreng dunia pendidikan. Karena hingga sekarang bupati terkesan tak mendengar aspirasi publik yang getol mengkritiknya, yang dibiarkannya berlalu begitu saja.

Di samping itu, masyarakat juga seperti dikibuli oleh pemimpinnya mengingat saat kampanye pemilihan bupati dulu Sujud pernah berjanji akan memajukan pendidikan di wilayah Kabupaten Malang jika kembali terpilih. Namun sayang, dia tak ingat dengan ucapannya sendiri ketika sudah duduk di kursi empuknya. Sehingga dapat disebut jika Pemkab Malang, khususnya bupati dan wakilnya tak bisa menyelesaikan permasalahan mebelir dengan baik, yang dibuktikan dengan tak ambil pusingnya pejabat Pemda Kabupaten Malang yang membiarkan masalah tersebut berlarut-larut hingga saat ini.

Erik Purnama Putra

Pelajar Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang dan Aktif Bergiat di Pers Kampus Bestari

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: