Menggugat Keterwakilan Legislator Perempuan

Sabtu, 16 Mei 2009 (Jurnal Nasional)

Proses penghitungan manual suara pemilihan legislatif (pileg) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah selesai dilaksanakan, Sabtu (9/5). Meskipun banyak kecacatan yang mengiringi pengitungan manual, namun hasilnya sudah terlanjur ditetapkan. Sehingga jika ada pihak yang tidak puas bisa melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Namun, ada kabar buruk bagi kaum hawa terkait penetapan suara hasil pileg. Pasalnya dari data yang dilansir KPU menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan di parlemen jauh di bawah 30 persen. Alih-alih mendekati angka 30 persen, yang ada malah tidak sampai separuhnya dari kuota ideal yang diamanatkan Undang-Undang (UU) sebab yang terpilih prosentasenya sekitar 13 persen. Pasalnya, dari 550 anggota dewan baru yang terpilih, perwakilan perempuan yang menjadi anggota DPR-RI hanya berjumlah 73 orang.

Sehingga jika dikaitkan dengan aturan berlaku Pasal 65 Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2003 yang direvisi menjadi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, tentang ketentuan keterwakilan perempuan sebesar 30 persen dari total caleg yang diajukan parpol, maka kuota itu tak terpenuhi. Dan dapat disebut ada pelanggaran yang terjadi terkait minimnya tingkat keterpilihan legislator perempuan.

Bukan bermaksud mencari kambing hitam, namun harus ada pihak yang perlu bertanggungjawab atas keadaan rendahnya keterwakilan perempuan di Senayan. Jika diurai permasalahannya, sistem perebutan suara terbanyak calon legislator (caleg) yang ditetapkan MK dituding sebagai biang keladi minimnya legislator perempuan di Indonesia. Karena saat pileg berlangsung sangat jarang sekali caleg perempuan yang ditetapkan pada nomor urut satu atau berada di nomor atas, yang didominasi laki-laki.

Kondisi itu menjalar pada banyaknya caleg perempuan yang gugur di tengah jalan sebab tak mampu bersaing dengan caleg laki-laki yang diplot sebagai calon utama anggota dewan oleh setiap pemimpin partai politik (parpol). Belum lagi masih ada kalangan yang berpendapat perempuan tak bisa bekerja keras sehingga muncul pandangan remeh terhadap perempuan, yang membuat masyarakat tak memilih caleg perempuan sebab khawatir tak mampu mengurusi permasalahan banga.

Sangat disayangkan sekali hingga sekarang nasib belum berpihak pada perempuan. Padahal kondisi itu bisa berakibat pada kondisi bangsa ini yang semakin tidak terurus dengan baik. Pasalnya ada sebuah teori yang menyatakan jika perempuan diberi akses dan keleluasaan untuk membantu laki-laki mengurus sebuah bangsa, baik di pemerintahan maupun di unsur legislatif, maka nasib Indonesia bisa lebih baik.

Erik P. Putra

Mahasiswa UMM erikeyikumm@yahoo.co.id

Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III UMM

Satu Tanggapan to “Menggugat Keterwakilan Legislator Perempuan”

  1. Semangat MK masih “Khalifah-isme” ….. yang mimpin musti laki-laki.
    May be.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: