Kebejatan Anggota DPR

Forum Pembaca, No. 03, 10 Mei 2009 (Majalah Forum Keadilan)

Kembali lagi wajah Terungkap lagi kasus korupsi yang melibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kali ini yang terlibat adalah Abdul Hadi Jamal, anggota Komisi V DPR-RI dari Partai Amanat Nasional (PAN) yang tertangkap tangan menerima suap senilai Rp 1,134 miliar dari tangan Komisaris PT Kurniadjaja Wirabhakti Hontjo Kurniawan. Juga ditangkap seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bekerja di lingkup Departemen Perhubungan (Dephub) Darmawati, yang bertugas sebagai perantara Abdul Hadi Jamal dan Wirabhakti H. Kurniawan. Itu dibuktikan KPK yang menemukan uang US$ 80.000 dan Rp 54 juta dari dalam mobil wanita PNS itu. Penggerebekannya sendiri dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kawasan Jl Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Senin (2/3).

Penangkapan tiga orang yang dapat disebut rekanan itu terkait proyek pelabuhan di Selayar dan bandara di Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai bagian rencana percepatan pembangunan dermaga di wilayah Indonesia Timur.. Di mana dua proyek itu rencananya termasuk akan dibiayai anggaran stimulus fiskal untuk pembangunan infrastruktur Dephub, yang anggaran stimulus fiskal tersebut dibahas dalam Panitia Anggaran (Panggar) DPR.

Keberhasilan KPK membongkar skandal suap tersebut semakin mengibarkan nama institusi di bawah pimpinan Antasari Azhar itu sebagai lembaga penegak hukum yang giat dan terus konsen dalam memberantas korupsi di negeri ini. Sebaliknya, tertangkapnya anggota legislator tersebut semakin memperpuruk citra DPR di mata masyarakat. Pasalnya tak hanya sekali saja KPK menangkap anggota dewan yang terlibat kasus pidana korupsi, melainkan sudah kesekian kalinya penghuni Senayan menjadi pesakitan akibat tidak bisa mengelak dari KPK setelah terbukti menerima uang suap.

Berita penangkapan itu jelas menggemparkan elite politik nasional dan masyarakat, serta turut memukul PAN karena image partai bisa ternoda apalagi kurang sebulan lagi pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) berlangsung. Di samping itu juga akan membuat kredibilitas DPR semakin hancur, juga membuat suasana hati wakil rakyat lainnya panas dingin sebab KPK akan menyelidiki pelaku lainnya mengingat biasanya kasus korupsi tidak dilakukan seorang diri, melainkan berjamaah. Apalagi ketika diperiksa KPK setelah ditangkap politikus PAN itu sempat menyebut koleganya sesama anggota DPR, Jhony Allen Marbun, dari Fraksi Demokrat ikut menikmati uang haram itu. Sehingga pengembangan skandal memalukan itu wajib diselesaikan KPK.

Sementara masyarakat yang geram dengan ulah bejat anggota dewan itu pasti berharap KPK terus melakukan penyidikan kepada Abdul H. Jamal. Karena dengan cara itu KPK bisa mengembangkan kasus itu dan melakukan penyelidikan kepada semua anggota Komisi V DPR-RI yang terlibat menikmati uang hasil kongkalikong proyek, serta pihak penyuap lainnya. Itu semua mesti dilakukan KPK agar kasus penyuapan itu bisa diusut tuntas dan semua pihak yang terlibat mendapatkan ganjaran setimpal atas perbuatannya.

Berkaca dari kejadian itu jelas sekali bahwa banyak sekali anggota dewan yang ketika sudah duduk di kursi empuk Senayan menjadi lupa diri dan tak lagi dapat memegang amanah sebagai wakil rakyat yang bertugas menyampaikan aspirasi rakyat. Mereka tak pernah mau belajar dari peristiwa rekannya yang sudah dijebloskan ke penjara oleh KPK dan dapat disebut sebagai keledai intelektual. Karena terbukti mereka lebih banyak menuruti nafsu pribadi, yakni memperkaya diri dan tak lagi mengindahkan aturan berlaku sebab telah melakukan abuse of power, meskipun sebenarnya mereka paham dengan aturan hukum.

Kekuasaan yang melekat pada dirinya bukannya dipergunakan untuk menjalankan amanah pekerjaannya, melainkan untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya. Padahal jika ditelusuri, orang yang menjadi anggota legislator sudah mendapatkan banyak fasilitas kerja mewah, tunjangan uang dinas melimpah dan gaji puluhan juta. Sayangnya semua kenikmatan itu dirasa belum cukup yang membuatnya harus mencarinya lagi materi keduniawian dengan cara ilegal, yaitu memanfaatkan jabatan yang disandangnya demi mengeruk harta sepuas-puasnya.

Sehingga jika anggota dewan sudah berperilaku demikian maka dapat dikatakan moralnya sudah bejat karena tak lagi sanggup menahan diri dari segala godaan kesenangan duniawi. Karena itu sangat wajar bila masyarakat sekarang sudah tak percaya lagi dengan DPR sebab keberadaan lembaga legislatif itu dinilai tak memperjuangkan nasib rakyat dan malah bikin rusak tatanan kehidupan demokrasi di negeri ini. Dan kondisi itu tak bisa dibiarkan terus berlanjut. Untuk itu kita harapkan KPK semakin gencar memberantas korupsi dan tak pandang bulu untuk menyikat habis semua koruptor di Indonesia.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Koran Kampus Bestari UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III Unmuh Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: