Pemutakhiran DPT Guna Menekan Golput

Forum Pembaca, Rabu, 26 Mei 2009 (Duta Masyarakat)

Pelaksanaan pemilihan presiden (pilpres) pada 8 Juli, kurang dari dua bulan. Dan di tengah makin mepetnya persiapan menjelang perhelatan akbar pesta demokrasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum dihadapkan pada permasalahan pelik seputar pemutakhiran daftar pemilih sementara (DPS) yang akan digunakan KPU sebagai pegangan untuk dijadikan daftar pemilih tetap (DPT).

Kondisi itu bukannya tak disadari KPU, maka itu Ketua KPU Hafidz Anshary menyerukan kepada masyarakat yang pada pemilihan legislative (pileg) namanya tak tercantum diharapkan proaktif mendaftarkan diri kepada petugas RT/RW agar didata. Tak hanya itu, seruan juga ditujukan kepada pemimpin partai politik (parpol) yang disarankan ikut mengawal proses pembaharuan data DPS hingga DPT supaya kelak tak terjadi keributan jika banyak warga tak bisa menyalurkan hak pilihnya pada pilpres. Sehingga lebih baik semua unsur, baik pemerintah, KPU, pimpinan parpol, hingga masyarakat seyogyanya ikut menyukseskan pembuatan DPS supaya pemilu 2009, tak terjadi kekacauan seperti saat pileg.

Untuk itu, salah satu caranya adalah dengan menggencarkan sosialisasi melalui media dan menurunkan petugas ke lapangan dengan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berpartisipasi ikut menyukseskan jalannya pesta demokrasi di negeri ini dengan mengawal penyusunan DPS. Itu penting agar pasca pilpres jika ada pihak yang kalah tak lagi menjadikan DPT sebagai kambing hitam atas kekalahannya. Karena hal itu sama saja mereka menyalahkan rakyat, bukannya mengevaluasi kinerjanya dalam menghadapi pesta demokrasi.

Di samping itu, pemutakhiran DPT juga untuk membendung jumlah golongan putih (golput) yang diramal akan terus meningkat. Karena golput bisa jadi bukan hanya kelompok orang yang tak memilih, melainkan banyaknya warga yang bisa menggunakan hak pilihnya. Dari keadaan itu lah yang sebenarnya membuat banyak masyarakat menjadi tidak bisa memilih pada pileg akibat buruknya kinerja KPU, yang membuat angka golput merajalela.

Menyikapi itu sudah menjadi kewajiban bagi KPU agar tak bekerja secara lamban dalam menghadapi pelaksanaan pilpres. Pasalnya potensi meningkatnya golput cukup besar sehingga harus diantisipasi dengan menggalakkan sosialisasi dan pembuatan DPT yang mampu mencakup semua pemilih yang mempunyai hak suara. Karena sangat disayangkan jika biaya besar yang berjumlah Rp 40 triliun lebih tak digunakan secara maksimal.

ERIK PURNAMA PUTRA

Pelajar Psikologi UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III Unmuh Malang, 65144

Satu Tanggapan to “Pemutakhiran DPT Guna Menekan Golput”

  1. zarkasiunjajbi Says:

    saya sependapat dengan anda dan yang paling penting KPU bekerja secara profesional dan harus membuka diri atas saran masukan dari masyarakat agar pilpres nanti sukses sesuai asas yang harus ditaati oleh KPU sebagai penyelenggara, sebagaimana yang diatur dalam UU No.22Tahun 2007 Tentang penyelenggara Pemilu, yaitu antara lain asas kepastian hukum, transparan, akuntabel dll.
    sebagai ilustrasi Kinerja KPU pada pemilu PILEG melanggar semua asas yang yang tercamtum dalam UU No.22Tahun 2007 tersebut, semoga KPU evaluasi diri trim.s

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: