Polemik Pejabat yang Berbisnis

Sabtu, 13 Juni 2009 (Jurnal Nasional)

Perdebatan panjang mengenai pejabat negara yang menjalankan bisnis terus mengemuka. Baru-baru ini Presiden SBY mengingatkan masalah itu dan menyampaikan pendapatnya bahwa sangat rawan terjadi penyimpangan jika seseorang yang duduk di lingkaran pemerintahan masih menjalankan usahanya. Karena di satu sisi dapat memunculkan kerancuan posisinya sebagai negarawan atau sebagai usahawan hingga dimungkinkan terjadi berbagai pelanggaran dalam bentuk pengelolaan unit bisnis yang dijalankan pejabat bersangkutan.

Meskipun Presiden SBY tak secara langsung menyebut nama seseorang. Namun dapat dipastikan bahwa pernyataan itu untuk mengingatkan banyaknya petinggi negara sekaligus pengusaha yang berada di jajaran eksekutif agar mawas diri supaya tak lupa diri dengan jabatan yang disandangnya. Mengingat ada konsekuensi yang harus ditanggung pebisnis yang saat ini menjalankan tugas negara dengan menjabat di pemerintahan jika tetap mengurusi bisnis. Pasalnya hal itu dapat menjadi preseden buruk akan munculnya vested interest, mengingat jika ada tender dari berbagai departemen pemerintahan maka biasanya perusahaan kontraktor milik pejabat yang akan mengerjakan proyek itu.

Berkaca dari itu memang ada benarnya jika pengusaha yang duduk di pemerintahan untuk melepaskan unit bisnisnya dan fokus dengan pekerjaannya supaya konsentrasi kerjanya tak bercabang. Karena jika sudah mengemban amanah sebagai pejabat negara, sudah semestinya yang bersangkutan melepas atribut pengusahanya agar dapat mencurahkan segala waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kepentingan negara. Maka itu perlu ditekankan pentingnya kebesaran hati bagi pejabat yang berbisnis agar dikemudian hari tak rancu menjalankan tugas pemerintahan.

Harus diakui orang yang berbisnis atau berdagang itu merupakan sebuah profesi mulia sebab menciptakan lapangan kerja sendiri dan bahkan menyediakan lapangan pekerjaan untuk orang lain hingga membantu mengurangi beban pemerintahan dalam hal menyelenggarakan lapangan pekerjaan. Di samping itu pengusaha juga ikut menggerakkan perekonomian negara. Sehingga keberadaan mereka patut didukung penguasa sebab dampaknya positif bagi kelangsungan negara.

Dan memang boleh-boleh saja pejabat negara tetap menjalankan bisnisnya sebab dalam UU manapun tak ada larangan bagi pejabat dari kalangan pengusaha untuk menjalankan bisnisnya. Namun yang tak boleh dilupakan adalah ketika sudah menjadi negarawan jangan menonjolkan identitas pengusahanya sebab akan dinilai kurang baik oleh masyarakat. Sebab sangat sulit menilai diri sendiri dan melakukan pengawasan internal oleh pejabat tentang apakah dirinya telah melakukan vested interest.

Karena itu, jika ada yang merasa tersindir dengan pernyataan Presiden SBY, lebih baik mawas diri dan tak usah marah sebab hal itu demi kebaikan pribadinya.

E Purnama Putra

Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Satu Tanggapan to “Polemik Pejabat yang Berbisnis”

  1. Saya heran mereka masih saja saling menjelekkan, program mereka itu apa saja sih?

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: