Kritikan Harus Proporsional

Sabtu, 27 Juni 2009 (Jurnal Nasional)

ADA yang unik dalam kompetisi pemilihan presiden (pilpres) yang dilangsungkan tanggal 8 Juli, yakni semua pasangan capres-cawapres diwajibkan KPU untuk ikut acara debat antarkandidat yang diadakan lima kali. Tujuan diadakannya debat antarcalon presiden yang disiarkan langsung televisi tersebut agar masing-masing capres dapat memanfaatkan momen itu untuk mengeluarkan pemikiran dan gagasannya sehingga dari situ masyarakat dapat menilai kelebihan dan kekurangan setiap calon pemimpin negeri ini.

Dari debat kandidat pertama yang sudah dilakoni, timbul pro kontra di antara tim sukses ketiga capres. Pihak incumbent yang diwakili Partai Demokrat setuju dengan format awal, di mana setiap pihak mengeluarkan argumentasi untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan moderator. Sehingga tak terjadi debat kusir dan saling menjatuhkan.

Sementara, penantang pemerintah melalui PDI-P dan Golkar menginginkan format debat capres diubah agar lebih interaktif, di mana antarcapres bisa saling melontarkan pertanyaan. Alasan yang digunakan pihak oposisi adalah agar debat tidak berjalan monoton hingga menyebabkan itu masyarakat kurang antusias mengikuti debat yang terkesan normatif.

Perbedaan cara pandang kedua kubu tersebut sah-sah saja untuk diajukan kepada KPU. Namun yang pasti, debat antarcapres yang merupakan agenda resmi menyongsong perhelatan pilpres harus menonjolkan etika dan tak boleh dijadikan ajang menjatuhkan saingannya. Karena sekarang masyarakat merindukan model pemimpin yang mampu dijadikan teladan, bukannya pemimpin yang terlihat sok pintar dan berkuasa. Maka itu, sepatutnya ketiga pasangan capres untuk tak lagi mengumbar kritik membabi-buta yang tak sesuai akidah norma masyarakat.

Kita tentu ingat beberapa waktu lalu setiap capres-cawapres saling mengeluarkan pernyataan bernada sindiran. Bahkan ada yang terang-terangan mengkritik pedas hingga terkesan menjatuhkan dengan harapan masyarakat sadar bahwa calon yang dikritik banyak kelemahannya.

Padahal kondisi itu bertentangan dengan deklarasi pemilu damai yang disebutkan bahwa ketiga calon pemimpin neger ini bertekad untuk tak menyerang secara personal pribadi calon. Sehingga saya menilai jika masih ada yang mengeluarkan statemen yang mengungkap track record buruk rivalnya, maka calon bersangkutan tak layak dipilih masyarakat.

Pasalnya, sebagai calon penghuni Istana Negara, sudah sepatutnya ketiga capres lebih memikirkan bagaimana menyampaikan visi dan misinya secara gamblang kepada rakyat seperti dalam acara debat kandidat supaya lebih fair dan terhormat. Bukannya saling menjatuhkan antarpasangan yang tak ada gunanya dan tak ada manfaatnya bagi kemajuan negara ini.

Maka itu, saya sarankan agar antarpasangan capres-cawapres tidak saling melontarkan kata-kata yang tidak sepantasnya sebab tidak menunjukkan sebagai cirri pribadi negarawan. Yang mesti dilakukan adalah kritik sesuai sasaran dan tak tendensius. Dan jika masih ada capres yang sukanya mengkritik, hal itu ama saja membuka kedoknya bahwa dia tak percaya diri. Mengingat jika percaya diri, pasti tak sibuk mengkritik pesaingnya dan lebih berkonsentrasi pada penyampaian program yang diusungnya.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa Psikologi UMM dan Aktivis Pers Kampus Bestari

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: