Mengkritisi Tindakan Berlebihan Kejagung

Rabu, 24 Juni 2009 (Jurnal Nasional)

TINDAKAN institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengawasi barang cetakan berupa buku sungguh keterlaluan dan tidak pada tempatnya. Hal itu terjadi ketika Bagian Intelijen Kejagung merasa perlu untuk meneliti lebih serius beredarnya lima buku yang dirasa bertentangan dengan bidang ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Dari berbagai media, dilansir lima buku yang sedang diselidiki Kejagung sebab isinya dinilai menyimpang merupakan buku sejarah perjalanan bangsa. Adapun lima buku yang menjadi kontroversi, yaitu Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (karya John Roosa), Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (karya Socratez Sofyan Yoman), Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (karya Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M. Dahlan), Enam Jalan Menuju Tuhan (karya karya Darmawan), dan Mengungkap Misteri Keragaman Agama (Syahruddin Ahmad).

Kelima buku di atas, seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Jasman Panjaitan, saat ini sedang dipersoalkan lembaga kejaksaan sebab dirasa menggangu Ipoleksosbudhankam. Hal itu sesuai dengan UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU No 4/Pnps/1963/ tentang Pengamanan Barang yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Karena diyakini semua buku itu berpotensi bisa memunculkan gangguan ketertiban umum maka kejaksaan perlu untuk menelaah lebih lanjut keberadaannya sebelum beredar luas.

Kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi pada 2007, di mana kejaksaan melarang beredarnya buku sekolah mata pelajaran sejarah yang akan digunakan siswa sebagai referensi proses belajar mengajar sebab di dalam buku tak mencantumkan kata “PKI” dalam setiap kalimat Gerakan 30 September 1965. Pada saat itu, langkah yang ditempuh kejaksaan menuai protes keras dan kritik tajam sebab dinilai banyak kalangan kurang sesuai koridor.

Berkaca dari kejadian itu saya menilai langkah yang ditempuh pihak Kejagung sudah terlalu over dan tidak masuk akal. Dan dengan mengambil langkah tegas dengan beredarnya kelima buku di atas sepertinya kejaksaan ingin mengulang kebijakan yang bakal direaksi balik banyak kalangan akademisi, sejarawan maupun penulis. Maka itu, seyogyanya kejaksaan lebih bijak untuk mengambil tindakan agar tindakannya tepat dan tak ditentang masyarakat.

Sebagaimana kita tahu, buku adalah jendela dunia. Sehingga dengan semakin banyaknya buku yang ditulis dan beredar di masyarakat maka akan berdampak pada meningkatnya daya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan suatu peristiwa. Maka itu sangat aneh jika buku yang menceritakan sejarah masa lalu yang dapat memberikan pencerahan kepada pembaca, serta keberadaannya secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya, malah harus diawasi oleh institusi penegak hukum penuntut tersebut.

Sangat disayangkan sekali tindakan “pembredelan” kejaksaan yang sepertinya ingin kembali ke masa Orde Baru, di mana terjadi penyeragaman versi sejarah dengan melarang beredarnya buku yang memuat cerita versi lain sejarah. Mengingat saat iklim demokrasi sedang berkembang berkembang di Indonesia sehingga jangan sampai profesi penulis buku yang mulai harus dihadapi dengan kekuasaan secara arogan sebab malah akan membuat rakyat marah.

Erik Purnama Putra
Aktivis Pers Kampus Bestari UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: