Dampak Keputusan MK Menganulir KPU

Majalah Forum Keadilan, Edisi No. 16, 9 Agustus 2009

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11 Juni yang membatalkan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 259 terkait dengan penetapan kursi tahap III, di mana kursi di tingkat provinsi dihitung suara di tingkat daerah pemilihan yang masih memiliki sisa suara kursi saja menimbulkan pergeseran kursi beberapa partai politik (parpol) yang lolos parliamentary threshold. Karena dengan ketetapan MK tersebut maka ada 5 dari 9 parpol yang meloloskan kadernya duduk di kursi legislator harus mengalami perubahan. Di satu sisi ada parpol yang diuntungkan sebab mengalami peningkatan jumlah kadernya yang lolos ke Senayan. Namun juga ada yang mengalami penurunan jumlah wakil rakyat akibat dibatalkannya hasil penghitungan model KPU.

Dari beberapa jumlah parpol yang meloloskan kadernnya di Senayan, Partai Hanura mengalami kerugian sebab harus kehilangan 2 kursi dari total 18 menjadi 16 kader yang duduk di DRP-RI, Partai Golkar kehilangan 1 kursi menjadi 106 anggota dari sebelumya 107, dan Partai Demokrat menyusut dari 150 menjadi 149 atau berkurang 1 kursi. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan tambahan 3 kursi menjadi 46, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari sebelumnya 27 anggota DPR-RI sekarang naik 28.

Masalah tak berhenti sampai di situ, sebab baik partai yang mengalami perubahan kursi maupun tetap masih menghadapi persoalan internal terkait perubahan nama anggota legislator yang lolos di Senayan. Salah satu contoh yang menonjol adalah terpentalnya Ketua DPR periode 2004-2009, Agung Laksono dari kursi Senayan. Sedangkan nama baru seperti Eurico Guiterres, malah beruntung akhirnya lolos akibat hasil keputusan MK yang membatalkan penghitungan model KPU.

Akibat dampak perubahan komposisi wakil rakyat yang duduk di parlemen akan mengalami masalah pada internal parpol masing-masing sebab kader yang harusnya lolos akhirnya terpental. Sebaliknya yang dulu gagal malah sekarang mendapat berkah dan lolos sebagai anggota legislator. Sehingga dimungkinkan terjadi gesekan antarkader sebab ada yang kecewa dan bahagia menyikapi keputusan MK. Maka itu parpol wajib menyelesaikan pekerjaan rumahnya supaya masalah itu tak meluas.

Tak hanya itu, masalah lain akibat pembatalan kursi anggota DPR-RI adalah semakin membuat kinerja KPU semakin berat di tengah persiapan menghelat pemilihan presiden (pilpres) yang kurang 1 bulan lagi. Mengingat di saat KPU masih disibukkan persiapan untuk menyukseskan pesta demokrasi agar berjalan lancar, yang tentu menyita waktu dan pikiran. KPU masih harus mengurusi masalah penetapan nama anggota dewan yang lolos ke Senayang. Sehingga ditakutkan kinerja lembaga pimpinan Abdul Hafiz Anshary tak maksimal bekerja sebab konsentrasinya terpecah mengurusi masalah itu.

Meskipun begitu, keputusan MK yang membatalkan kursi parpol versi KPU itu bersifat mengikat dan menjadi rujukan akhir bagi penetapan komposisi jumlah anggota DPR-RI. Karenanya, kita tunggu saja agar KPU segera merilis nama resmi anggota DPR-RI periode 2009-2014, supaya masyarakat tahu siapa saja para wakil rakyat terpilih.

Erik Purnama P.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
erikeyikumm@yahoo.co.id

Satu Tanggapan to “Dampak Keputusan MK Menganulir KPU”

  1. Semoga mereka dapat menerimanya dengan lapang dada.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: