Diskriminasi Kejagung Tangani Kasus

Senin, 13 Juli 2009 (Jurnal Nasional)

Kaburnya koruptor Djoko Tjandra terkait kasus Bank Bali yang disinyalir ke negara Papua Nugini atau Singapura membuat heboh masyarakat. Hal itu terjadi karena pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sigap dalam menangani masalah sehingga yang bersangkutan punya waktu untuk melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari jeratan hukum yang menimpanya. Tentu saja kinerja lambannya kinerja aparat Kejagung dalam memanggil Djoko Chandra hingga membuat koruptor tersebut kabur menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat sebab hal itu sama saja tak diantisipasi dan terkesan kurang sigap dalam menindak koruptor.

Kondisi itu jelas bertolakbelakang dengan kasus yang dialami Prita Mulyasari, yang terjerat kasus dengan RS OMNI Internasional, yang oleh aparat Kejagung langsung ditangkap hingga membuat Prita Mulyasari mendekam ditahanan Pengadilan Negeri Tanggerang. Memang dua orang yang berurusan dengan Kejagung itu tak ada hubungannya, tetapi yang menjadi sorotan di masyarakat adalah beda sikap aparat kejaksaan dalam menentukan kasus yang melibatkan rakyat kecil dengan pejabat negara.

Lihat saja jika kasus menimpa rakyat kecil seperti Prita Mulyasari, pihak aparat kejaksaan terkesan tanggap dan responsif memenjarakan rakyat kecil dengan alasan telah memenuhi unsur pelanggaran hukum. Padahal kesalahan yang dilakukan bukan karena telah melanggar aturan, melainkan kesalahan interpretasi aparat kejaksaan sendiri yang menuntut menggunakan pasal keliru. Tetapi kondisi berbeda dialami Djoko Tjandra, yang merupakan orang dari golongan atas, dimana aparat kejaksaan tidak segera bertindak sehingga koruptor kelas kakap itu kabur ke luar negeri. Sehingga kasusnya menjadi bertele-tele dan disorot masyarakat.

Dari dua peristiwa itulah saya menyeru kepada semua aparat penegak hukum agar tidak pilih-pilih dalam menangani kasus hukum. Jangan karena yang diurusi kalangan bawah, aparat bisa seenaknya sendiri dengan cepat menuntut hukuman penjara. Namun ketika harus berhadapan dengan warga dari golongan atas, aparat kejaksaan sangat lamban memutuskan perkara yang membuat koruptor punya waktu untuk menghindari hukuman penjara yang bakal menimpanya. Karena itulah jika lembaga kejagung tak segera membenahi diri, saya yakin masyarakat akan semakin tidak percaya dengan kinerja kejaksaan, dan citra lembaga bisa hancur dengan sendirinya jika masih tidak bisa obyektif menangani kasus.

ERIK PURNAMA PUTRA
MAHASISWA UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: