Menanti Kebenaran Hitungan Manual KPU

Majalah Forum Keadilan, Edisi No. 15, 2 Agustus 2009

PEMILIHAN presiden (pilpres) telah usai dan sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghitung suara hasil penyontrengan masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Indonesia. Meskipun begitu, masyarakat sudah tahu hasil pilpres dengan berpegangan pada hasil quick count (penghitungan cepat) yang dilakukan berbagai lembaga survei nasional yang kredibel. Pasalnya berpatokan dari pengalaman, hasil akhir quick count lembaga survei banyak yang terbukti kebenarannya dan tak terpaut jauh dengan hasil penghitungan manual KPU. Karena itu masyarakat sudah menganggap hasil hitung cepat sebagai hasil akhir.

Namun, kenyataan itu belum dapat diterima sepenuhnya oelh ketiga perserta pilpres. Belum lama pascapilpres, situasi perpolitikan Tanah Air memanas lagi setelah pihak calon presiden (capres) beserta tim suksesnya yang kalah (Mega-Prabowo & JK-Wiranto) belum bisa legowo mengakui kemenangan incumbent, yakni SBY-Boediono. Memang alasan dua kelompok penantang itu masih menunggu hasil penghitungan manual KPU usai. Tetapi sebenarnya jika kita telaah bukan itu permasalahannya.

Mengingat alasan yang dikemukan kubu oposisi menyebutkan penyelenggaraan pilpres sangat kacau dan terjadi banyak masalah, yang membuat pesta demokrasi menjadi catat. Akibatnya, hasil pilpres tak legitimat sebab terjadi kecurangan dan banyak warga negara yang tak bisa memilih.

Banyaknya persoalan dalam pilpres dijadikan pegangan bagi kubu penantang incumbent untuk mempertanyakan hasil pilpres. Apalagi setelah tim sukses Mega-Prabowo & JK-Wiranto, mensinyalir bahwa KPU tak netral dan condong berpihak pada kubu SBY-Boediono. Ditambah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda jutaan pemilih yang jadi persoalan besar hingga masih diributkan sampai sekarang menjadikan pihak oposisi masih tidak mau menerima hasil pilpres dengan lapang dada.

Untuk itu, KPU mesti lebih terbuka dan tak menutup diri dengan segala kritikan dan protes yang bersifat konstruktif supaya semua pihak tidak melihat KPU berposisi tak netral. Karena selama ini kinerja KPU sudah dinilai kurang baik dan bahkan buruk oleh berbagai elemen masyarakat. Sehingga di akhir masa tugasnya setidaknya KPU bisa menunjukkan kepada masyarakat dan semua pihak terkait pilpres untuk mampu menjaga penghitungan manual supaya berjalan lancar tanpa kecurangan, dan terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Di samping itu, ketiga kubu peserta pilpres seyogyanya mampu menahan diri dulu karena tetap hasil penghitungan akhir berpatokan hasil KPU, bukan quick count lembaga survei.

Melihat realita itu sudah sewajarnya KPU menjadikan tudingan itu sebagai bahan evaluasi untuk tetap menunjukkan kinerja profesional dengan melakukan hasil penghitungan manual dengan lebih akurat. Karena dengan menjaga bahwa suara hasil penyontrengan di TPS tidak bocor maka peluang penggelembungan suara dapat dicegah. Karena jika penghitungan manual dilakukan secara tak profesional dan masih terjadi kecurangan, bisa jadi pihak oposisi malah akan semakin menggugat hasil pilpres dan dijadikan bahan justifikasi untuk tak mempercayai hasil pilpres.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa Psikologi UMM dan Aktivis Pers Koran Kampus Bestari

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: