Ketidakadilan Menimpa Warga Porong

Edisi No. 19, 30 Agustus 2009 (Majalah Forum Keadilan)

Penghentian pengusutan kasus pidana yang dilakukan PT Lapindo Jaya selaku perusahaan yang bertanggungjawab atas masalah pengeboran di Porong Sidoarjo hingga mengakibatkan terjadinya bencana lumpur yang menenggelamkan ribuan rumah membuat warga yang terkena dampak lumpur tak menerima keadilan seperti yang diharapkan. Kondisi itu terjadi ketika pihak Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) memutuskan untuk mengeluarkan SP3, sehingga membuat pihak Lapindo Jaya bebas dari segala tuntutan hukum.

Peristiwa yang tak berpihak pada rakyat kecil itu menjadi preseden buruk bagi terciptanya penegakan hukum di Indonesia, mengingat sudah jelas dari sudut manapun bencana lumpur bukan akibat kejadian alam, melainkan kesalahan prosedur penambangan yang dilakukan Lapindo Jaya. Namun dengan alasan pihak kepolisian tak mendapatkan kejelasan kelengkapan berkas sesuai petunjuk Kejaksaan Tinggi Jatim terkait masalah itu membuat aparat polisi serta merta langsung menghentikan kasus yang sudah merugikan warga Porong itu.

Padahal berbagai kalangan menyebut bahwa Lapindo Jaya sudah dianggap melakukan perbuatan melawan hukum, seperti pelanggaran pengrusakan lingkungan yang membuat lumpuh aktivitas ekonomi sebagian besar warga Porong, tak terkecuali perekonomian Jatim sebab jalur provinsi juga ikut terganggu. Dari yang nampak saja masyarakat pasti bisa menilai terjadi pelanggaran sebab pengeboran tidak dilakukan sebagaimana mestinya sehingga malah mengakibatkan bencana. Sehingga sangat aneh jika sekarang pihak yang melakukan pelanggaran luar biasa bisa bebas dari kejaran aparat penegak hukum.

Sebenarnya yang dikhawatirkan warga Porong adalah nantinya pihak Lumpur Lapindo tak mau melunasi sisa pembayaran ganti rugi dengan alasa tak melakukan kesalahan apapun. Sehingga malah pemerintah yang harus menanggung ganti rugi, yang membuat nasib pengungsi semakin tak jelas. Karena jika tak membayar kewajibannya pun, pihak Lapindo Jaya tak bisa terkena tuntutan hukum jika tak dinyatakan bersalah atas munculnya musibah lumpur itu.

Tetapi kita harapkan ketidakadilan yang terjadi pada warga Porong tak berlanjut pada penundaannya pembayaran dana ganti rugi oleh Lapindo. Pasalnya masyarakat pasti percaya dengan itikad baik dari perusahaam milik Aburizal Bakrie yang akan menunaikan kewajibannya itu. Karena jika tak begitu, warga yang rumahnya tenggelam akan semakin menderita jika nantinya Lapindo Jaya lepas tangan dan tak memiliki niatan untuk membayar kerugian kepada warga Porong.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: