Menanti Ucapan Selamat

Sabtu, 15 Agustus 2009 (Jurnal Nasional)

KENGOTOTAN kubu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto yang menuduh terjadinya kecurangan pemilihan presiden (pilpres) tidak terbukti. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan sengketa pengajuan gugatan menolak tuntutan pemohan yang menginginkan pemilu ulang. Berdasarkan keputusan MK yang memiliki kekuatan hukum mengikat semakin membuktikan bahwa kemenangan pasangan SBY-Boediono diraih melalui mekanisme demokrasi secara baik. Dan juga yang mesti diingat adalah merupakan hasil pilihan terbaik rakyat yang memberikan amanah untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Jika diruntut ke belakang, tuntutan dua penggugat hasil pemilu maka masyarakat akan dengan mudah menemukan bahwa segala penemuan terjadinya pelanggaran pilpres tak berdasar sama sekali. Malahan yang terlihat adalah pada upaya memperjuangkan kepentingan pribadi daripada menjaga kualitas demokrasi di Indonesia seperti yang digembar-gemborkan selama ini.

Pasalnya, tuduhan terjadinya penggelembungan 28 juta suara akibat salah hitung hingga formulir C1 yang digunakan sebagai kertas suara telah tercontreng terlebih dahulu sebelum pilpres dilaksanakan hanyalah bentuk kecurigaan tanpa disertai bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya menilai motif laporan temuan kecurangan tak lebih sebagai akal-akalan politik, yang tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana. Karena itulah terjadi beragam interpretasi yang semakin menguatkan bahwa tujuan dua penggugat tak ubahnya sebagai bentuk kekecewaan politik yang kalah bersaing dalam perebutan kursi Istana Negara.

Pasalnya kalau mengacu pada hasil perolehan suara yang menempatkan pasangan SBY-Boediono memperoleh 60 lebih persen suara, sudah terlihat betapa njomplangnya perolehan suara antarcalon. Namun karena ada pihak yang tak memaknai benar arti ‘Siap Menang, Siap Kalah’ seperti yang diucapkan dalam deklarasi damai sebelum pemilu dilaksanakan maka yang kalah berupaya mencari celah untuk tak mengakui keunggulan SBY-Boediono.

Karena kenyataannya dalam pilpres lalu, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dijaga setiap saksi parpol dari ketiga pasangan peserta pilpres. Dan sebelum dilaksanakan penyontrengan setiap petugas menunjukkan terlebih dulu setiap kertas suara yang akan digunakan untuk penyontrengan. Sehingga jika benar terjadi kecurangan hingga 28 juta surat suara, maka sama saja tim advokasi menilai saksi partainya yang ditugaskan untuk mengawal supaya pemungutan suara berjalan adil dan transparan kongkalikong bersama petugas TPS dan saksi pasangan lain. Padahal setiap pendataan hasil penyontrengan dilakukan secara terbuka dan ketat.

Untuk itu, sekarang tak ada salahnya bagi pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto untuk memberikan ucapan selamat setelah mengetahui hasil keputusan MK yang menolak permohonannya yang menginginkan pemilu ulang. Karena jika terus-menerus mempertanyakan legitimasi pilpres tanpa henti, yang terjadi malah membuat masyarakat semakin jengah terhadap kedua pasangan yang kalah dalam pilpres itu.

Erik Purnama Putra
Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III UMM

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: