Archive for the Ekonomi Category

Krisis Global dan Mahalnya Harga Semen

Posted in Ekonomi on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Majalah Forum Keadilan, Edisi 19 Juli 2009

KRISIS ekonomi global yang masih belum pulih benar efeknya masih dirasakan negara Indonesia, khususnya dalam bidang ekspansi pasar ekspor yang makin lama nilai yang dicapai tambah seret. Hal itu terkait pasar di luar negeri yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak menurunnya tingkat pembangunan proyek properti maupun gedung pencakar langit.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah telah berupaya sigap dengan mengeluarkan kebijakan penguatan pasar domestik melalui program mencintai produk dalam negeri. Di samping itu, juga disediakan alokasi dana stimulus untuk mempercepat pembangunan berbagai sarana infrastruktur dalam negeri guna meminimalisir efek buruk resesi global. Tak hanya itu, pemerintah menciptakan iklim bagus bagi pihak swasta untuk melakukan investasinya di Indonesia.

Semua langkah progresif yang ditempuh pemerintah tersebut setidaknya membuahkan hasil, yakni perekonomian Indonesia diramalkan masih bisa tumbuh 4 persen lebih, di saat sebagian besar ekonomi negara lainnya mengalami defisit. Sehingga upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu dapat dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda ekonomi pengusaha dan rakyat tetap jalan.

Sayangnya, di saat pemerintah gencar mengampanyekan semua program di atas, muncul kabar tak sedap dari BUMN semen yang menjual produknya dengan harga mahal. Padahal semen merupakan salah satu bahan pokok pembangunan yang mempengaruhi 15 persen total sebuah proyek infrastruktur maupun sarana umum lainnya yang berguna untuk memajukan perekonomian negara sebab ditujukan agar dapat dinikmati rakyat. Sehingga dengan mahalnya harga jual semen di dalam negeri sama saja telah menjadi salah satu penghambat kebijakan pemerintah yang ingin memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Jika dilihat data di lapangan, harga semen rata-rata saat ini USD 91 per ton atau sekitar Rp 924.900. Dengan harga segitu, semen di Indonesia lebih mahal daripada Malaysia, Tiongkok, Pakistan, India. Bahkan harga di Spanyol, Amerika Serikat dan Perancis lebih rendah disbanding Indonesia. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, seperti diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harga semen Indonesia yang diekspor beberapa produsen justru harganya lebih murah daripada pasar domestik. Berangkat dari itu, KPPU dan asosiasi pengusaha menuding telah terjadi kartel sebab sangat tidak logis harga semen membumbung tinggi hingga membuat banyak investor harus mengeluarkan dana lebih untuk menyelesaikan proyeknya.

Alhasil, pembangunan menjadi terkendala dan tak lancar sebab kalangan swasta merasa terbebani dengan harga semen yang tak wajar. Akibatnya dalam skala nasional, percepatan pembangunan ekonomi yang dicangkan pemerintah juga ikut tersendat. Padahal jika pembangunan lancar pasti secara beriringan akan diikuti pembukaan lapangan kerja baru. Namun sayang, akibat tindakan segelintir pimpinan pabrik semen yang menetapkan harga jual mahal, ekonomi Indonesia mengalami hambatan dan rakyat yang paling terkena imbasnya. Karena bila harga semen murah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti lebih tinggi dari 4 persen dan goncangan krisis global tak terlalu dirasakan Indonesia.

Untuk itu, KPPU harus menuntaskan kasus pelanggaran itu. Jika ditemukan pelanggaran, pemegang kebijakan dari jajaran direksi produsen semen harus dihukum sesuai prosedur berlaku. Dan untuk Menteri BUMN Sofyan Djalil, jangan sampai segan untuk mencopotnya.

Erik Purnama Putra
Akademikus UMM
Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III UMM, Tlogomas No. 246 Malang

Krisis Global dan Mahalnya Harga Semen

Posted in Ekonomi on Juli 11, 2009 by erikpurnama

Kamis, 9 Juli 2009 (Jurnal Nasional)

KRISIS ekonomi global yang masih belum pulih benar efeknya masih dirasakan negara Indonesia, khususnya dalam bidang ekspansi pasar ekspor yang makin lama nilai yang dicapai tambah seret. Hal itu terkait pasar di luar negeri yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak menurunnya tingkat pembangunan proyek properti maupun gedung pencakar langit.

Menyikapi kondisi itu, pemerintah telah berupaya sigap dengan mengeluarkan kebijakan penguatan pasar domestik melalui program mencintai produk dalam negeri. Di samping itu, juga disediakan alokasi dana stimulus untuk mempercepat pembangunan berbagai sarana infrastruktur dalam negeri guna meminimalisir efek buruk resesi global. Tak hanya itu, pemerintah menciptakan iklim bagus bagi pihak swasta untuk melakukan investasinya di Indonesia.

Semua langkah progresif yang ditempuh pemerintah tersebut setidaknya membuahkan hasil, yakni perekonomian Indonesia diramalkan masih bisa tumbuh 4 persen lebih, di saat sebagian besar ekonomi negara lainnya mengalami defisit. Sehingga upaya yang sudah dilakukan pemerintah itu dapat dikatakan cukup berhasil menggerakkan roda ekonomi pengusaha dan rakyat tetap jalan.

Sayangnya, di saat pemerintah gencar mengampanyekan semua program di atas, muncul kabar tak sedap dari BUMN semen yang menjual produknya dengan harga mahal. Padahal semen merupakan salah satu bahan pokok pembangunan yang mempengaruhi 15 persen total sebuah proyek infrastruktur maupun sarana umum lainnya yang berguna untuk memajukan perekonomian negara sebab ditujukan agar dapat dinikmati rakyat. Sehingga dengan mahalnya harga jual semen di dalam negeri sama saja telah menjadi salah satu penghambat kebijakan pemerintah yang ingin memacu pertumbuhan ekonomi negara.

Jika dilihat data di lapangan, harga semen rata-rata saat ini USD 91 per ton atau sekitar Rp 924.900. Dengan harga segitu, semen di Indonesia lebih mahal daripada Malaysia, Tiongkok, Pakistan, India. Bahkan harga di Spanyol, Amerika Serikat dan Perancis lebih rendah disbanding Indonesia. Dan yang lebih menjengkelkan lagi, seperti diungkap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harga semen Indonesia yang diekspor beberapa produsen justru harganya lebih murah daripada pasar domestik. Berangkat dari itu, KPPU dan asosiasi pengusaha menuding telah terjadi kartel sebab sangat tidak logis harga semen membumbung tinggi hingga membuat banyak investor harus mengeluarkan dana lebih untuk menyelesaikan proyeknya.

Alhasil, pembangunan menjadi terkendala dan tak lancar sebab kalangan swasta merasa terbebani dengan harga semen yang tak wajar. Akibatnya dalam skala nasional, percepatan pembangunan ekonomi yang dicangkan pemerintah juga ikut tersendat. Padahal jika pembangunan lancar pasti secara beriringan akan diikuti pembukaan lapangan kerja baru. Namun sayang, akibat tindakan segelintir pimpinan pabrik semen yang menetapkan harga jual mahal, ekonomi Indonesia mengalami hambatan dan rakyat yang paling terkena imbasnya. Karena bila harga semen murah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pasti lebih tinggi dari 4 persen dan goncangan krisis global tak terlalu dirasakan Indonesia.

Untuk itu, KPPU harus menuntaskan kasus pelanggaran itu. Jika ditemukan pelanggaran, pemegang kebijakan dari jajaran direksi produsen semen harus dihukum sesuai prosedur berlaku. Dan untuk Menteri BUMN Sofyan Djalil, jangan sampai segan untuk mencopotnya.

Erik Purnama Putra
Akademikus UMM
Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III UMM, Tlogomas No. 246 Malang

Daya Saing Indonesia dan Peningkatan Kesejahteraan

Posted in Ekonomi on Juni 13, 2009 by erikpurnama

Kamis 11 Juni 2009 (Jurnal Nasional)

KABAR bagus diterima pemerintah dan rakyat Indonesia setelah hasil rilisan terbaru IMD Competitiveness Years Book 2009 menyebut bahwa peringkat daya saing produk Indonesia mengalami peningkatan pesat dibanding tahun lalu. Jika pada 2008, Indonesia berada pada peringkat 51, tahun ini melesat 9 peringkat dan bertengger di rangking 42. Dibanding negara lain, lonjakan peringkat Indonesia paling banyak dan sekarang di atas Venezuela, Yunani, Italia, Turki, dan Filipina.

Metode yang digunakan IMD Competitive Center dalam upayanya mengukur peringkat tersebut adalah dengan menggunakan empat kategori secara umum, serta melihat indeks kesiapan negara dalam menghadapi krisis ekonomi yang sudah merontokkan banyak negara maju dunia. Dan dari penilaian ketat itu dilakukan pemeringkatan berdasar hasil angka penjumlahan.

Jika dijabarkan, dari keempat kategori yang diukur, pertama dari tinjauan ekonomi, yakni aspek pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, jumlah pengangguran, neraca perdagangan, dan ketahanan ekonomi negara. Kedua, bisnis, mencakup praktik etika dan kredibilitas perusahaan besar dan kewirausahaan. Ketiga dari aspek pemerintahan yang mengukur pengelolaan keuangan publik, aturan hukum, kebijakan dan keputusan pemerintah, dan birokrasi pemerintahan. Kategori keempat, adalah risiko instabilitas politik, kerekatan sosial, adaptasi masyarakat, kesiapan masyarakat menghadapi globalisasi, dan reformasi ekonomi sosial.

Di sisi lain, dalam menentukan peringkat, IMD juga menggunakan 329 kriteria yang digunakan sebagai indikator obyektif untuk menentukan data statistik dan hasil kuantitatif lainnya. Sehingga dari semuanya langkah yang ditempuh lembaga think tank dari Swiss tersebut, didapat peringkat Indonesia melompat drastis.

Prestasi Indonesia tak cukup itu. Selain pencapaian bagus di bidang kompetitif daya saing produk, bangsa ini meraih pencapaian positif di bidang efisiensi kinerja pemerintahan yang berada pada posisi 31 dari tahun sebelumnya yang masih 38. Sedangkan rangking efisiensi menjalankan bisnis pada 2009, di Indonesia tak luput ikut meningkat 6 peringkat ke angka 38 dari peringkat 44 tahun sebelumnya.

Realita hasil peringkat yang dilakukan lembaga asing itu bisa dijadikan patokan bahwa negeri ini sedang mengalami progress kemajuan yang terus meningkat. Mengingat di lain pihak ketika banyak negara besar harus rontok akibat resesi ekonomi global, ekonomi di negeri ini tetap tumbuh meski tak sebesar tahun 2009. Sehingga diharapkan ke depannya pemerintah bisa lebih meningkatkan kinerjanya supaya perekonomian Indonesia semakin berkembang pesat dan hasil produk Indonesia bisa diekspor ke seluruh negara di dunia supaya kesejahteraan masyarakat lebih baik dibanding sekarang.

Karena jika produk olahan dalam negeri hasil kreasi anak bangsa dan perusahaan nasional dapat diekspor ke luar negeri, maka Indonesia bisa berjaya dan semakin dikenal bangsa lain. Dan yang terpenting, pemerintah wajib meningkatkan efisiensi birokrasi guna menunjang sektor ekonomi sebagai basis menyejahterakan rakyatnya.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa UMM
Kampus III Unmuh, Malang

Dampak Positif Jembatan Suramadu

Posted in Ekonomi on Mei 15, 2009 by erikpurnama

Sabtu, 4 April 2009 (Jurnal Nasional)

Di tengah gegap gempita pelaksanaan kampanye, ada kabar bagus nan mengejutkan yang bisa dibanggakan seluruh elemen masyarakat Indonesia. Yakni, Jembatan Suramadu yang menghubungkan Pulau Jawa dan Madura sudah tersambung pada Selasa, (31/3). Sebuah berita menggemparkan yang bisa disebut sebagai prestasi mengagumkan anak bangsa. Pasalnya, kesuksesan pemasangan main span (bentang tengah) Jembatan Suramadu di sisi Surabaya dan Madura hingga membuat kedua pulau itu tersambung membuktikan orang Indonesia mampu membuat sebuah mahakarya infrastruktur berkelas dunia. Sehingga kemampuan sumber daya manusia (SDM) bangsa ini dapat disejajarkan dengan negara lainnya dan layak diperhitungkan dalam tataran percaturan dunia.

Di samping itu, Jembatan Suramadu yang rencana diresmikan Bulan Juni dapat dijadikan titik awal pembangunan sarana infrastruktur di Indonesia. Mengingat kesuksesan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia ini diraih penuh perjuangan beserta beragam tantangan teknis lainnya yang membuat pembangunannya tersendat. Tetapi masa kritis pembangunan jembatan sudah terlewati dan tak lama lagi Provinsi Jawa Timur (Jatim) akan mempunyai ikon baru yang bisa dibanggakan.

Ditinjau dari segi ekonomi, keberhasilan pembangunan Jembatan Suramadu akan membawa dampak positif luar biasa besarnya. Pasalnya, ke depan diramalkan Jatim akan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi baru di Indonesia. Karena akan menjadi pembuka jalan bagi warga Madura untuk mengejar ketertinggalannya dalam berbagai bidang kehidupan dari Pulau Jawa.

Sehingga diyakini nantinya akan terjadi percepatan pembangunan di Pulau Madura dan pemerataan pembangunan akan terjadi sebab nantinya warga di luar Surabaya akan menikmati berbagai keuntungan setelah dioperasikannya jembatan yang menjadi ikon Indonesia itu. Tak hanya itu, selesainya Suramadu juga akan menjadi ajang pembuktian bahwa pusat industri yang berkutat di wilayah Surabaya dan sekitarnya akan akan menyebar hingga ke Pulau Garam, yang ujungnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

Alasannya, bila dulu penduduk dari kedua pulau itu a ingin bepergian harus menyeberangi pelabuhan yang memakan waktu sekitar satu jam belum termasuk masa tunggu. Setelah diresmikannya Jembatan Suramadu, warga hanya perlu waktu 10 menit untuk menyeberangi Selat Madura. Sehingga akan terjadi peningkatan aktivitas kehidupan penduduk di dua daerah yang selama ini njomplang.

Turunya beban biaya transportasi dan sarana infrastruktur yang lancar akan membuat serbuan warga yang akan pulang pergi ke Surabaya maupun ke Madura meningkat pesat mengingat jaraknya yang menjadi semakin dekat dan lancar. Pasalnya, masyarakat Madura yang dikenal memiliki jiwa entrepreneurship tingga dan banyak yang berprofesi sebagai pedagang akan membuat Madura menjadi sentra kota pembangunan baru yang ditandai banyak berdirinya industri baru. Karena Kota Surabaya sebagai pusat aktivitas ekonomi Indonesia Timur sudah sesak dan membutuhkan lahan dekat, yang bisa ada di wilayah Madura. Sehingga akan semakin membuat cepat perputaran roda perekonomian Madura.

Saya sebagai warga Jatim sangat bangga jika akhirnya Suramadu nanti diresmikan karena Provinsi Jatim akan mempunyai ikon jembatan berkelas dunia, yang membawa kebaikan bagi peningkatan taraf ekonomi warga Jatim.

Erik P. Putra

Mahasiswa Psikologi Unmuh Malang

Bangga Produk Dalam Negeri

Posted in Ekonomi on Mei 2, 2009 by erikpurnama

Senin, 23 Maret 2009 (Jurnal Nasional)

Gebrakan pemerintah mengampanyekan kebijakan Cinta Produk Dalam Negeri patut diapresiasi. Meskipun sebenarnya itu bukan kebijakan baru dan sudah ada sejak pemerintahan Presiden Soekarno, namun tetap langkah pemerintah itu wajib kita dukung. Karena itu sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) baik, masyarakat perlu mengupayakan bahwa semua produk yang diperlukan dalam kehidupan sehari-harinya mesti mengutamakan menggunakan produk ciptaan anak negeri.

Di samping sebagai bentuk apresiasi terhadap karya bangsa sendiri, juga sebagai wujud bahwa Indonesia mampu memproduksi segala produk keperluan yang digunakan masyarakat. Sehingga sebenarnya sebuah kewajaran apabila masyarakat menggunakan produk dalam negeri dibanding membeli produk luar negeri yang harganya lebih mahal.

Jika ditelisik ke belakang, selama ini kebiasaan yang terjadi di masyarakat adalah mengutamakan barang bermerek dan mahal sebagai identitasnya sehingga menjadi sebuah hambatan bagi terwujudnya iklim pembentukan Cinta Produk Dalam Negeri. Tak hanya itu, ketidakpercayaan terhadap kualitas barang hasil kreasi anak bangsa turut pula menjadi penghambat dalam mengampanyekan penggunaan produk dalam negeri.

Kondisi itu sulit disangkal karena banyak rakyat Indonesia lebih bangga menggunakan produk bermerk dalam segala pemenuhan kebutuhannya. Itu agar dapat dinilai sebagai kaum berada dan mendapatkan pujian. Gengsi bagi sebagian besar masyarakat masih menjadi nomor satu dan untuk mendapatkan pengakuan itu barang kebutuhan yang dibeli pasti barang berlabel luar negeri. Sementara hasil produk dalam negeri seolah dipandang kelas dua dan kurang sreg jika harus menggunakannya.

Padahal ketika ditelusuri lebih jauh banyak sekali produk ekspor setengah jadi dari Indonesia yang dijual di luar negeri ketika sampai di negara asalnya bukan dijual kepada masyarakat negara bersangkutan, tetapi dibalikkan lagi ke Indonesia dengan dibumbui stempel barang bermerk. Sehingga ketika sampai di Tanah Air dan dikonsumsi masyarakat Indonesia harganya sudah berlipat mahalnya. Karena itu sangat aneh jika banyak pemuja produk asing yang kualitasnya setara dengan produk ciptaan anak bangsa meskipun harga barang luar negeri berkali lipat.

Di saat krisis ekonomi sudah mulai melanda Indonesia dan banyak pasar tujuan ekspor luar negeri yang sedang lesu seperti sekarang, sudah tepat langkah pemerintah untuk melirik pangsa pasar internal. Mengingat jumlah penduduk Indonesia sebesar 240 juta adalah potensi yang belum banyak digarap. Sehingga untuk menyiasati hilangnya pasar ekspor dan menghindari PHK buruh, perusahaan industri Tanah Air bisa memaksimalkan keberadaan rakyat Indonesia sebagai basis pasar baru sebagai sasaran konsumen pengguna produknya.

Menumbuhkan kepercayaan dan rasa bangga terhadap produk dalam negeri mutlak dilakukan pemerintah supaya menjaga keberlangsungan industri di Tanah Air terus terjaga. Di samping juga untuk meningkatkan denyut nadi perekonomian nasional yang terimbas krisis supaya dapat terus bergerak. Karena terbukti sebuah negara yang menggantungkan produk luar negeri ketika terjadi resesi ekonomi seperi sekarang tidak mampu berbuat apa-apa dan kondisinya limbung. Sehingga dengan mandiri dan mencintai produk dalam negeri bisa jadi sebuah solusi bentuk kemandirian sebuah bangsa supaya tidak tergantung kepada negara lain dan menghindari berbagai ekses negatif jika terjadi krisis ekonomi suatu saat.

Erik Purnama Putra

Akademikus Bestari Kampus III UMM

Menelisik Kasus Dana Pungutan Pajak

Posted in Ekonomi on April 17, 2009 by erikpurnama

Kamis, 23 Januari 2009 (Jurnal Nasional)

Lagi-lagi pejabat negara bikin susah rakyatnya. Kali ini seperti biasanya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta terlibat masalah penerimaan upah dana pemungutan pajak. Sebagaimana kita tahu, anggota DPRD DKI Jakarta setiap bulannya mendapatkan penghasilan tambahan sebesar Rp 5 juta dari upah pemungutan pajak daerah.

Hal itu jelas bertentangan dengan isi Undang-Undang No 34/2000 mengenai Pajak dan Retribusi, di mana pemerintah daerah diizinkan menerima dan mengambil upah pemungutan pajak dari daerahnya. Karena sudah jelas bahwa DPRD dan Gubernur maupun Wagub tidak layak menerima gaji tambahan dari hasil pajak daerah, sebab undur legislatif apalagi eksekutif bukan termasuk petugas yang memungut langsung ke lapangan sebagai syarat penerima upah hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa uang yang selama ini mengalir ke kantong anggota dewan maupun kepala provinsi DKI Jakarta bisa disebut ilegal dan tidak mempunyai payung hukum.

Seperti diungkapkan Guru Besar Ilmu Adminstrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo, upah pemungutan pajak yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 35/2002, dan diperkuat Peraturan Gubernur (Pergub) No 28/2005, serta Pergub No 118/2005, yang berhak mendapatkan upah pemungutan pajak dan retribusi adalah instansi dinas terkait, kepolisian, instansi pendukung dan pembina pusat.

Sehingga sudah jelas dan terang bahwa anggota dewan tidak termasuk ke dalam golongan penerima resmi dana tambahan dari hasil pemungutan pajak dan retribusi di Provinsi Jakarta. Karena itu, sangat aneh jika DPRD tetap ngotot bahwa tambahan uang Rp 5 juta rupiah yang selama ini diterimanya dinyatakan legal.

Baru setelah ramai diberitakan media massa, 75 anggota DPRD DKI Jakarta mulai melunak dan berancang-ancang mengembalikan uang panas itu. Lihat saja Ketua Fraksi Partai Golkar, Inggard Joshua, bersiap mengembalikan uang hasil pemungutan pajak yang selama ini mereka terima. Dari Fraksi Golkar saja uang yang bakal dibalikkan senilai Rp 1,68 miliar. Sebuah angka fantastis. Belum lagi dari fraksi lainnya, tentu uang yang bakal kembali ke negara bakal lebih banyak mengingat semua fraksi menerima uang haram.

Karena itu langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang sudah mengembangkan kasus ini dengan memanggil anggota dewan perlu ditindaklanjuti dengan penelusuran aliran uang yang selama ini mengalir bukan pada tempatnya. Kasus yang pertama ramai diperbincangkan masyarakat Ibu Kota pada akhir tahun lalu harus diusut sampai tuntas.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa Unmuh Malang

Organda Ogah Turunkan Tarif

Posted in Ekonomi on April 17, 2009 by erikpurnama

Rabu, 21 Januari 2009 (Jurnal Nasional)

Sudah menjadi ‘tradisi’ masyarakat Indonesia jika kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) selalu diikuti dengan naiknya harga kebutuhan barang dan lainnya, serta tarif angkutan umum. Namun, ketika situasi berbalik, yaitu harga BBM sudah turun seperti sediakala sebesar Rp 4.500, harga berbagai macam kebutuhan rumah tangga tidak serta merta ikut turun. Bahkan yang lebih menjengkelkan lagi tarif angkutan umum tidak bereaksi dengan turunnya harga BBM sebagai komponen utama penyumbang pengeluaran operasional sopir. Kondisi itu patut kita sayangkan dan tidak boleh dibiarkan karena akan merugikan masyarakat sebagai pemakai jasa transportasi dan hanya menguntungkan segelintir sopir angkutan umum dan bus.

Karena itu langkah pemerintah mengecam keras Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda), yang dinilai lamban menurunkan tarif angkutan umum, padahal harga premium dan solar sudah turun sangat tepat. Kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi meskipun dinilai banyak kalangan mengandung muatan politis tetap saja dinilai dari sudut mana pun meringankan beban hidup rakyat kecil. Sehingga dengan turunnya harga premium sebesar 25 persen dan solar 18,2 persen selayaknya disikapi Organda sebagai wadah naungan sopir untuk segera merespon dengan menurunkan tarif angkutan umum. Pasalnya jika Organda tidak segera menurunkan tarif angkutan, itu sama saja organisasi induk transportasi umum jalananan itu telah melanggar aturan dan ketetapan pemerintah.

Di situ lah letak akar permasalahannya. Ketika pertengahan tahun lalu harga BBM dinaikkan pemerintah dalam hitungan hari kalangan sopir dengan seenaknya sendiri menaikkan tarif angkutannya. Bahkan banyak yang melakukan perbuatannya itu sebelum tarif resmi yang ditetapkan Organda hasil konsultasi dengan Departemen Perhubungan (Dephub) membuat tarif resmi baru. Sehingga banyak konsumen pemakai jasa transportasi umum dirugikan saat itu.

Boleh saja waktu itu kalangan sopir berpendapat bahwa kenaikan BBM otomatis membuat pengeluaran membengkak hingga jalan satu-satunya agar sopir tidak rugi adalah dengan membebankan kenaikan tarif pada penumpang. Hal itu cukup dimaklumi mengingat banyak kalangan menaruh simpati pada sopir angkutan kota dan bus yang penghasilannya akan habis jika tidak segera menaikkan tarif.

Namun yang terjadi sekarang, langkah berkebalikan dilakukan kalangan sopir. Jangankan menurunkan tarif angkutan, diajak membahas penurunan tarif transportasi saja sempat kurang kooperatif. Sehingga kalangan Organda yang menaungi sopir bisa disebut telah melakukan dua kesalahan terhadap masyarakat. Pertama, dengan seenaknya memungut bayaran lebih kepada penumpang meskipun tarif resmi belum diberlakukan ketika tahun lalu harga BBM naik. Kedua, Organda dinilai tidak mematuhi aturan pemerintah untuk segera menurunkan tarif angkutan ketika harga BBM sudah turun. Karena itu dilihat dari segi mana pun tidak ada alasan bagi kalangan sopir untuk tidak menurunkan tarifnya.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM