Archive for the Lingkungan Category

Permasalahan Sampah di Sekitar Kita

Posted in Lingkungan on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Jumat, 7 Agustus 2009 (Surabaya Post)
Tatanan kehidupan manusia telah dipengaruhi aspek materialisme global, yang membuat penduduk bumi terperangkap dalam gaya hidup kapitalisme. Salah satu ciri gaya hidup kapitalis yang dijalankan masyarakat adalah belanja di mal maupun supermarket dengan menenteng banyak belanjaan dalam tas plastik.

Berlebihan kah saya menganggap bahwa perilaku masyarakat itu sebagai wujud menyebarnya gaya hidup kapitalis? Pada kenyataannya benar seperti itu. Kehidupan modern telah membawa konsekuensi tinggi terhadap ancaman bagi lingkungan. Gegap gempita modernisasi yang selalu didengungan bakal membawa kemajuan berarti bagi kehidupan masyarakat ternyata membawa dampak berat bagi tercemarnya lingkungan.

Liat saja tumpukan sampah plastik yang mudah ditemui di setiap pojok penampungan sampah. Di mana, tas plastik atau orang Jawa biasa menyebutnya kresek begitu terongok di setiap tumpukan sampah yang bejibun. Padahal, jika dibiarkan begitu saja, barang-barang bekas pakai itu bakal menjadi barang tidak berguna. Dan hanya semakin menambah jumlah sampah yang sudah menggunung di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Karena itu, sudah seharusnya masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) untuk turun tangan menyikapi keadaan tersebut. Pasalnya, jika dibiarkan, akumulasi sampah dapat menjadi bom waktu yang bisa membahayakan kehidupan manusia. Boleh jadi masalah sampah memang belum menjadi fokus utama perbincangan pemimpin bangsa-bangsa di dunia.

Padahal ancaman sampah begitu nyata dan siap menerkam manusia setiap saat jika dibiarkan begitu saja. Sampah plastik misalnya, jika dibiarkan terus tanpa pernah diolah akan merusak struktur tanah, karena tidak bisa terurai tanah. Repotnya, masyarakat sangat gemar menggunakan plastik sebagai tempat membawa barang belanjaan.

Sayangnya, seperti kebiasaan masyarakat kita, jika sudah di rumah tas kresek itu langsung dibuang karena dianggap sebagai benda tidak berharga. Kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya yang ditimbulkan tumpukan plastik membuat banyak orang seenaknya sendiri dalam menggunakan tas kresek yang baru sekali dipakainya.

Yang lebih parah lagi, selaku pihak yang berwenang mengurusi sampah, pemda hanya mengelola sampah dengan gaya feodal. Maksudnya, sampah yang kelihatan di permukaan yang diangkut dan dibersihkan. Urusan mau diapakan atau dibuang ke mana bukan jadi soal, yang penting sampah yang terangkut dan pemda sudah melaksanakan tugasnya. Padahal, di kalangan pecinta dan pengkaji lingkungan, manajemen pengelolaan sampah yang baik akan menghasilkan sebuah sampah bernilai tinggi yang bisa menghasilkan rupiah.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa UMM
erikeyikumm@yahoo.co.id

Hentikan Kerusakan Hutan

Posted in Lingkungan on Mei 15, 2009 by erikpurnama

Selasa, 20 April 2009 (Jurnal Nasional)

Mengerikan! Itu lah kondisi wilayah hutan yang ada di Indonesia. Pasalnya, tingkat deforestation (kerusakan hutan) mencapai 7,2 hektar setiap menitnya. Karena itu, Indonesia yang dulu dikenal sebagai pemilik luas hutan terbesar di dunia setelah Brasil, sekarang dalam keadaan kritis mengingat banyak area hutan yang hilang berganti menjadi kebun kelapa sawit dan pemukiman penduduk.

Konsekuensi yang harus ditanggung Indonesia sangat berat karena harus mendapat cap negatif dari berbagai negara maju dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) pecinta lingkungan sebagai negara yang tak mampu menjaga kelestarian hutannya. Sangat disayangkan jika bangsa yang dikaruniai alam yang melimpah-ruah ini ternyata masyarakatnya tak bisa menjaga anugerah kekayaan alamnya.

Hutan belantara Indonesia yang juga difungsikan sebagai tempat produksi oksigen dan penyerap zat karbon, saat ini dalam taraf mengkhawatirkan dan harus segera ditangani agar kerusakan tak semakin parah. Hal itu menyangkut keberlangsungan kehidupan penduduk bumi supaya tetap terjaga dan anak cucu tak diwarisi kerusakan alam.

Rusaknya hutan belantara akibat utamanya adalah ditebang secara ilegal oleh cukong dan oknum yang tidak bertanggungjawab. Mereka bekerja di balik layar dan menyuruh warga miskin untuk melakukan pekerjaan lapangan dengan gaji tak seberapa, dan tinggal menunggu hasil tebangan pohon. Sehingga jika ada penggerebekan dari aparat berwenang, maka oknum cukong akan aman-aman saja karena tak ada bukti langsung yang membuat mereka tak akan tersentuh hukum.

Patut disesalkan masih ada orang yang hanya mengejar pemenuhan materi demi kepentingan pribadinya dengan mengorbankan lingkungan. Buktinya praktik illegal logging terus berlangsung dan pelaku seperti tak mempedulikan keseimbangan alam yang rusak. Karena itu, banyak luas hutan Indonesia yang hilang dari peta dunia.

Tak hanya itu, binatang penghuni hutan yang selama ini menggantungkan hidupnya dari alam juga ikut terancam. Resikonya, banyak hewan liar yang turun gunung dan mencari makanan di pemukiman penduduk yang membuat kerusakan. Kondisi itu terjadi bukan karena binatang sudah tak bersahabat lagi dengan manusia. Melainkan faktor manusianya itu sendiri yang terlebih dahulu menyakiti binatang hingga harus terusir dari wilayahnya hingga akhirnya banyak hewan liar yang bersentuhan dengan penduduk, yang tentu itu dirasa sangat meresehakan.

Sayangnya, meskipun pemerintah melalui Departemen Kehutanan telah berusaha semaksimal mungkin dengan menghimbau dan melakukan gerakan reboisasi, ternyata tak cukup menyelematkan kerusakan lingkungan. Karena laju deforestation sangat cepat dan tak terkendali, serta jauh melampaui penananam pohon yang dilakukan pemerintah.

Praktik illegal logging yang banyak terjadi di hutan Papua, Kalimantan, dan Sumatra terus berlangsung tanpa henti. Sehingga tetap saja dari waktu ke waktu luas hutan di Indonesia semakin menyempit, walaupun penghijauan digencarkan.

Untuk itu, tak bisa ditawar lagi. Pemerintah sebagai pihak yang mendapatkan amanat menjadi penanggungjawab dan pemilik hak mengelola hutan wajib bertindak tegas dan tak pandang bulu menangkap setiap orang, kelompok dan instansi yang telah melakukan tindakan illegal logging. Itu semata-mata dilakukan demi mencegah terjadinya kerusakan hutan dan generasi selanjutnya tak diwarisi lingkungan yang amburadul.

Dengan melakukan gebrakan kebijakan hukum luar biasa guna menyelamatkan kelestarian hutan, ditambah gerakan penghijauan kembali hutan gundul, maka keadaan hutan bisa dijaga dan kelestariannya dapat berlangsung. Karena jika hanya mengandalkan reboisasi sementara upaya hukum terhadap pelaku illegal logging tak tegas, maka langkah pemerintah menyelamatkan hutan akan menemui jalan buntu.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Koran Kampus Bestari Universitas Muhammadiyah Malang

Kebijakan Pemerintah Memperparah Kerusakan Hutan

Posted in Lingkungan on Mei 2, 2009 by erikpurnama

Suara Pembaca, Jumat, 13 Maret (Surabaya Pagi)

Banyak kalangan beranggapan bahwa lingkungan alam di Indonesia sudah mengalami kerusakan dalam taraf parah. Penyebab utamanya adalah faktor terjadinya kerusakan hutan yang terbilang sangat cepat, yang diakibatkan maraknya praktik illegal logging. Padahal tindakan melakukan penggundulan hutan secara ilegal itu bisa berakibat sangat berbahaya karena dapat mengganggu keseimbangan alam.

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) menyebutkan bahwa laju deforestation (kerusakan hutan) yang diakibatkan  tindakan penggundulan hutan secara ilegal periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta hektar per tahun, sedangkan pada periode 1997-2000 menjadi 3,8 juta hektar per tahun. Namun, dalam beberapa tahun terakhir menurun. Bukan dikarenakan banyak pelaku tertangkap, melainkan luas hutan sudah menyempit.

Fakta itu menjadikan Indonesia sebagai negara penyumbang tingkat kerusakan hutan tercepat di dunia. Sampai Guiness Book of Records (2008), melansir data yang menyebutkan Indonesia sebagai negara pemegang kejuaraan dunia penggundulan hutan. Sebuah ’prestasi’ memalukan yang patut direnungkan bersama, baik pemerintah maupun masyarakat. Pasalnya, Indonesia sekarang tak ubahnya seperti negara hijau yang sedang menderita sakit kronis. Sempat digadang sebagai negara paru-paru dunia, bangsa ini malah kehilangan 7,2 hektare hutan setiap menitnya.

Karena itu, luas cakupan hutan di Indonesia, seperti dilansir Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas tutupan hutan di Pulau Sumatera 25 persen, Jawa tinggal 7 persen, Bali 27 persen, Nusa Tenggara 25 persen, Kalimantan 44 persen, Sulawesi 64 persen, Maluku 73 persen, dan Papua yang hutannya masih banyak, namun paling terancam keberadaannya sebesar 81 persen. Maka itu tidak mengherankan jika banjir dan tanah longsor sangat mendominasi musibah bencana di Indonesia.

Sayangnya, menyikapi kondisi itu, pemerintah malah terkesan tidak bisa berbuat banyak. Itu dibuktikan dengan tidak tegasnya pemerintah dalam memberantas praktik illegal logging yang banyak terjadi di hutan Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Bukti dari lemahnya pemerintah dalam memberantas pelaku illegal logging adalah masih ditemukannya beberapa kasus bahwa terdakwa perusakan hutan masih bebas berkeliaran, dan banyak pelaku utama hanya mendapatkan hukuman ringan di pengadilan. Adelin Lis yang telah merugikan negara sebesar Rp227 triliun malah dilepaskan majelis hakim. Sebagai warga negara baik kita patut kecewa dan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum terkait kasus pembalakan hutan.

Yang lebih gawat, pemerintah malah mengeluarkan kebijakan bersifat kontradiktif berkaitan pemberantasan praktik illegal logging. Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2008, tentang Jenis dan tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Departemen Kehutanan, malah membuat keberadaan hutan lindung di Indonesia terancam.

Pasalnya, keluarnya PP tentang pengelolaan hutan lindung tersebut bisa menghapus fungsi lindung kawasan hutan menjadi fungsi ekonomi, tergantung pihak penyewa yang mempunyai hak memanfaatkan hutan lindung yang masuk wilayah ’miliknya’ tersebut. Hal itu dapat dimungkinkan terjadi karena pemerintah memberikan mandat legalitas kepada pihak swasta untuk memanfaatkan sesukanya bagi investor yang memiliki hak untuk mengelola hutan lindung yang masuk dalam area produksinya. Dan penyewa hanya perlu membayar Rp1,8 juta hingga Rp3 juta per hektare kepada pemerintah.

Sungguh ironis sekali kebijakan yang diperbuat pemerintah. Jika menengok ke belakang, pemerintah sejauh ini juga masih belum bisa mengatasi kerusakan hutan akibat praktek kegiatan illegal logging yang membuat laju kerusakan hutan di Indonesia semakin tak terkendali. Ditambah keluarnya peraturan pengalihfungsian hutan lindung, pemerintah dapat dikatakan telah membuat kebijakan yang bisa mempercepat kerusakan hutan di Indonesia.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Koran Kampus Bestari Universitas Muhammadiyah Malang

Kebijakan Pemkot Malang Sebabkan Banjir

Posted in Lingkungan on April 20, 2009 by erikpurnama

Suara Konsumen, Rabu, 25 Fabruari 2009 (Surabaya Post)

Berada di dataran tinggi sekarang Kota Malang tidak bisa lepas dari banjir ketika musim hujan tiba. Meskipun banjir tidak separah kota besar lainnya, macam Surabaya maupun Jakarta, nam kota terbesar ke dua di Jawa Timur (Jatim) ini tidak sepatutnya bisa terkena banjir mengingat wilayah geografisnya sangat tidak memungkinkan bisa mengakibatkan meluapnya air.

Sejalan dengan perkembangannya menjadi kota modern, Malang menjadi kota yang padat dan penuh dengan bangunan toko (ruko) yang berdiri kokoh di pinggir jalan. Hal itu jelas sekali menunjukkan, Malang sekarang telah menjadi kota modern dengan mengedepankan pembangunan fisik. Sayangnya, seiring laju perkembangan ruko yang tidak terkontrol masalah mulai muncul dan dampak negatif mulai dirasakan masyarakat.

Warga yang tinggal di pusat kota dengan jumlah penduduk sangat padat harus menuai dampak buruk akibat pembangunan gedung berlebihan. Efek dari pembangunan yang hanya mementingkan faktor pertumbuhan ekonomi saja telah membuat lingkungan sekitar menjadi terancam. Akibatnya, tentunya degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaan yang akan berakibat kurang menguntungkan bagi manusia ke depannya.

Gejala itu cenderung akan terus meningkat, dan sulit dibayangkan keadaannya seandainya masalah itu diabaikan tanpa mendapatkan penanganan secara serius. Salah satu efek negatif dari adanya pembangunan yang tanpa mengindahkan lingkungan salah satunya adalah banjir. Namun harus dipahami bahwa persepsi banjir di Kota Malang bukanlah banjir yang diakibatkan oleh meluapnya air dari sungai besar yang tidak mampu menampung debit airyang tinggi. Sederhananya banjir yang terjadi adalah genangan-genangan air yang tidak menemukan saluran yang memadai.

Penduduk Malang mungkin yang dulunya menganggap banjir tidak akan bisa terjadi di kota dingin, sekarang anggapan tersebut tak terbukti. Bila ditilik lebih jauh, posisi kota yang sempat dijuluki sebagai Paris Van East Java ini, wilayah terendahnya adalah 400m. dpl sampai dengan ketinggian 662,5 m. dpl, dapat lah ditarik kesimpulan bahwa dengan ketinggian tersebut hampir mustahil kota Malang akan terkena banjir. Dengan berada di daerah dataran tinggi, air tentu akan selalu mengalir terus menuju ke daerah yang lebih rendah, jadi sungguh aneh bila Malang bisa terkena banjir.

Malahan sekarang, menurut pemberitaan dari salah satu surat kabar lokal, terungkap di Kota Malang terdapat 11 lokasi yang rawan terkena banjir. Wilayah yang termasuk berpotensi terkena banjir diantaranya yaitu, Jalan Kawi, Jl. Bendungan Sutami, JL. Letjen Sutoyo, Jl. Soekarno-Hatta, dan beberapa jalan utama di dalam kota.

Fakta tersebut sungguhlah mencengangkan dan membuat miris berbagai pihak. Pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, ternyata menyisakan masalah yang cukup pelik. Itu semua terjadi karena selama ini banyak berdirinya rumah toko (ruko), pusat perbelanjaan (mall), atau perumahan baru yang dibangun, komposisi luas bangunannya tanpa menyisakan dan menyediakan untuk digunakan sebagai ruang terbuka hijau yang nantinya itu juga sebagai daerah resapan air. Maka sudah pasti bangunan yang berdiri itu akan mengakibatkan kerugian bagi masyarakat yang hidup di lingkungan sekitarnya, bila pembangunannya tak memperhatikan lingkungan.

Selama ini terkesan bila Pemerintah Kota (Pemkot) Malang kurang perhatian dalam mengatasi banjir dan itu benar adanya. Pemkot hanya sekedarnya dan bertindak reaktif jika hujan deras mengakibatkan banjir di beberapa kawasan kota. Setelah itu tidak ada tindak lanjut berarti.

Pembangunan yang terus dilakukan dalam rangka mengejar pertumbuhan ekonomi pembangunan sarana fisik, ternyata mengesampingkan dimensi kelestarian alam dan lingkungan hidup. Tak terkendalinya genangan air dan banjir yang terjadi di kawasan yang rawan adalah akibat dari semakin sempitnya lahan hijau karena beralih menjadi bangunan. Sehingga Pemkot Malang harus bertanggungjawab apabila nanti banjir semakin meluas dan Kota Malang terendam. Dari permasalahan itu, apakah masyarakat akan diam saja menyikapi kebijakan yang dibuat pemkot dan bisa meterima dengan lapang dada tanpa ada keinginan untuk mengkritisinya?

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Kampus UMM

Menyoal Musibah Banjir

Posted in Lingkungan on April 20, 2009 by erikpurnama

Jurnal Nasional, Senin, 9 Februari 2009

Meluapnya Sungai Bengawan Solo yang mengalir melewati Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Jawa Timur (Jatim) terus menuai korban. Setelah banjir menerjang wilayah hulu di beberapa daerah Jateng, sekarang luapan sungai sudah menenggelamkan daerah aliran sungai di Jatim, seperti Gresik, Madiun, Ngawi dan Bojonegoro.

Musim penghujan yang dulu dianggap berkah sekarang malah menjadi malapetaka bagi masyarakat. Pasalnya jika hujan terus turun tanpa terkendali dampak luapan Sungai Bengawan Solo akan semakin meluas dan menimbulkan banyak korban. Tak hanya pemukiman penduduk dan industri yang tenggelam, area persawahan dan perkebunan juga ikut terseret arus air. Sehingga membuat petani rugi besar akibat gagal panen. Belum lagi memperhitungkan ancaman hilangnya nyawa akibat banjir. Karena itu banjir dinilai membawa kerusakan berat bagi masyarakat.

Kita tentu masih ingat tragedi tenggelamnya beberapa daerah yang termasuk ke dalam area aliran Sungai Bengawan Solo, awal tahun lalu. Di mana saat itu daerah sekitar sungai, terutama di Bojonegoro terendam dan banyak pemukiman warga rusak diterjang banjir akibat luapan sungai yang mengakibatkan 102 penduduk kehilangan nyawa dan kerugian materi. Sehingga dapat disebut banjir telah menimbulkan korban nyawa dan materi yang sangat banyak.

Belajar dari peristiwa itu sudah sepatutnya pemerintah daerah (pemda) dan dinas terkait setempat untuk selalu waspada terhadap munculnya bencana alam (banjir). Mengingat musibah banjir adalah akibat faktor alam yang dapat menghancurkan sarana pembangunan dan infrastruktur pendukung lainnya, maka sudah sepatutnya pemerintah dan masyarakat selalu berada pada kondisi siaga bencana.

Jika pun kondisi banjir sekarang sudah surut tidak sepantasnya pemda dan pihak berwenang untuk tidak dalam kondisi waspada mengingat banjir susulan dan ancaman lainnya masih memungkinkan terjadi dan berpotensi menggangu kehidupan kehidupan penduduk. Pasalnya akibat banjir masyarakat dirugikan karena harus kehilangan harta benda dan korban nyawa. Tak hanya itu, kegiatan ekonomi juga berhenti akibat tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-hari. Sehingga banjir sangat merusak dan menurunkan tingkat kesejahteraan warga.

Karena itu tidak ada salahnya masyarakat perlu dilatih untuk selalu dalam kondisi siaga terhadap bencana alam. Hal itu lebih baik dalam upaya membentuk sikap penduduk agar bisa siap dalam menghadapi munculnya berbagai bencana yang dapat mengancam kehidupannya.

Menyikapi itu manusia wajib mawas diri dan belajar agar terhindar dari berbagai bencana yang mungkin muncul sewaktu-waktu. Mengingat bencana alam tidak bakal terjadi jika manusia tidak melakukan pengrusakan alam. Bencana banjir harus dijadikan sarana refleksi dan pengingat agar manusia selalu ingat kepada alam dan tidak berbuat kerusakan. Pasalnya jika alam sudah murka, maka manusia sendiri yang akan menanggung akibatnya.

Jangan sampai banjir akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo menjadi musibah tahunan pada musim hujan. Untuk itu, perlu dilakukan normalisasi dan pengondisian di sepanjang jalur aliran sungai. Mengingat saat ini banyak area sungai mengalami pendangkalan dan menyempit akibat munculnya pemukiman baru di sepanjang daerah aliran sungai (DAS).

Di samping itu tidak ada salahnya bagi pemda untuk membangun alat penditeksi dini guna menciptakan sistem agar ketika bencana muncul masyarakat bisa mengantisipasinya supaya kerusakan dan korban jiwa dapat diminimalisir. Hal itu berguna bagi penduduk supaya bisa tetap selalu dalam kondisi waspada terhadap keadaan alam yang kurang bersahabat. Sehingga bila sewaktu-waktu aliran sungai meluap, penduduk bisa dievakuasi dengan cepat dan kerugian materi bisa ditekan.

Erik P. Putra

Akademikus UMM

Selamatkan Lingkungan Lautan

Posted in Lingkungan on Desember 27, 2008 by erikpurnama

Forum Pembaca, Selasa, 16 Desember 2008 (Duta Masyarakat)

Indonesia adalah negeri maritim. Dan tidak ada yang menyangkal hal itu. Buktinya, dua per tiga luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berbentuk kelautan. Namun, kondisi kelautan bangsa ini sekarang tidak terjaga dengan baik. Seperti yang disampaikan pada orasi ilmiah Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi beberapa waktu lalu ketika berkunjung ke UMM, dikatakan bahwa lingkungan hidup di daerah pesisir dan lautan dalam sangat mengenaskan.

Banyak lingkungan di sekitar pesisir pantai dan lautan lepas Indonesia mengalami kerusakan parah. Ancaman lingkungan di lautan itu dalam taraf berbahaya. Sehingga akan berimbas pada ekosistem sekitarnya, penduduk penghuni daerah pantai, dan  nasib pulau-pulau kecil yang terancam tenggelam.

Berdasarkan data yang dilansir Lembaga Ilmiah penelitian Indonesia (LIPI), disebutkan cuma 6 persen terumbu karang di Indonesia yang kondisinya dapat dikatakan masih baik. Sedangkan sisanya mengalami kerusakan berat dan terancam mati. Padahal, kondisi itu berpengaruh pada pendapatan nelayan, yang menggantungkan hidupnya dari mencari ikan dan biota laut lainnya. Karena dampak rusaknya terumbu karang menyebabkan jumlah ketersediaan ikan dan hasil tangkapan laut lainnya yang semakin sedikit.

Kerusakan yang lebih terasa dan dapat dilihat terjadi pada luas hutan mangrove. Di mana, saat ini hutan mangrove yang kondisinya masih baik terus mengalami penyusutan dan degradasi kualitas. Bayangkan, 40 persen total hutan mangrove di Indonesia terancam mati dan hancur akibat faktor alam dan terutama ulah tangan tidak bertanggungjawab.

Padahal, kondisi itu bisa berakibat fatal bagi kehidupan manusia yang hidup di wilayah pesisir pantai. Di samping daerah pantai akan mengalami abrasi yang menyebabkan tergerusnya tanah di sekitarnya. Juga, sangat rawan bagi penduduk jika sewaktu-waktu muncul gulungan ombak tinggi yang diikuti gelombang tsunami. Karena tidak ada lagi filter penghalang, maka ombak besar bisa berpotensi menyapu daratan rendah di sekitaran pantai.

Kondisi itu terjadi disinyalir karena banyak nelayan, terutama asing dengan cara ilegal yang berusaha meningkatkan pendapatannya dengan cara mengekploitasi sumber daya kelautan tanpa pernah berusaha menjaga keseimbangan hidup biota laut. Pemanfaatan produksi secara terus-terusan dan berlebihan itu membuat kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan laut menjadi terancam. Pemanfaatan potensi dengan penuh keterpaduan supaya menciptakan pengelolaan yang serba teratur yang selama ini didengungkan pemerintah tidak pernah terlaksana di lapangan.

Masih banyaknya nelayan yang menggunakan pukat harimau dan bom molotof dalam menangkap ikan dan biota laut sebagai hasil tangkapan lainnya membuat lingkungan pesisir tidak dalam kondisi baik. Ditambah ancaman global warming, maka bisa jadi ramalan Freddy, ke depan akan banyak pulau kecil yang tenggelam dan sebagian besar daerah pesisir beserta ekosistem laut menghilang ditelan garangnya lautan.

Untuk itu, jika selama ini pemerintah hanya terfokus pada penyelamatan lingkungan daratan, saat ini sudah saatnya bagi pemerintah untuk tidak melupakan lingkungan di daerah sekitar pesisir dan lautan lepas. Kerusakan lingkungan bahari bisa berdampak buruk bagi terciptanya bencana laut yang berbahaya bagi kehidupan manusia. Untuk itu, seyogyanya pemerintah merespon cepat kondisi tersebut dengan melakukan penyelamatan lingkungan lautan supaya tingkat kerusakannya tidak semakin buruk dan sumber daya kelautan bisa terus terjaga hingga dapat dinikmati generasi selanjutnya.

Erik Purnama Putra

Anggota Forum Diskusi Ilmiah UMM

Gedung Student Center Lt.1 Bestari Unmuh Malang

Gerakan Menanam Pohon

Posted in Lingkungan on Desember 11, 2008 by erikpurnama

Kamis, 3 Desember 2008 (Jurnal Nasional)

Tahun lalu Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mengeluarkan data jika laju deforestation (kerusakan hutan) di Indonesia adalah yang paling cepat di dunia. Hutan di Indonesia hilang sebesar 7,2 hektare setiap menitnya, yang sebagian besar diakibatkan praktik illegal logging (penebangan pohon) dan aktivitas perambahan hutan secara ilegal.

Sebagai penduduk Indonesia, kita patut miris menyikapi keadaan tersebut. Limpahan kekayaan alam yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini yang seharusnya dikelola dengan baik untuk kepentingan rakyat malah dirusak dan hanya dinikmati segelintir kelompok. Karena itu, kerusakan lingkungan yang sudah dalam taraf mengkhawatirkan membuat perlu adanya sebuah gerakan sadar terhadap lingkungan.

Menyikapi kondisi itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia supaya lebih mencintai lingkungannya. Seruan itu disampaikan SBY saat orang nomor satu di Indonesia itu menghadiri kegiatan penanaman pohon di Pusat Penelitian Limnologi LIPI, Bogor pada acara peringatan hari Menanam Pohon Indonesia (28/11).

Pada kesempatan itu, SBY dan seluruh penduduk Indonesia menanam 100 juta bibit pohon sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Karena jika semakin banyak pohon tumbuh di sekitar kita, pasti kesehatan masyarakat akan terjaga karena mendapatkan pasokan oksigen yang berkualitas.

Sebagai warga negara baik, kita patut mendukung ajakan SBY tersebut. Karena sudah diketahui bersama bahwa kondisi alam sudah dalam taraf mengkhawatirkan. Sehingga perlu sebuah kerja nyata untuk mengembalikan kondisi lingkungan supaya menjadi lebih baik.

Salah satunya dengan ikut berperan aktif menanam pohon di sekitar tempat tinggal atau lahan kosong yang ada di lingkungan. Karena upaya itu, meminjam istilah Presiden SBY, merupakan salah satu tindakan cerdas untuk menyelamatkan lingkungan.

Meskipun hanya menanam satu pohon. Namun hal itu sudah lebih berarti daripada hanya sekedar memprotes kebijakan pemerintah yang dirasa kurang bisa menjaga kelangsungan hutan. Pasalnya, hasil tindakan nyata pasti mendatangkan manfaat bagi orang lain. Sementara, banyak bicara belum tentu dapat memberikan hasil positif bagi masyarakat.

Gerakan menanam pohon harus dilakukan setiap masyarakat dan dijadikan tradisi bangsa guna membangun kesadaran akan lingkungan hidup. Karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup jika lingkungan di sekitarnya sudah mengalami degradasi. Sehingga diperlukan tindakan arif untuk menempatkan alam pada posisi sama sebagai bagian menciptakan tata kehidupan yang seimbang.

Karena itu, tindakan preventif lebih baik dilakukan sebagai upaya menciptakan kondisi alam lebih baik. Di samping menciptakan keseimbangan hubungan alam dengan manusia. Juga untuk menghindarkan manusia dari bencana alam yang diakibatkan ulah manusia itu sendiri.

 

Erik Purnama Putra

Anggota Forum Diskusi Ilmiah UMM

Gedung SC Lt.1 Bestari UMM, Malang