Archive for the Opini Hukum Category

Jebloskan Semua Koruptor ke Tahanan

Posted in Opini Hukum on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Sabtu, 25 Juli 2009 (Jurnal Nasional)

Bagi masyarakat Indonesia, kata koruptor itu sudah tak asing lagi didengar. Kata itu mungkin sudah banyak dikenal semua lapisan, mulai miskin hingga kaya, dan anak kecil hingga orangtua, bahkan penduduk pedesaan pun saya yakin tahu dengan yang namanya koruptor. Maka itu, bukannya saya berlebihan jika menyikapi kondisi bangsa Indonesia yang dinilai terpuruk seperti sekrang akibat dari banyaknya pejabat pemerintahan yang juga koruptor alias memakan uang pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Namun tak maju-majunya kondisi negara ini memang pada dasarnya disebabkan banyaknya uang negara yang seharusnya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat guna pembangunan SDM maupun sarana infrastruktur, ternyata malah dipakai untuk segelintir kelompok atau pribadi dengan menggunakan kekuasaan yang dimiliki pejabat itu. Sehingga, dana yang seharusnya mengalir ke rakyat kecil tak sampai, dan kemajuan bangsa dan peningkatan kualitas hidup masyarakat yang diharapkan cuma jadi keinginan yang tak pernah terwujud.

Dari fakta itu terlihat betapa bahayanya dampak buruk yang ditimbulkan koruptor bagi negeri ini. Karena tak da yang menyangkal lagi jika seandainya uang yang dikorup itu mengucur ke rakyat untuk pembangunan maka saya yakin Indonesia akan menjadi negara maju dan tak ada lagi rakyat yang hidupnya dalam lingkaran kemiskinan. Tetapi sayangnya, pejabat yang diberi amanah untuk memimpin tak pernah melakukan pekerjaannya dengan baik dan akhirnya berujung pada kondisi rakyat yang tak pernah terurus hingga harus menderita dalam hidup termarjinalkan.

Apakah menyikapi itu kita harus diam saja dan menyerahkan semuanya pada KPK. Tentu tidak hanya itu yang harus kita lakukan sebagai warga negara yang baik. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mendukung setiap upaya KPK memberantas korupsi dan melaporkan setiap pejabat yang melakukan pencurian uanga negara. Karena jika hanya mengandalkan personel KPK yang jumlahnya terbatas dan tak sebanding dengan koruptor, pasti KPK akan keteteran. Maka itu, diperlukan bantuan proaktif dari setiap warga negara untuk mengawasi setiap pejabat yang korupsi.

Dan saya mengharapkan KPK tidak segan memenjarakan seseorang meskipun dia menduduki jabatan penting di pemerintahan. Sehingga jika ingin Indonesia makmur maka caranya adalah menangkap dan menghukum koruptor dan semua masyarakat wajib mendukung agar tak ada lagi pejabat yang berani korupsi.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa UnMuh Malang

Diskriminasi Kejagung Tangani Kasus

Posted in Opini Hukum on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Senin, 13 Juli 2009 (Jurnal Nasional)

Kaburnya koruptor Djoko Tjandra terkait kasus Bank Bali yang disinyalir ke negara Papua Nugini atau Singapura membuat heboh masyarakat. Hal itu terjadi karena pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak sigap dalam menangani masalah sehingga yang bersangkutan punya waktu untuk melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari jeratan hukum yang menimpanya. Tentu saja kinerja lambannya kinerja aparat Kejagung dalam memanggil Djoko Chandra hingga membuat koruptor tersebut kabur menimbulkan pertanyaan dikalangan masyarakat sebab hal itu sama saja tak diantisipasi dan terkesan kurang sigap dalam menindak koruptor.

Kondisi itu jelas bertolakbelakang dengan kasus yang dialami Prita Mulyasari, yang terjerat kasus dengan RS OMNI Internasional, yang oleh aparat Kejagung langsung ditangkap hingga membuat Prita Mulyasari mendekam ditahanan Pengadilan Negeri Tanggerang. Memang dua orang yang berurusan dengan Kejagung itu tak ada hubungannya, tetapi yang menjadi sorotan di masyarakat adalah beda sikap aparat kejaksaan dalam menentukan kasus yang melibatkan rakyat kecil dengan pejabat negara.

Lihat saja jika kasus menimpa rakyat kecil seperti Prita Mulyasari, pihak aparat kejaksaan terkesan tanggap dan responsif memenjarakan rakyat kecil dengan alasan telah memenuhi unsur pelanggaran hukum. Padahal kesalahan yang dilakukan bukan karena telah melanggar aturan, melainkan kesalahan interpretasi aparat kejaksaan sendiri yang menuntut menggunakan pasal keliru. Tetapi kondisi berbeda dialami Djoko Tjandra, yang merupakan orang dari golongan atas, dimana aparat kejaksaan tidak segera bertindak sehingga koruptor kelas kakap itu kabur ke luar negeri. Sehingga kasusnya menjadi bertele-tele dan disorot masyarakat.

Dari dua peristiwa itulah saya menyeru kepada semua aparat penegak hukum agar tidak pilih-pilih dalam menangani kasus hukum. Jangan karena yang diurusi kalangan bawah, aparat bisa seenaknya sendiri dengan cepat menuntut hukuman penjara. Namun ketika harus berhadapan dengan warga dari golongan atas, aparat kejaksaan sangat lamban memutuskan perkara yang membuat koruptor punya waktu untuk menghindari hukuman penjara yang bakal menimpanya. Karena itulah jika lembaga kejagung tak segera membenahi diri, saya yakin masyarakat akan semakin tidak percaya dengan kinerja kejaksaan, dan citra lembaga bisa hancur dengan sendirinya jika masih tidak bisa obyektif menangani kasus.

ERIK PURNAMA PUTRA
MAHASISWA UMM

Mengkritisi Tindakan Berlebihan Kejagung

Posted in Opini Hukum on Juni 30, 2009 by erikpurnama

Rabu, 24 Juni 2009 (Jurnal Nasional)

TINDAKAN institusi Kejaksaan Agung (Kejagung) yang mengawasi barang cetakan berupa buku sungguh keterlaluan dan tidak pada tempatnya. Hal itu terjadi ketika Bagian Intelijen Kejagung merasa perlu untuk meneliti lebih serius beredarnya lima buku yang dirasa bertentangan dengan bidang ideologi, politik ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan (Ipoleksosbudhankam).

Dari berbagai media, dilansir lima buku yang sedang diselidiki Kejagung sebab isinya dinilai menyimpang merupakan buku sejarah perjalanan bangsa. Adapun lima buku yang menjadi kontroversi, yaitu Pembunuhan Massal Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (karya John Roosa), Suara Gereja bagi Umat Penderitaan Tetesan Darah dan Cucuran Air Mata Umat Tuhan di Papua Barat Harus Diakhiri (karya Socratez Sofyan Yoman), Lekra Tak Membakar Buku Suara Senyap Lembar Kebudayaan Harian Rakyat 1950-1965 (karya Rhoma Dwi Aria dan Muhidin M. Dahlan), Enam Jalan Menuju Tuhan (karya karya Darmawan), dan Mengungkap Misteri Keragaman Agama (Syahruddin Ahmad).

Kelima buku di atas, seperti disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Jasman Panjaitan, saat ini sedang dipersoalkan lembaga kejaksaan sebab dirasa menggangu Ipoleksosbudhankam. Hal itu sesuai dengan UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan UU No 4/Pnps/1963/ tentang Pengamanan Barang yang Dapat Mengganggu Ketertiban Umum. Karena diyakini semua buku itu berpotensi bisa memunculkan gangguan ketertiban umum maka kejaksaan perlu untuk menelaah lebih lanjut keberadaannya sebelum beredar luas.

Kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi pada 2007, di mana kejaksaan melarang beredarnya buku sekolah mata pelajaran sejarah yang akan digunakan siswa sebagai referensi proses belajar mengajar sebab di dalam buku tak mencantumkan kata “PKI” dalam setiap kalimat Gerakan 30 September 1965. Pada saat itu, langkah yang ditempuh kejaksaan menuai protes keras dan kritik tajam sebab dinilai banyak kalangan kurang sesuai koridor.

Berkaca dari kejadian itu saya menilai langkah yang ditempuh pihak Kejagung sudah terlalu over dan tidak masuk akal. Dan dengan mengambil langkah tegas dengan beredarnya kelima buku di atas sepertinya kejaksaan ingin mengulang kebijakan yang bakal direaksi balik banyak kalangan akademisi, sejarawan maupun penulis. Maka itu, seyogyanya kejaksaan lebih bijak untuk mengambil tindakan agar tindakannya tepat dan tak ditentang masyarakat.

Sebagaimana kita tahu, buku adalah jendela dunia. Sehingga dengan semakin banyaknya buku yang ditulis dan beredar di masyarakat maka akan berdampak pada meningkatnya daya pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan suatu peristiwa. Maka itu sangat aneh jika buku yang menceritakan sejarah masa lalu yang dapat memberikan pencerahan kepada pembaca, serta keberadaannya secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan oleh penulisnya, malah harus diawasi oleh institusi penegak hukum penuntut tersebut.

Sangat disayangkan sekali tindakan “pembredelan” kejaksaan yang sepertinya ingin kembali ke masa Orde Baru, di mana terjadi penyeragaman versi sejarah dengan melarang beredarnya buku yang memuat cerita versi lain sejarah. Mengingat saat iklim demokrasi sedang berkembang berkembang di Indonesia sehingga jangan sampai profesi penulis buku yang mulai harus dihadapi dengan kekuasaan secara arogan sebab malah akan membuat rakyat marah.

Erik Purnama Putra
Aktivis Pers Kampus Bestari UMM

Selamatkan KPK!

Posted in Opini Hukum on Mei 15, 2009 by erikpurnama

Jumat, 15 Mei 2009 (Jurnal Nasional)

Dunia penegakan hukum Indonesia dibuat heboh dengan peristiwa menggemparkan, di mana Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nonaktif Antasari Azhar disebut-sebut sebagai aktor intelektual tragedi pembunuhan terhadap Direktur Utama PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Belum selesai kegemparan menggoncang alam pikiran masyarakat dengan kejadian itu, secara tiba-tiba aparat kepolisian menetapkan status tersangka pada Antasari, sehari setelah sebelumnya dinyatakan sebagai saksi, yang membuat masyarakat semakin tak bisa memahami dampak negatif apa yang bakal terjadi pada institusi KPK.

Di luar adanya unsur politisasi kasus itu, penangkapan Antasari merupakan preseden buruk bagi masa depan penegakan hukum di negeri ini. Pasalnya, menjadi sangat janggal dan tak bisa diterima nalar jika orang yang selama ini kerjanya menjebloskan koruptor ke sel tahanan, sekarang nasibnya menjadi pesakitan akibat tindakannya menghilangkan nyawa orang lain.

Kenyataan itu jelas akan mencoreng citra KPK sebagai lembaga superbody yang selama ini terkesan garang dalam memerangi dan membongkar pelaku kejahatan korupsi. Mengingat meskipun Antasari bukan pemilik KPK, namun masyarakat tahunya KPK itu identik dengan Antasari yang selalu tampil terdepan di setiap mencuatnya kasus korupsi yang berhasil dibongkar KPK. Sehingga dengan statusnya sekarang yang sudah menghuni hotel prodeo, tak bisa dinafikan pandangan positif masyarakat kepada KPK akan menurun.

Menyikapi itu, sudah menjadi kewajiban bagi pimpinan kolektif KPK yang terdiri 4 orang untuk bahu-membahu menyelamatkan reputasi institusinya dipimpinnya. Keempat pimpinan kolektif mesti bekerja keras untuk kembali memulihkan citra KPK di mata masyarakat dengan tetap bekerja sebagaimana Antasari masih menjadi orang nomor satu di kursi lembaga superbody tersebut.

Pasalnya, selama ini publik sudah antipati dan skeptis dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Polri. Mengingat di saat institusi penegak hukum lainnya adem ayem merespon berbagai tindak pidana korupsi, KPK dengan gigih menangkap pelaku dan menjebloskannya ke penjara. Maka itu, dengan tetap garang mengungkap skandal kejahatan pencurian uang negara, KPK bisa kembali tegak dan merebut hati masyarakat yang sudah terlanjur menaruh harapan besar pada KPK dalam menindak habis koruptor. Sebab hanya dengan cara itu harapan masyarakat Indonesia kepadainstitusi yang sering menangkap anggota DPR tersebut sebagai pengawal dan penjaga penegakan hukum bisa dipulihkan.

Langkah itu wajib ditempuh sebagai upaya agar pimpinan kolektif KPK yang bersifat sementara itu bisa mampu keluar dari bayang-bayang nama besar Antasari Azhar yang berhasil mengharumkan nama KPK daripada larut mengikuti perkembangan kasus yang membelit Antasari. Tak hanya itu, pemerintah dan DPR perlu segera merumuskan kebijakan terbaik guna meminimalisir dampak buruk akibat skandal yang menimpa Antasari. Karena itu, tak bisa ditunda lagi institusi KPK harus diselamatkan dengan berbagai upaya dan cara supaya tak terjerumus dalam kubang kemandegan kinerja dan kehancuran reputasi.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Kontradiksi Antasari Azhar

Posted in Opini Hukum on Mei 15, 2009 by erikpurnama

Menggemparkan. Kalimat itu sangat pas untuk menggambarkan berita dikaitkannya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar, dengan kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnain. Apalagi disebutkan orang nomor satu di KPK tersebut menjadi dalang utama sekaligus kreator pembunuhan yang membuat orang tak habis pikir mengingat KPK di bawah kinerjanya menorehkan beragam pujian dann prestasi dari masyarakat. Sehingga sungguh tragis apabila Antasari sampai harus mendekam di penjara akibat ulahnya yang baru ketahuan sekarang.

Meskipun pihak kepolisian baru menetapkan Antasari Azhar sebagai saksi, namun sebelumnya institusi Kejaksaan Agung (Kejagung), mengatakan Antasari terlibat sebagai aktor intelektual yang menjadi otak terciptanya pembunuhan sadis tersebut. Sehingga sungguh hal memalukan jika selama ini integritasnya dalam perang melawan korupsi hanya sebagai kedok yang ternyata merupakan sebuah perwujudan sikap hipokrit karena terungkap moralnya tak bisa dijadikan teladan dan sangat buruk.

Saya yakin semua masyarakat pasti kaget bercampur heran ketika Antasari dijemput paksa oleh institusi penegak hukum di luar KPK yang ingin memeriksanya. Pasalnya, ketika menjabat sebagai orang nomor satu di KPK, Antasari Azhar giat sekali menangkap pejabat tinggi pemerintahan yang terlibat kejahatan pencurian uang negara. Bahkan, besan Presiden SBY pun tak luput dari cengkeramannya hingga harus menjadi penghuni sel penjara. Maka tak salah banyak kalangan menyebutnya sebagai buldoser yang siap menghabisi koruptor tanpa silau dengan jabatan yang diembannya.

Tetapi yang memprihatinkan, Antasari Azhar bakal didakwa dengan Pasal 340 dan 55 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang isinya berkaitan dengan pembunuhan berencana dan pelakunya diancam maksimal hukuman mati. Tentu tak bisa dibayangkan jika seorang pejabat negara yang sebelumnya terkenal memiliki kinerja bagus dalam bidang pemberantasan korupsi dalam waktu sekejap berubah menjadi pesakitan dan harus menghadapi hukuman yang tak pernah terpikir sebelumnya.

Di sini, meskipun Antasari tak melibatkan lembaga KPK yang dipimpinnya, tetapi kasusnya telah ikut mencoreng KPK dan tak ada jaminan citra KPK akan tetap baik seperti sedia kala. Sehingga dikhawatirkan KPK akan terpengaruh dan berpotensi limbung dengan status baru yang melekat pada pemimpinnya tersebut. Karena itu, segenap jajaran pimpinan KPK yang sebelumnya berada di bawah komado Antasari harus bergerak cepat untuk menyelamatkan KPK supaya tetap bisa tegak dan mampu ‘memulihkan diri’ untuk bekerja secara garang melawan koruptor.

Apa yang terjadi pada Antasari juga merupakan wujud betapa minimnya jumlah pejabat negara yang memiliki integritas tinggi dan tak memiliki jejak rekam buruk di masa lalunya yang membuatnya bisa menjadi teladan masyarakat. Pasalnya, sudah sering ditemukan pribadi yang sebenarnya memiliki kemampuan bagus dan serius dalam melaksanakan kinerjanya di bidang pemerintahan, malah tertangkap basa melanggar aturan hukum berat sehingga harus menanggung konsekuensinya dengan merasakan pengabnya hotel prodeo.

Berkaca dari masa lalu, masyarakat pasti bangga dengan individu Antasari Azhar, yang gigih berjuang menjebloskan para koruptor ke penjara. Namun saat ini kondisi berubah seratus delapan puluh derajat dan menjadi kegetiran mengingat sang hero harus menjalani pemeriksaan terkait penyidikan pembunuhan terencana yang menyangkut dirinya.

Satu catatan berharga bisa dijadikan pegangan bahwa masyarakat akan semakin sulit menemukan figur pejabat panutan sebagai patokan yang dapat dibanggakan. Karena jika seorang yang selama ini memiliki prestasi cemerlang di bidangnya malah tak disangka-sangka memiliki sejarah kelam dan berperilaku luar biasa buruk, maka rakyat Indonesia akan semakin sulit percaya terhadap setiap ambtenar. Pasalnya, belum-belum sudah dipandang curiga dan dinilai tak bakal mengabdi kepada masyarakat.

Karena itu, kita tunggu perkembangan penyidikan Polri guna menuntaskan kasus yang mencoreng institusi penegakan hukum tersebut. Tak peduli walaupun Antasari Azhar menjabat sebagai Ketua KPK, semua orang di mata hukum posisinya sama sehingga tak perlu ada perlakuan istimewa supaya memberikan efek jera dan pelajaran kepada pejabat pemerintah lainnya agar tak mengikuti jejak buruk yang bersangkutan.

Suara Pembaca, Rabu, 6 Mei 2009 (Surabaya Pagi)

Semoga kasus yang menimpa Antasari bisa dijadikan pelajaran bagi pejabat tinggi lainnya supaya lebih hati-hati dalam menjalani kehidupannya agar tak terjerumus di kemudian hari. Jangan sampai sudah digadang-gadang masyarakat dan pemerintah sudah menaruh harapan besar kepada KPK, namun pada akhirnya nanti KPK harus tumpul dan tak bertaji lagi dalam menumpas korupsi di tubuh pemerintahan yang diakibatkan tertangkapnya pucuk pimpinannya. Karena itu kita harapkan KPK tak terpuruk sepeninggal Antasari.

Erik Purnama Putra

Aktivis Pers Kampus Bestari Universitas Muhammadiyah Malang

Polemik Kemas dan Salim

Posted in Opini Hukum on April 20, 2009 by erikpurnama

Suara Pembaca, Senin, 2 Maret 2009 (Surabaya Post)

Penunjukan mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus) Kemas Yahya Rahman dan mantan Direktur Penyidikan pada JAM Pidsus M. Salim dalam Tim Satuan Khusus Supervisi dan Bimbingan Teknis Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Perikanan, dan Ekonomi oleh Jaksa Agung (Jagung) Hendarman Supandji, menimbulkan polemik. Karena tekanan luar biasa dari publik dan berbagai elemen lembaga antikorupsi, akhirnya sebelum ke duanya dicopot.

Sebagai masyarakat kita tentu mendukung langkah cepat Hendarman Supandji dalam menyikapi derasnya desakan masyarakat. Karena sebagaimana diketahui, ke dua jaksa senior tersebut sebelumnya terlibat masalah pelik yang telah mencoreng institusi kejaksaan, sebab ditengarai terlibat hubungan kasus suap Ayin –panggilan—Artalyta Suryani kepada jaksa Urip Tri Gunawan sebesar USD 660 ribu, di mana Kemas dan Salim punya hubungan dengan Ayin.

Sehingga kredibilitas ke duanya sempat anjlok dan diragukan kinerjanya menyusul terbongkarnya skandal jaksa Urip. Karena dalam pengadilan sempat diputar rekaman perbincangan telepon antara Artalyta dengan Kemas, yang ujungnya Kemas dan Salim harus diperiksa tim internal Kejagung dan ke duanya mendapatkan sanksi internal dan dinonjob-kan dari jabatannya.

Apalagi setelah kasus suap Ayin itu hingga kini ke dua orang itu masih berurusan dengan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait keterlibatan Kemas dan Salim. Sehingga sampai KPK selesai melakukan penyelidikan dan mencari kaitan hubungan ke duanya dengan kasus Ayin dan Urip Tri Gunawan, maka hingga sekarang dapat dinyakatak ke duanya masih bermasalah dengan hukum.

Apalagi dari kejadian itu kredibilitas Kemas dan Salim sudah diragukan masyarakat. Karena itu penunjukan ke duanya sebagai koordinator Supervisi Perkara Tindak Pidana Korupsi memang pantas diragukan. Mengingat publik sudah tidak percaya lagi dan gerah terhadap kinerja dua orang mantan petinggi kejaksaan itu. Apalagi Komisi Kejaksaan juga menilai penunjukan itu kurang tepat dengan alasan track record perjalanannya yang meragukan dalam menangani korupsi. Karena itu merupakan kebenaran mutlak bagi Hendarman Supandji ketika menarik mereka kembali dan tak membatalkan pengangkatan ke duanya.

Kejagung Hendarman harus melihat respon masyarakat dan mempertimbangkan citra institusi kejaksaan jika tetap memasukkan Kemas dan Salim dalam tim supervisi penanganan kasus korupsi. Jika tetap ingin memasukkan Kemas Yahya dan M. Salim dalam tim penangangan korupsi, maka sama dengan bunuh diri.

Pasalnya tidak mungkin tim penanganan korupsi dikendalikan orang yang masih terbelit hukum karena masih berurusan dengan KPK. Sehingga menunggu KPK menyelesaikan penyelidikan hingga tuntas untuk mengetahui status Kemas dan Salim adalah langkah bijak guna menghindari sentimen publik yang sudah terlanjur tidak percaya terhadap ke duanya pada khususnya dan lembaga kejaksaan pada umumnya.

Untuk itu langkah Hendarman mencopot ke dua orang yang masih terbelit kasus hukum dari jabatannya yang baru dalam penanganan korupsi merupakan kewajaran. Jangan sampai terus mempertahankan dua individu, sementara di sisi lain kebijakan itu harus mengorbankan perbaikan positif yang sudah dilakukan setiap elemen kejaksaan yang ingin memulihkan kepercayaan rakyat. Karena bisa jadi hal itu malah menimbulkan kesan negatif bagi kejaksaan dan masyarakat akan semakin antipati terhadap keberadaan tim supervisi penanganan korupsi.

Erik Purnama Putra

Mahasiswa UMM

Kontradiksi DPR Menolak Proposal KPK

Posted in Opini Hukum on April 20, 2009 by erikpurnama

Surabaya Pagi, Kamis 26 Februari 2009 (Suara Pembaca)

Kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak menyetujui penambahan anggaran yang diajukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar 90 miliar dengan alasan karena dinilai pemborosan merupakan bentuk serangan langsung DPR terhadap KPK. Kondisi itu mencerminkan adanya hubungan kurang baik antara anggota dewan dengan institusi penegak hukum di bawah komandan Antasari Azhar.

Pasalnya, tujuan KPK meminta tambahan dana itu tidak dimaksudkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok internal KPK. Melainkan untuk mendirikan rumah tahanan sendiri yang rencananya dibangun di belakang kantor KPK saat ini. Sehingga ditinjau dari sudut mana pun kebijakan penghuni Senayan dengan mengeluarkan surat DPR bernomor TU.03/8199/DPR-RI/XI/2008, yang menolak proposal diajukan KPK sangat bermuatan politis dan tidak pada tempatnya.

Karena jika dinilai sebagai bentuk pemborosan anggaran negara, apakah para anggota dewan yang terlibat dalam penolakan itu tidak berkaca pada diri sendiri. Masyarakat pasti belum lekang ingatannya ketika penghuni Senayan ramai-ramai meminta tambahan anggaran hanya untuk membeli laptop senilai puluhan juta setiap anggota dewan. Belum lagi persoalan tunjangan jabatan, tambahan dana perjalanan dinas, renovasi gedung Senayan, hingga permintaan berbagai fasilitas pendukung lainnya yang tidak bisa dinalar. Semua itu diributkan anggota dewan supaya semuanya dituruti dengan maksud agar kinerjanya bisa maksimal.

Nyatanya, boro-boro kinerjanya bagus. Penghuni Senayan malah sibuk dengan agendanya sendiri dan lebih banyak membuat kontroversi yang membuat lembaga legislatif itu citranya hancur di mata masyarakat. Bahkan lebih parah lagi banyak legislator kita yang hanya datang ke kantor cuma untuk tanda tangan dan langsung pergi. Buktinya ketika hari kerja aktif banyak ruangang dalam gedung Senayan lenggang dan ketika sidang banyak kursi melompong.

Sehingga jika kondisinya seperti itu, pihak yang dapat disebut sebagai institusi paling boros dengan kinerja buruk adalah DPR sendiri. Dan itu sesuai dengan survei Transparency International Indonesia, yang menyebut bahwa institusi legislatif adalah termasuk lembaga jajaran top terkorup di Indonesia. Oleh sebab itu penolakan DPR tentang proposal penambahan dana yang diajukan KPK itu sebagai bentuk keangkuhan penghuni Senayan dan menggunakan kekuasaan tidak pada tempatnya.

KPK ingin membangun ruang tahanan sendiri dengan maksud agar koruptor yang ditangkap bisa dengan mudah dijebloskan ke penjara tanpa perlu meminjam hotel prodeo milik Polri atau Lembaga Permasyarakatan. Sehingga ketika pelaku korupsi yang sudah diadili diharuskan masuk penjara, KPK bisa lebih efisien waktu dan tidak perlu ribet mengurusi segala administrasi dengan institusi lain berkaitan kasus pemenjaraan koruptor.

Karena jika dinilai dengan akal jernih tidak ada yang salah dengan permintaan KPK mengajukan tambahan anggaran 90 miliar. Di samping untuk kepentingan negara. Juga, demi terwujudnya pengawasan internal pada koruptor supaya tidak mendapatkan fasilitas di luar standart, yang dimungkinkan terjadi bila di tahan di sel lain. Sehingga dapat dikatakan jika penolakan DPR terhadap rencana KPK membangunan penjara khusus koruptor tidak dapat dibenarkan dengan dalih apa pun. Dan itu menunjukkan jika anggota legislator itu hanya mementingkan diri dan kelompok, bukan negara seperti yang dilakukan KPK

Erik Purnama Putra

Akademikus UMM