Archive for the Politik Category

Tantangan Nyata Bangsa Indonesia

Posted in Politik on September 9, 2009 by erikpurnama

Senin, 24 Agustus 2009 (Surabaya Pagi)

PADA tanggal 17 Agusutus 2009, bangsa Indonesia tepat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-64. Meskipun belum bisa dikatakan umur negara ini sudah cukup tua, tetapi tantangan yang dihadapi bukannya menurun, melainkan bertambah banyak dan kompleks. Memang penjajahan secara fisik sudah usai setelah pejuang berhasil mengusir Belanda dan Jepang dari bumi pertiwi. Namun pada era modern seperti sekarang, penjajahan model baru sedang menggejala dan dialami banyak masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah masalah pengadopsian budaya barat yang banyak dianggap masyarakat sebagai budaya unggul sehingga harus melekat menjadi identitas yang perlu dipraktikkan dalam aktivitas sehari-hari.

Maka itu, tak heran kita akan mudah menjumpai budaya asing dengan serta merta diterima masyarakat, khususnya generasi muda tanpa terlebih dulu menilai apakah hal itu cocok atau tidak untuk diaplikasikan di Indonesia, yang notabene menganut budaya ketimuran. Keadaan yang tak baik bagi perjalanan bangsa ini ke depannya mesti mendapatkan perhatian serius dari pemerintah maupun elemen masyarakat yang peduli terhadap merebaknya budaya negatif yang malah dipuja. Karena jika tidak maka nantinya kehidupan masyarakat dan bernegara tak akan bisa langgeng mengingat jika budaya asing yang membentuk perilaku segala kehidupan sudah berkembang dapat dipastikan perjalanan Indonesia bisa terhenti.

Misalnya, kita masih ingat ketika di sekolah dididik untuk selalu mengisi kemerdekaan meskipun secara de jure Indonesia sudah merdeka. Paling utama dalam mengisi kemerdekaan wajib diisi dengan melawan kebodohan dan kemiskinan yang merupakan satu lingkaran negatif yang membuat negara tak bisa berdiri secara tegak.

Namun ternyata kadang kita cuek dengan hal itu dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab. Sikap acuh dan bisanya menyalahkan pemerintah adalah watak yang bertolakbelakang dengan budaya asli leluhur yang mengajarkan warisan agar peduli terhadap sesama dan tak menggantungkan sesuatu pada pihak tertentu jika kita bisa turut berpartisipasi menyelesaikan sebuah masalah di sekitar kita.

Fenomena buruk lainnya adalah munculnya gejala nnjuran guru tak dianggap lagi oleh siswa. Karena televisi mampu merebut posisi guru sebagai pendidik kedua generasi muda setelah orangtua. Sehingga tak heran ketika mendapati banyak generasi muda lebih suka meniru penampilan artis yang dilihatnya di televisi daripada mendengar saran dari guru untuk tidak meniru perilaku artis yang memang kehidupannya berbeda dengan rakyat kecil. Dari situ sebenarnya muncul cerminan betapa kuatnya cengkeraman informasi yang mampu mengendalikan masyarakat untuk tak lagi mempedulikan nilai budaya timur yang mengagungkan kesopanan sebagai hasil imitasi dari melihat tayangan sinetron.

Di luar itu, masyarakat juga dihinggapi munculnya phobia kepada kebanggaan memakai produk dalam negeri dengan menganggap kualitasnya di bawah barang impor. Padahal pemerintah telah berupaya untuk kembali meluruskan rakyatnya agar mencintai barang buatan lokal daripada yang serba bermerk dengan kualitas produk sama, tetapi lebih murah. Sayangnya banyak orang sudah import minded sehingga lebih menyukai barang buatan luar negeri.

Berangkat dari itu saya menilai masyarakat Indonesia masih perlu berjuang meraih kembali esensi kemerdekaan sebab permasalahan yang terjadi di negeri ini sangat kompleks, Karena itu, mari kita bahu membahu antara pemerintah dengan elemen masyarakat yang peduli untuk membenahi berbagai masalah akut yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Itu supaya nasib bangsa ini bisa lebih baik dibanding sekarang.

Erik Purnama Putra
Aktivis Universitas Muhammadiyah Malang

Iklan

Pilih Menteri dari Kalangan Profesional

Posted in Politik on September 9, 2009 by erikpurnama

Edisi No. 17, 16 Agustus 2009 (Majalah Forum Keadilan)

Setelah hasil rekapitulasi manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) selesai dihitung dan ditetapkan bahwa pasangan SBY-Boediono memenangkan pilpres, tugas berat menghadang SBY dalam menentukan tokoh yang layak untuk dijadikan menteri. Tugas menyusun kabinet memang dapat disebut menguras tenaga dan membutuhkan kecermatan dalam menempatkan seseorang untuk menduduki jabatan menteri.

Pasalnya jika sampai salah orang, bisa jadi pemerintahan SBY akan mengalami hambatan dalam merealisasikan program yang ditujukan kepada masyarakat. Mengingat menteri merupakan kepanjangan tangan pemerintah yang bertugas membawahi departemen, sehingga dibutuhkan figur mumpuni yang memiliki kredibilitas tinggi dan track record bagus bagi seseorang sebelum menjabat sebagai menteri.

Maka itu, seyogyanya Presiden SBY untuk memberikan porsi besar jabatan menteri kepada golongan profesional yang terbukti memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya. Di samping pengabdian kepada negara lebih fokus sebab tak direcoki kepentingan parpol, juga kinerjanya dalam mengeluarkan berbagai kebijakan tak didasari kepentingan politis yang menguntungkan golongan tertentu.

Kondisi berbeda jika menteri dari kalangan parpol yang kadang terlibat vested interest dalam menjalankan tugas kenegaraannya sebab sering rancu dengan kepentingan parpolnya. Meskipun tudingan itu tidak berlaku untuk menggeneralisasi, tetapi belajar dari pengalaman Kabinet Indonesia Bersatu terbukti ada menteri yang kinerjanya kurang loyal kepada negara dan lebih sibuk dengan urusan parpolnya.

Kita boleh melihat menteri dari kalangan profesional cukup menonjol dalam mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, seperti Menteri Keuangan dan Menkominfo, yang mampu membuat gebrakan bagus ketika menjabat dengan mengeluarkan banyak program populis yang menguntungkan negara maupun rakyat. Dampaknya secara tak langsung membuat masyarakat mengakui hal itu sebagai keberhasilan pemerintah.

Contohnya, Menkeu mengeluarkan aturan reformasi perpajakan yang sangat mampu membuat banyak kalangan penguasaha kelimpungan sebab rekeningnya ditutup akibat bermasalah. Atau kebijakan pentrasi internet dan penurunan harga internet yang digencarkan Menkominfo membuat arus kemajuan iptek dapat menyebar ke seluruh pelosok Indonesia. Dari berbagai prestasi menonjol yang diukir kabinet sekarang semuanya dari kalangan profesional.

Berdasarkan pengalaman sebelumnya tentu Presiden SBY mempunyai keuntungan dalam segi pengalaman dan proses pemilihan menteri. Pasalnya jika dibandingkan tahun 2004 ketika masa awal memerintah, SBY jelas memiliki banyak kesulitan dan kelemahan dalam menentukan menteri yang ditunjuknya. Kondisi itu berbeda dibandingkan sekarang, di mana SBY bakal memiliki mandat luar biasa besar dalam menentukan para menterinya. Karena dari hasil koalisi, Partai Demokrat (PD) meraih suara terbanyak dan kursi di DPR juga terbanyak dari PD yang tak lain rumah daripada SBY.

Maka itu, saat ini tinggal keberanian Presiden SBY untuk bertindak agar parpol tak menuntut macam-macam.
Karena sangat disayangkan jika sampai Presiden SBY melewatkan momen dengan tak membentuk kabinet profesional sebab banyak kondisi yang mendukungnya, seperti legitimasi sangat kuat sebab didukung mayoritas rakyat. Dan kemenangan siginifkan SBY bukan karena dukungan mesin parpol, melainkan kinerja dan popularitas SBY yang diakui masyarakat. Sehingga berpatokan itu semua jika SBY-Boediono berani memberikan banyak alokasi kursi menteri kepada yang ahil dari maka akan dijadikan acuan bagi pemerintah selanjutnya, dan memberikan pembelajaran berharga bagi perjalanan demokrasi Indonesia supaya lebih baik.

Erik Purnama Putra
Pelajar Bestari UMM
eagle-alone.blogspot.com

Menanti Ucapan Selamat

Posted in Politik on September 9, 2009 by erikpurnama

Sabtu, 15 Agustus 2009 (Jurnal Nasional)

KENGOTOTAN kubu Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto yang menuduh terjadinya kecurangan pemilihan presiden (pilpres) tidak terbukti. Hal itu setelah Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan sengketa pengajuan gugatan menolak tuntutan pemohan yang menginginkan pemilu ulang. Berdasarkan keputusan MK yang memiliki kekuatan hukum mengikat semakin membuktikan bahwa kemenangan pasangan SBY-Boediono diraih melalui mekanisme demokrasi secara baik. Dan juga yang mesti diingat adalah merupakan hasil pilihan terbaik rakyat yang memberikan amanah untuk menjadi pemimpin negeri ini.

Jika diruntut ke belakang, tuntutan dua penggugat hasil pemilu maka masyarakat akan dengan mudah menemukan bahwa segala penemuan terjadinya pelanggaran pilpres tak berdasar sama sekali. Malahan yang terlihat adalah pada upaya memperjuangkan kepentingan pribadi daripada menjaga kualitas demokrasi di Indonesia seperti yang digembar-gemborkan selama ini.

Pasalnya, tuduhan terjadinya penggelembungan 28 juta suara akibat salah hitung hingga formulir C1 yang digunakan sebagai kertas suara telah tercontreng terlebih dahulu sebelum pilpres dilaksanakan hanyalah bentuk kecurigaan tanpa disertai bukti konkret yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, saya menilai motif laporan temuan kecurangan tak lebih sebagai akal-akalan politik, yang tujuannya hanya untuk memperkeruh suasana. Karena itulah terjadi beragam interpretasi yang semakin menguatkan bahwa tujuan dua penggugat tak ubahnya sebagai bentuk kekecewaan politik yang kalah bersaing dalam perebutan kursi Istana Negara.

Pasalnya kalau mengacu pada hasil perolehan suara yang menempatkan pasangan SBY-Boediono memperoleh 60 lebih persen suara, sudah terlihat betapa njomplangnya perolehan suara antarcalon. Namun karena ada pihak yang tak memaknai benar arti ‘Siap Menang, Siap Kalah’ seperti yang diucapkan dalam deklarasi damai sebelum pemilu dilaksanakan maka yang kalah berupaya mencari celah untuk tak mengakui keunggulan SBY-Boediono.

Karena kenyataannya dalam pilpres lalu, setiap tempat pemungutan suara (TPS) dijaga setiap saksi parpol dari ketiga pasangan peserta pilpres. Dan sebelum dilaksanakan penyontrengan setiap petugas menunjukkan terlebih dulu setiap kertas suara yang akan digunakan untuk penyontrengan. Sehingga jika benar terjadi kecurangan hingga 28 juta surat suara, maka sama saja tim advokasi menilai saksi partainya yang ditugaskan untuk mengawal supaya pemungutan suara berjalan adil dan transparan kongkalikong bersama petugas TPS dan saksi pasangan lain. Padahal setiap pendataan hasil penyontrengan dilakukan secara terbuka dan ketat.

Untuk itu, sekarang tak ada salahnya bagi pasangan Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto untuk memberikan ucapan selamat setelah mengetahui hasil keputusan MK yang menolak permohonannya yang menginginkan pemilu ulang. Karena jika terus-menerus mempertanyakan legitimasi pilpres tanpa henti, yang terjadi malah membuat masyarakat semakin jengah terhadap kedua pasangan yang kalah dalam pilpres itu.

Erik Purnama Putra
Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III UMM

Dampak Keputusan MK Menganulir KPU

Posted in Politik on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Majalah Forum Keadilan, Edisi No. 16, 9 Agustus 2009

KEPUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) pada 11 Juni yang membatalkan SK Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 259 terkait dengan penetapan kursi tahap III, di mana kursi di tingkat provinsi dihitung suara di tingkat daerah pemilihan yang masih memiliki sisa suara kursi saja menimbulkan pergeseran kursi beberapa partai politik (parpol) yang lolos parliamentary threshold. Karena dengan ketetapan MK tersebut maka ada 5 dari 9 parpol yang meloloskan kadernya duduk di kursi legislator harus mengalami perubahan. Di satu sisi ada parpol yang diuntungkan sebab mengalami peningkatan jumlah kadernya yang lolos ke Senayan. Namun juga ada yang mengalami penurunan jumlah wakil rakyat akibat dibatalkannya hasil penghitungan model KPU.

Dari beberapa jumlah parpol yang meloloskan kadernnya di Senayan, Partai Hanura mengalami kerugian sebab harus kehilangan 2 kursi dari total 18 menjadi 16 kader yang duduk di DRP-RI, Partai Golkar kehilangan 1 kursi menjadi 106 anggota dari sebelumya 107, dan Partai Demokrat menyusut dari 150 menjadi 149 atau berkurang 1 kursi. Sementara Partai Amanat Nasional (PAN) mendapatkan tambahan 3 kursi menjadi 46, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari sebelumnya 27 anggota DPR-RI sekarang naik 28.

Masalah tak berhenti sampai di situ, sebab baik partai yang mengalami perubahan kursi maupun tetap masih menghadapi persoalan internal terkait perubahan nama anggota legislator yang lolos di Senayan. Salah satu contoh yang menonjol adalah terpentalnya Ketua DPR periode 2004-2009, Agung Laksono dari kursi Senayan. Sedangkan nama baru seperti Eurico Guiterres, malah beruntung akhirnya lolos akibat hasil keputusan MK yang membatalkan penghitungan model KPU.

Akibat dampak perubahan komposisi wakil rakyat yang duduk di parlemen akan mengalami masalah pada internal parpol masing-masing sebab kader yang harusnya lolos akhirnya terpental. Sebaliknya yang dulu gagal malah sekarang mendapat berkah dan lolos sebagai anggota legislator. Sehingga dimungkinkan terjadi gesekan antarkader sebab ada yang kecewa dan bahagia menyikapi keputusan MK. Maka itu parpol wajib menyelesaikan pekerjaan rumahnya supaya masalah itu tak meluas.

Tak hanya itu, masalah lain akibat pembatalan kursi anggota DPR-RI adalah semakin membuat kinerja KPU semakin berat di tengah persiapan menghelat pemilihan presiden (pilpres) yang kurang 1 bulan lagi. Mengingat di saat KPU masih disibukkan persiapan untuk menyukseskan pesta demokrasi agar berjalan lancar, yang tentu menyita waktu dan pikiran. KPU masih harus mengurusi masalah penetapan nama anggota dewan yang lolos ke Senayang. Sehingga ditakutkan kinerja lembaga pimpinan Abdul Hafiz Anshary tak maksimal bekerja sebab konsentrasinya terpecah mengurusi masalah itu.

Meskipun begitu, keputusan MK yang membatalkan kursi parpol versi KPU itu bersifat mengikat dan menjadi rujukan akhir bagi penetapan komposisi jumlah anggota DPR-RI. Karenanya, kita tunggu saja agar KPU segera merilis nama resmi anggota DPR-RI periode 2009-2014, supaya masyarakat tahu siapa saja para wakil rakyat terpilih.

Erik Purnama P.
Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang
erikeyikumm@yahoo.co.id

Tuntutan Pemilu Ulang Mengada-ngada

Posted in Politik on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Rabu, 5 Agustus 2009 (Jurnal Nasional)

SETELAH Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pengitungan manual pemilihan presiden (pilpres) yang menempatkan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang dengan perolehan suara 60 persen, idealnya seluruh pasangan capres yang kalah mengakui hasil pilpres tersebut. Namun kenyataannya, Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto seperti menutup mata dengan fakta yang ada. Buktinya adalah tidak member selamat kepada SBY-Boediono. Malah keduanya pascapenetapan pengumuman pemenang pilpres malah melaporkan berbagai temuan yang diindikasikan sebagai bentuk kecurangan yang menguntungkan pasangan SBY-Boediono ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Memang tak ada yang salah dengan tindakan dua kubu melaporkan berbagai gugatan terkait pelanggaran pilpres ke MK. Tetapi yang jadi persoalan adalah berbagai tuntutan yang disuarakan yang menginginkan bahwa pemilu 2009 yang sebenarnya berjalan demokratis dituntut untuk dibatalkan secara hasil sebab dinyatakan cacat hukum. Dan kubu yang paling keras menyuarakan penolakan hasil pilpres adalah dari Mega-Prabowo.

Sebagai masyarakat sungguh ironis sekali sikap yang ditunjukkan pasangan Mega-Prabowo yang tak mengakui hasil pilpres dengan menuntut diselenggarakan ulang sebab dinilai dan merugikan dirinya. Pasalnya, dari berbagai temuan yang dilaporkan tim suksesnya dari berbagai daerah, terutama di 25 provinsi didapat bahwa banyak sekali daftar pemilih tetap (DPT) ganda yang disinyalir merupakan pendukung SBY-Boediono. Sementara di daerah tertentu yan gmerupakan basis pendukung Megawati-Prabowo, ternyata banyak warga yang tak terdata. Sehingga banyak diberbagai daerah suara Megawati-Prabowo berkurang akibat masalah tersebut, dan di saat bersamaan capaian suara SBY-Boediono meningkat.

Berpatokan itu saya menilai langkah tim pasangan Megawati-Prabowo yang mengajukan tuntutan ke MK dengan harapan agar terjadi pengulangan pemilu di 25 provinsi yang dituduhkan banyak kecurangan hanya sebuah bentuk tuduhan mengada-ngada. Hal itu sebagai bentuk tak mampunya mereka mengakui kekalahan yang sudah terjadi.

Sebagai politikus yang berjiwa kenegarawanan sudah semestinya kubu Megawati-Prabowo tak terlalu mengejar ambisi pribadi dengan mengatasnamakan kepentingan bangsa yang menyesatkan. Karena masyarakat sudah bosan dengan tingkah laku elite yang bisanya menghalalkan segala cara demi memuluskan agar dapat keuntungan pribadi.

Sebuah bentuk rasionalisasi menggelikan yang hanya dibuat untuk menguntungkan kubu Megawati-Prabowo. Pasalnya, merupakan keanehan jika mayoritas masyarakat Indonesia sudah menentukan pilihannya kepada SBY-Boediono, dan diperkuat hasil KPU yang merupakan ketetapan hukum, namun oleh Megawati-Prabowo masih diperkarakan hingga menginginkan diselenggarakan penyontrengan ulang.

Apalagi seperti yang dijelaskan mereka bahwa alasan pengaduan ke MK itu merupakan bentuk agar demokrasi di Indonesia dapat berkualitas. Mengingat tujuan agar diselenggarakan pemilu ulang hanya sebuah bentuk pemenuhan ambisi pribadi. Sehingga jika disuarakan bahwa itu untuk kebaikan bangsa Indonesia maka semuanya tak lebih sekedar omong kosong belaka.

Erik P. Putra
Akademikus Bestari UMM
Gedung SC Lt.1 Bestari Kampus III Unmuh Malang

Hasil Pilpres Cerminan Pilihan Rakyat

Posted in Politik on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Senin, 3 Agustus 2009 (Surabaya Pagi)

Pemilihan presiden (pilpres) secara langsung sudah dilangsungkan dan masyarakat berbondong-bondong dating untuk menyalurkan hak suaranya. Meskipun hasil penghitungan suara secara manual yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum selesai, tetapi dari rilisan quick count semua lembaga survei menyebutkan bahwa pasangan nomor urut dua menjadi pemenang dengan meraih suara di atas 50 persen. Kondisi itu jelas merepresentasikan keinginan rakyat yang menginginkan pemimpin Indonesia tetap dari pihak incumbent, yakni Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Anehnya, di saat bersamaan pihak tim sukses lawan masih meributkan hasil pemilu yang dinilai banyak terjadi masalah dan kecurangan, terutama dalam kasus Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu jelas tidak tepat untuk mempertanyakan lagi hasil pemilu mengingat saat hari penyontrengan dilaksanaan, kasus masyarakat yang tak terdaftar dalam DPT sudah diatasi dengan metode menggunakan KTP sebagai syarat untuk dapat memilih. Sehingga tak ada lagi yang perlu diributkan sebab semua warga negara Indonesia memiliki akses untuk memilih. Jika pun tak bisa memilih, itu mungkin karena ingin golput dan itu sah-sah saja, bukannya tak dapat menyalurkan haknya.

Pasalnya, pihak opisisi masih saja belum mengakui dan menerima kenyataan bahwa pemenang pemilu adalah pasangan yang diusung koalisi Partai Demokrat (PD) bersama beberapa partai Islam lainnya. Sehingga jelas sikap masih mempertanyakan hasil penyelenggaraan kompetisi pilpres merupakan bentuk tidak dapat menerima kenyataan dan belum mampu berbesar hati mengakui kekalahan.

Walaupun KPU sebagai lembaga resmi penyelenggara pemilu masih perlu dikritisi kinerjanya, namun secara keseluruhan pilpres tetap berjalan baik dan diselenggarakan sesuai asas jujur dan adil. Karena itu, jika masih ada yang terus mempermasalahkan hasil pemilu, hal itu malah menunjukkan sebuah ketidakdewasaan berpolitik. Efeknya, masyarakat akan menilai pihak bersangkutan hanya mencari-cari kekurangan dan tak menghargai hasil pilihan rakyat Indonesia.

Ingat, demokrasi di Indonesia sudah berjalan baik dan hasil pilpres merupakan cerminan keinginan rakyat yang masih menganggap bahwa pasangan SBY-Boediono layak memimpin bangsa ini. Sehingga secara keseluruhan akumulasi suara pilpres menempatkan incumbent pada posisi pertama, mengungguli pasangan Megawati-Prabowo maupun JK-Wiranto.

Maka itu, sudah sewajarnya hasil pemilu dapat diterima dan tak perlu dipertanyakan lagi sebab pada kenyataannya rakyat menilai pemerintahan Presiden SBY masih bagus sehingga perlu diberi kepercayaan kedua. Pilihan rakyat harus dihormati dan tak perlu disangsikan kebenarannya. Lebih penting, saya menyarankan sebaiknya pihak yang kalah tak usah mencari celah untuk menggugat hasil pemilu, lebih bagus jika mau menerima hasil keinginan rakyat yang menempatkan pasangan SBY-Boedino di posisi pertama. Karena suara rakyat mencerminkan mayoritas masih menganggap bahwa pihak oposisi tidak lebih baik disbanding incumbent.

Erik Purnama Putra
Aktivis Pers Kampus Bestari UMM
Gedung SC Lt.1 Kampus III UMM, Malang

Menanti Kebenaran Hitungan Manual KPU

Posted in Politik on Agustus 20, 2009 by erikpurnama

Majalah Forum Keadilan, Edisi No. 15, 2 Agustus 2009

PEMILIHAN presiden (pilpres) telah usai dan sekarang Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang menghitung suara hasil penyontrengan masyarakat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) seluruh Indonesia. Meskipun begitu, masyarakat sudah tahu hasil pilpres dengan berpegangan pada hasil quick count (penghitungan cepat) yang dilakukan berbagai lembaga survei nasional yang kredibel. Pasalnya berpatokan dari pengalaman, hasil akhir quick count lembaga survei banyak yang terbukti kebenarannya dan tak terpaut jauh dengan hasil penghitungan manual KPU. Karena itu masyarakat sudah menganggap hasil hitung cepat sebagai hasil akhir.

Namun, kenyataan itu belum dapat diterima sepenuhnya oelh ketiga perserta pilpres. Belum lama pascapilpres, situasi perpolitikan Tanah Air memanas lagi setelah pihak calon presiden (capres) beserta tim suksesnya yang kalah (Mega-Prabowo & JK-Wiranto) belum bisa legowo mengakui kemenangan incumbent, yakni SBY-Boediono. Memang alasan dua kelompok penantang itu masih menunggu hasil penghitungan manual KPU usai. Tetapi sebenarnya jika kita telaah bukan itu permasalahannya.

Mengingat alasan yang dikemukan kubu oposisi menyebutkan penyelenggaraan pilpres sangat kacau dan terjadi banyak masalah, yang membuat pesta demokrasi menjadi catat. Akibatnya, hasil pilpres tak legitimat sebab terjadi kecurangan dan banyak warga negara yang tak bisa memilih.

Banyaknya persoalan dalam pilpres dijadikan pegangan bagi kubu penantang incumbent untuk mempertanyakan hasil pilpres. Apalagi setelah tim sukses Mega-Prabowo & JK-Wiranto, mensinyalir bahwa KPU tak netral dan condong berpihak pada kubu SBY-Boediono. Ditambah persoalan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda jutaan pemilih yang jadi persoalan besar hingga masih diributkan sampai sekarang menjadikan pihak oposisi masih tidak mau menerima hasil pilpres dengan lapang dada.

Untuk itu, KPU mesti lebih terbuka dan tak menutup diri dengan segala kritikan dan protes yang bersifat konstruktif supaya semua pihak tidak melihat KPU berposisi tak netral. Karena selama ini kinerja KPU sudah dinilai kurang baik dan bahkan buruk oleh berbagai elemen masyarakat. Sehingga di akhir masa tugasnya setidaknya KPU bisa menunjukkan kepada masyarakat dan semua pihak terkait pilpres untuk mampu menjaga penghitungan manual supaya berjalan lancar tanpa kecurangan, dan terbuka agar dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Di samping itu, ketiga kubu peserta pilpres seyogyanya mampu menahan diri dulu karena tetap hasil penghitungan akhir berpatokan hasil KPU, bukan quick count lembaga survei.

Melihat realita itu sudah sewajarnya KPU menjadikan tudingan itu sebagai bahan evaluasi untuk tetap menunjukkan kinerja profesional dengan melakukan hasil penghitungan manual dengan lebih akurat. Karena dengan menjaga bahwa suara hasil penyontrengan di TPS tidak bocor maka peluang penggelembungan suara dapat dicegah. Karena jika penghitungan manual dilakukan secara tak profesional dan masih terjadi kecurangan, bisa jadi pihak oposisi malah akan semakin menggugat hasil pilpres dan dijadikan bahan justifikasi untuk tak mempercayai hasil pilpres.

Erik Purnama Putra
Mahasiswa Psikologi UMM dan Aktivis Pers Koran Kampus Bestari